Ketenagakerjaan

Aturan Gaji Ke-14 untuk Karyawan Swasta

Bacaan 6 Menit
Aturan Gaji Ke-14 untuk Karyawan Swasta

Pertanyaan

Saya seorang karyawan perusahaan asing. Di tempat saya bekerja mempunyai kebiasaan memberikan uang tambahan sebesar satu kali gaji setiap tanggal 25 Desember dan sudah berlangsung dari awal berdiri sampai sekarang dan perusahaan mengambil istilah gaji ke-14, tapi gaji ke-14 ini belum dimasukan di PKB. Yang saya tanyakan adalah; adakah dasar hukum tentang kebiasaan perusahaan memberikan gaji ke-14 itu? Secara hukum boleh atau tidak jika gaji ke-14 tersebut diberikan kurang dari satu kali gaji seperti biasanya? Sampai saat ini perusahaan masih menolak untuk dimasukan dalam PKB dengan alasan bahwa tidak ada dasar hukum yang mengikat. Demikian pertanyaan saya, terima kasih.

Intisari Jawaban

circle with chevron up

Pada dasarnya, dalam UU Ketenagakerjaan dan aturan pelaksananya, tidak ada ketentuan mengenai gaji ke-14. Adapun ketentuan yang ada adalah gaji ke-13 bagi aparatur sipil negara yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2021 (“PP 63/2021”).

Lalu bagi perusahaan swasta seperti Anda, adakah aturan yang berkaitan dengan gaji ke-14 yang Anda maksud?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Ulasan Lengkap

 

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Pengaturan Mengenai Gaji Ke-14 yang dibuat oleh Letezia Tobing, S.H., M.Kn. dan dipublikasikan pertama kali pada Rabu, 10 Januari 2018.

Istilah Gaji Ke-14

Sepanjang penulusuran kami, tidak dikenal istilah gaji ke-14 dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”) maupun aturan pelaksananya.

Adapun ketentuan yang ada adalah mengenai gaji ke-13 bagi aparatur sipil negara yang tercantum pada Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2021.

Akan tetapi, karena Anda bekerja pada perusahaan asing, berarti PP di atas tidak berlaku bagi perusahaan Anda. Untuk itu bagi karyawan perusahaan swasta, ketentuannya merujuk pada UU Ketenagakerjaan dan aturan pelaksananya.

 

Pendapatan Non-upah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (“PP Pengupahan”), penghasilan pekerja dapat diperoleh dalam bentuk upah dan pendapatan non-upah.[1]

Karena dalam pertanyaan Anda menyebutkan bahwa yang diberikan perusahaan adalah “uang tambahan”, maka kami asumsikan bahwa uang itu termasuk kategori pendapatan non-upah.

Macam-macam pendapatan non-upah adalah:[2]

  1. tunjangan hari raya keagamaan (“THR”);
  2. insentif;
  3. bonus;
  4. uang pengganti fasilitas kerja; dan/atau
  5. uang servis pada usaha tertentu.

THR merupakan pendapatan non upah yang wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh atau keluarganya menjelang hari raya keagamaan.[3] Sedangkan insentif diberikan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh dalam jabatan atau pekerjaan tertentu.[4]

Kemudian bonus dapat diberikan oleh pengusaha ke pekerja/buruh atas keuntungan perusahaan.[5]

Uang pengganti fasilitas kerja adalah uang yang dapat diberikan perusahaan apabila fasilitas kerja bagi pekerja/buruh tidak tersedia atau tidak mencukupi.[6] Sedangkan uang servis, sebagaimana telah disebutkan, hanya berlaku pada usaha tertentu, seperti hotel yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Uang Servis pada Usaha Hotel dan Usaha Restoran di Hotel.

Karena keterbatasan informasi yang Anda berikan, dari pernyataan Anda, kami berpendapat bahwa gaji ke-14 yang dimaksud termasuk dalam kategori bonus.

Seperti yang telah kami jelaskan, bonus dapat diberikan oleh pengusaha atas keuntungan Perusahaan. Penetapan perolehan bonus untuk pekerja/buruh diatur dalam perjanjian kerja, Peraturan Perusahaan (“PP”), atau Perjanjian Kerja Bersama (“PKB”).[7]

Karena merupakan bonus tahunan, hal tersebut memang bukanlah hal wajib untuk diberikan pengusaha kepada pekerja/buruh. Ada atau tidaknya bonus serta berapa besarnya bergantung pada perjanjian kerja, PP, atau PKB pada perusahaan Anda. Sehingga diperbolehkan apabila pengusaha tidak mau menjanjikan secara tertulis gaji ke-14 tersebut.

Apabila perusahaan sebelumnya memang tidak menjanjikan secara tertulis gaji ke-14 (bonus) serta besarannya dalam perjanjian kerja, PP atau PKB, maka tidak jadi masalah apabila perusahaan memberikan gaji ke-14 tersebut kurang dari besarnya satu kali gaji bulanan yang diterima oleh para pekerja.

Lain halnya, jika perusahaan dan pekerja telah menjanjikan secara tertulis akan adanya gaji ke-14 berikut besarannya, maka perjanjian mengikat kedua belah pihak sesuai Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata:

Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan iktikad baik.

Di sisi lain, karena gaji ke-14 yang Anda sebutkan dibayarkan setiap tanggal 25 Desember, yang bertepatan dengan hari raya Natal, terdapat kemungkinan bahwa yang dimaksud perusahaan dalam hal ini adalah THR.

Jika benar yang dimaksud adalah THR, maka perusahaan wajib memberikan THR, walaupun tidak diperjanjikan, karena THR telah diatur dalam Permenaker 6/2016. Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Permenaker 6/2016, dengan besaran ketentuan:

  1. Pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih, diberikan sebesar 1 bulan upah;
  2. Pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus menerus tetapi kurang dari 12 bulan, diberikan secara proporsional sesuai masa kerja dengan perhitungan:

Jika besaran yang diberikan jumlahnya kurang dari yang ditentukan, pengusaha dapat dikenakan sanksi administratif, berupa:[8]

  1. teguran tertulis;
  2. pembatasan kegiatan usaha;
  3. penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi; dan
  4. pembekuan kegiatan usaha.

Namun, perlu dicatat pula bahwa sebenarnya THR wajib dibayarkan paling lama 7 hari sebelum hari raya keagamaan.[9] Jika terlambat membayar, pengusaha dikenai denda sebesar 5% dari total THR Keagamaan yang harus dibayar sejak berakhirnya batas waktu kewajiban pengusaha untuk membayar.[10]

Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 

Dasar Hukum:

  1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan;
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2021;
  6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan;
  7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Uang Servis pada Usaha Hotel dan Usaha Restoran di Hotel.

[1] Pasal 6 ayat (2) PP Pengupahan

[2] Pasal 8 PP Pengupahan

[4] Pasal 10 ayat (1) PP Pengupahan

[5] Pasal 11 ayat (1) PP Pengupahan

[6] Pasal 12 ayat (2) PP Pengupahan

[7] Pasal 11 ayat (2) PP Pengupahan

[8] Pasal 11 ayat (1) Permenaker 6/2016 jo. Pasal 79 ayat (1) PP Pengupahan

[9] Pasal 9 ayat (2) PP Pengupahan

[10] Pasal 10 ayat (1) Permenaker 6/2016