Ketenagakerjaan

Aturan Cuti Haid, Cuti Melahirkan, dan Cuti Keguguran

Bacaan 3 Menit
Aturan Cuti Haid, Cuti Melahirkan, dan Cuti Keguguran

Pertanyaan

Saya ingin menanyakan, apakah seorang pegawai perempuan bisa mendapatkan cuti haid dan cuti melahirkan? Jika bisa, cuti melahirkan dan cuti haid berapa hari lamanya? Saya pernah membaca mengenai cuti khusus tersebut sudah ada undang-undangnya. Terima kasih.

Intisari Jawaban

circle with chevron up

Cuti khusus yang diberikan bagi karyawan perempuan antara lain adalah cuti haid, cuti melahirkan, dan cuti keguguran kandungan. Bagaimana bunyi aturan dan berapa lama cuti khusus yang diberikan tersebut?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Ulasan Lengkap

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Cuti Khusus Perempuan yang dibuat oleh Shanti Rachmadsyah, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada Kamis, 29 Juli 2010.

Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

Cuti Haid

Aturan cuti haid dan cuti melahirkan sebagaimana Anda tanyakan sebenarnya telah diakomodir dalam UU Ketenagakerjaan sebagai cuti khusus bagi karyawan perempuan, bahkan sebelum hadirnya UU Cipta Kerja.

Pasal 81 ayat (1) UU Ketenagakerjaan menyebutkan aturan cuti haid bagi karyawan perempuan sebagai berikut:

Pekerja/buruh perempuan yang dalam masa haid merasakan sakit dan memberitahukan kepada pengusaha, tidak wajib bekerja pada hari pertama dan kedua pada waktu haid.

Jadi jika ditanya cuti haid berapa hari, jawabnya adalah dapat diberikan selama 2 hari yaitu hari pertama dan kedua saja. Meski demikian, pelaksanaan cuti haid diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.[1]

Kemudian timbul pertanyaan, apakah saat cuti haid tidak digaji? Hal ini sehubungan dengan prinsip no work no pay yaitu jika karyawan tidak bekerja, maka upah tidak dibayar (when do not work do not get pay). Tapi benarkah demikian?

Pasal 93 ayat (1) huruf b UU Ketenagakerjaan menyebutkan pengusaha wajib membayar upah bagi karyawan perempuan yang sakit pada hari pertama dan kedua masa haidnya sehingga tidak bisa melakukan pekerjaan. Sehingga, karyawan perempuan yang cuti haid tetap digaji.

Cuti Melahirkan dan Cuti Keguguran

Sedangkan aturan cuti melahirkan dapat Anda temukan dalam Pasal 82 ayat (1) UU Ketenagakerjaan:

Pekerja/buruh perempuan berhak memperoleh istirahat selama 1,5 bulan sebelum saatnya melahirkan anak dan 1,5 bulan sesudah melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan atau bidan.

Sehingga dapat dikatakan bahwa lamanya cuti melahirkan 3 bulan, yaitu total dari sebelum dan sesudah melahirkan. Namun, lamanya istirahat dapat diperpanjang berdasarkan surat keterangan dokter kandungan atau bidan, baik sebelum maupun sesudah melahirkan.[2]

Tak hanya cuti melahirkan, karyawan perempuan yang mengalami keguguran kandungan juga berhak memperoleh cuti keguguran sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (2) UU Ketenagakerjaan:

Pekerja/buruh perempuan yang mengalami keguguran kandungan berhak memperoleh istirahat 1,5 bulan atau sesuai dengan surat keterangan dokter kandungan atau bidan.

Lalu timbul pertanyaan kembali, apakah cuti melahirkan digaji? Iya, setiap karyawan perempuan yang menggunakan hak cuti melahirkan dan cuti keguguran tetap berhak mendapatkan upah penuh.[3]

Baca juga: Adalah Cuti Mengasuh Anak untuk Pekerja Pria?

Demikian jawaban dari kami tentang cuti haid, cuti melahirkan dan cuti keguguran, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

  1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

[1] Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”)

[2] Penjelasan Pasal 82 ayat (1) UU Ketenagakerjaan

[3] Pasal 84 UU Ketenagakerjaan

Tags: