Bisnis

Aturan Joint Operation dengan Perusahaan Asing

Bacaan 5 Menit
Aturan <i>Joint Operation</i> dengan Perusahaan Asing

Pertanyaan

Mohon bantuannya untuk menjelaskan, adakah aturan mengenai pembuatan Joint Operation (JO), apabila JO-nya dengan perusahaan asing?

Intisari Jawaban

circle with chevron up

Joint Operation atau yang dikenal dengan istilah Kerja Sama Operasi (“KSO”) adalah kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk bersama-sama melakukan suatu kegiatan usaha guna mencapai suatu tujuan tertentu.

Sepanjang penelusuran kami, tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur pembentukan KSO dengan perusahaan asing secara umum. Akan tetapi, dalam peraturan yang lebih spesifik di masing-masing bidang usaha, terdapat aturan yang berkaitan dengan hal ini.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Ulasan Lengkap

 

Apa itu Joint Operation?

Joint Operation dalam Bahasa Indonesia dikenal dengan istilah Kerja Sama Operasi (“KSO”), yang mana menurut Pasal 1 angka 14 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 740/KMK.00/1989 Tahun 1989 tentang Peningkatan Efisiensi dan Produktivitas Badan Usaha Milik Negara, KSO adalah kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk bersama-sama melakukan suatu kegiatan usaha guna mencapai suatu tujuan tertentu.

Selain itu, dasar hukum joint operation juga dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 56 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (“PP 22/2020”) KSO didefinisikan sebagai kerja sama usaha antar pelaku usaha yang masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan perjanjian tertulis.

Definisi dalam PP 22/2020 tersebut pada esensinya tidak jauh berbeda dengan yang disampaikan oleh Bimo Prasetio dan Rizky Dwinanto dalam artikel Bagaimana Menggugat Konsorsium?, yang menyebutkan bahwa joint operation (KSO) adalah suatu kesepakatan bersama subjek hukum untuk melakukan suatu pembiayaan, atau kesepakatan bersama antara subjek hukum untuk melakukan suatu pekerjaan bersama–sama dengan porsi-porsi pekerjaan yang sudah ditentukan dalam perjanjian.  Lebih lanjut, KSO/ joint operation/konsorsium dalam hukum dagang dikenal dengan persekutuan perdata (maatschap).

Persekutuan perdata sendiri secara hukum diatur dalam Pasal 1618 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata:

Perseroan perdata adalah suatu persetujuan antara dua orang atau lebih, yang berjanji untuk memasukkan sesuatu ke dalam perseroan itu dengan maksud supaya keuntungan yang diperoleh dari perseroan itu dibagi di antara mereka.

Karena bentuknya adalah persekutuan perdata dan dilahirkan dari perjanjian para pendiri (subjek hukum), maka dapat disimpulkan bahwa KSO tidak melahirkan subjek hukum baru berupa badan hukum.

 

Joint Operation dengan Perusahaan Asing

Selanjutnya, menjawab pertanyaan Anda, sepanjang penelusuran kami, tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur pembentukan KSO dengan perusahaan asing secara umum.

Umumnya dalam praktik KSO banyak dilakukan dalam kegiatan usaha jasa konstruksi. Dalam bidang usaha ini, terdapat sejumlah regulasi yang mengatur tentang Badan Usaha Jasa Konstruksi (“BUJK”) asing dan kewajiban pembentukan KSO.

Dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (“UU JK”), diatur bahwa BUJK asing atau usaha perseorangan jasa konstruksi asing yang akan melakukan usaha jasa konstruksi di wilayah Indonesia wajib membentuk:

  1. kantor perwakilan; dan/atau
  2. badan usaha berbadan hukum Indonesia melalui kerja sama modal dengan BUJK nasional.

Apabila yang dipilih adalah pembentukan kantor perwakilan di Indonesia, maka BUJK asing atau usaha perseorangan jasa konstruksi asing tersebut wajib, salah satunya, membentuk KSO dengan BUJK nasional berkualifikasi besar yang memenuhi perizinan berusaha.[1] KSO tersebut dilakukan dengan prinsip kesetaraan kualifikasi, kesamaan layanan, dan tanggung renteng.[2]

Kemudian, Lampiran II Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (“PP 5/2021”) (hal. II.8.A.68) menjelaskan persyaratannya lebih lanjut, di mana kantor perwakilan BUJK asing wajib, di antaranya:

  1. Membentuk KSO dengan BUJK nasional yang memenuhi kriteria teknis KSO:
    1. Berbadan hukum perseroan terbatas;
    2. Memiliki SBU konstruksi kualifikasi besar dan persamaan subklasifikasi dengan kantor perwakilan BUJK asing;
    3. Berbentuk BUMN, BUMD, atau badan usaha milik swasta.
  2. KSO untuk pelaksanaan pekerjaan konstruksi atau pekerjaan konstruksi terintegrasi dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
    1. Minimal 50% dari nilai biaya pekerjaan konstruksi dikerjakan di dalam negeri; dan
    2. Minimal 30% dari nilai biaya pelaksanaan pekerjaan konstruksi dikerjakan oleh BUJK nasional mitra KSO.
  3. KSO untuk pelaksanaan jasa konsultasi konstruksi dilaksanakan dengan ketentuan berikut:
    1. Seluruh pekerjaan konsultasi jasa konstruksi dilakukan di dalam negeri; dan
    2. Minimal 50% dari nilai pekerjaan jasa konsultasi konstruksi dikerjakan oleh BUJK nasional mitra KSO.

Dengan demikian, perlu ditelusuri kembali aturan masing-masing sektor usaha terkait dengan ketentuan pembentukan joint operation/KSO dengan perusahaan asing. Apabila di bidang usaha jasa konstruksi, ketentuannya sebagaimana telah kami jelaskan di atas.

Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwi bahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 

Dasar Hukum:

  1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
  2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
  5. Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
  6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 740/KMK.00/1989 Tahun 1989 tentang Peningkatan Efisiensi dan Produktivitas Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 826/KMK.013/1992 Tahun 1992 tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 740/KMK.00/1989 Tanggal 28 Juni 1989.

[1] Pasal 52 angka 14 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UU Cipta Kerja”) yang mengubah Pasal 33 ayat (1) huruf c UU JK

[2] Pasal 52 angka 14 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 33 ayat (3) UU JK