KlinikBerita
New
Hukumonline Stream
Data PribadiJurnal
Personalisasi
Halo,
Anda,

Segera Upgrade paket berlangganan Anda.
Dapatkan fitur lebih lengkap
Profil
Ada pertanyaan? Hubungi Kami
Bahasa
id-flag
en-flag

Aturan Jangka Waktu Pelaksanaan Ibadah Haji bagi Karyawan

Share
Ketenagakerjaan

Aturan Jangka Waktu Pelaksanaan Ibadah Haji bagi Karyawan

Aturan Jangka Waktu Pelaksanaan Ibadah Haji bagi Karyawan
Muhammad Raihan Nugraha, S.H.Si Pokrol

Bacaan 10 Menit

Aturan Jangka Waktu Pelaksanaan Ibadah Haji bagi Karyawan

PERTANYAAN

Saya karyawan swasta dan ingin melaksanakan ibadah haji plus yang waktunya kurang lebih selama 40 hari. Apakah karyawan bisa mendapatkan hak cuti selama 40 hari untuk ibadah haji? Terima kasih.

DAFTAR ISI

    INTISARI JAWABAN

    Pada prinsipnya, apabila karyawan menjalankan ibadah haji, maka pengusaha tetap wajib membayar upah. Terkait berapa lama hak karyawan untuk tidak dapat menjalankan pekerjaan dengan alasan melaksanakan ibadah haji, di dalam UU Ketenagakerjaan dan PP Pengupahan tidak dicantumkan secara tegas.

    Lantas, bagaimana aturan terkait dengan lamanya waktu yang dapat diberikan kepada karyawan untuk menjalankan ibadah haji?

    Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak ulasan di bawah ini.

    ULASAN LENGKAP

    Terima kasih atas pertanyaan Anda.

    Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul yang Aturan tentang Jangka Waktu Pelaksanaan Ibadah Haji Karyawan dibuat oleh Belinda M.S Mewengkang, S.H. pada tanggal 19 Oktober 2017.

    KLINIK TERKAIT

    Ketentuan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tiap Daerah

    Ketentuan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tiap Daerah

    Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalanselengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

    Penyelenggara Ibadah Haji

    Sebelum menjawab pertanyaan Anda, kami akan menjelaskan terlebih dahulu yang dimaksud dengan ibadah haji. Berdasarkan Pasal 68 Angka 1 Perppu Cipta Kerjayang mengubah Pasal 1 angka 1 UU 8/2019, ibadah haji adalah rukun Islam kelima bagi orang Islam yang mampu untuk melaksanakan ibadah tertentu di Baitullah, masyair, serta tempat, waktu dan syarat tertentu.

    Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000

    Kemudian penyelenggara ibadah haji dibedakan menjadi 2 pihak yaitu:

    1. Ibadah haji yang diselenggarakan oleh Menteri dengan pengelolaan, pembiayaan, dan pelayanan yang bersifat umumdikenal sebagai ibadah haji reguler. Hal ini diatur dalam Pasal 1 angka 2 Permenag 13/2021 yang menyebutkan bahwa:

    Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler adalah penyelenggaraan ibadah haji yang dilaksanakan oleh Menteri dengan pengelolaan, pembiayaan, dan pelayanan yang bersifat umum.

    1. Ibadah haji yang diselenggarakan oleh badan hukum yang telah mendapatkan izin berusahadikenal sebagai ibadah haji khusus. Hal ini diatur dalam Pasal 1 angka 3 Permenag 6/2021yang menyebutkan bahwa:

    Penyelenggara Ibadah Haji Khusus, yang selanjutnya disebut PIHK, adalah badan hukum yang memiliki perizinan berusaha untuk melaksanakan ibadah haji khusus.

    Kemudian berdasarkan pertanyaan yang Anda ajukan, kami mengasumsikan bahwa yang Anda maksudkan dengan ibadah haji plus adalah ibadah haji khusus yang diselenggarakan oleh badan hukum yang memiliki perizinan berusaha untuk melaksanakan ibadah Haji khusus.

    Pekerja yang Melaksanakan Ibadah Haji

    Berdasarkan Pasal 93 ayat (2) huruf e UU Ketenagakerjaan dinyatakan bahwa pengusaha wajib membayar upah apabila pekerja/buruh tidak dapat melakukan pekerjaannya karena menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya.

    Kemudian lebih lanjut dalam Penjelasan Pasal 93 ayat (2) huruf e UU Ketenagakerjaan dinyatakan bahwa:

    Yang dimaksud dengan menjalankan kewajiban ibadah menurut agamanya adalah melaksanakan kewajiban ibadah menurut agamanya yang telah diatur dengan peraturan perundang-undangan.

    Hal serupa juga diatur pula di dalam Pasal 43 PP Pengupahan, yaitu pengusaha diwajibkan untuk tetap membayar upah Anda. Ketentuan ini secara jelas berbunyi sebagai berikut:

    Pengusaha wajib membayar Upah kepada Pekerja/Buruh yang tidak masuk bekerja atau tidak melakukan pekerjaannya karena menjalankan kewajiban ibadah yang diperintahkan agamanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (4) huruf b, sebesar Upah yang diterima oleh Pekerja/Buruh dengan ketentuan hanya sekali selama Pekerja/Buruh bekerja di Perusahaan yang bersangkutan.

    Pengusaha yang tidak membayar upah karyawan karena menjalankan ibadah dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp10 Juta dan paling banyak Rp400 juta.[1]

    Mengingat ibadah haji merupakan rukun Islam kelima bagi orang Islam yang mampu untuk melaksanakannya, maka karyawan boleh tidak melakukan pekerjaannya karena menjalankan ibadah haji.

    Aturan Jangka Waktu Pelaksanaan Waktu Ibadah Haji bagi Karyawan

    Terkait berapa lama hak karyawan untuk tidak dapat menjalankan pekerjaan dengan alasan melaksanakan ibadah haji, pada dasarnya di dalam UU Ketenagakerjaan dan PP Pengupahan tidak dicantumkan mengenai berapa lama waktu yang dapat diberikan oleh perusahaan apabila karyawan menjalankan ibadah haji khusus.

    Namun, Anda dapat menyimak ketentuan dalam Pasal 93 ayat (5) UU Ketenagakerjaan sebagai berikut:

    Pengaturan pelaksanaan ketentuan sebagaimana ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

    Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa lamanya waktu yang dapat diberikan oleh perusahaan apabila karyawan menjalankan ibadah haji khusus diatur dan ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama, dan selama waktu tersebut, Anda tetap mendapatkan upah.

    Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.

    Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

    DASAR HUKUM

    Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
    Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah
    Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
    Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
    Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan
    Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan
    Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah dan Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus
    Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler

    [1] Pasal 81 angka 67 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang mengubah Pasal 186 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

    Tags

    libur
    cuti

    Punya Masalah Hukum yang sedang dihadapi?

    atauMulai dari Rp 30.000
    Powered byempty result

    KLINIK TERBARU

    Lihat Selengkapnya

    TIPS HUKUM

    Cara dan Biaya Mengurus Perceraian Tanpa Pengacara

    25 Apr 2024
    logo channelbox

    Dapatkan info berbagai lowongan kerja hukum terbaru di Indonesia!

    Kunjungi

    Butuh lebih banyak artikel?

    dot
    Pantau Kewajiban Hukum
    Perusahaan Anda di sini!