KlinikBerita
New
Hukumonline Stream
Data PribadiJurnal
Personalisasi
Halo,
Anda,

Segera Upgrade paket berlangganan Anda.
Dapatkan fitur lebih lengkap
Profil
Ada pertanyaan? Hubungi Kami
Bahasa
id-flag
en-flag

Aturan Lembur Sopir Perusahaan

Share
Ketenagakerjaan

Aturan Lembur Sopir Perusahaan

Aturan Lembur Sopir Perusahaan
Bernadetha Aurelia Oktavira, S.H.Si Pokrol

Bacaan 10 Menit

Aturan Lembur Sopir Perusahaan

PERTANYAAN

Seperti yang kita ketahui, kita memiliki aturan mengenai waktu kerja lembur. Apakah ada aturan lain yang secara spesifik menerangkan waktu kerja lembur untuk karyawan yang bekerja di sebuah perusahaan manufaktur sebagai sopir atau driver baik operational driver maupun driver truk untuk melakukan pengiriman produk? Terima kasih.

DAFTAR ISI

    INTISARI JAWABAN

    Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja yang telah diatur UU Ketenagakerjaan harus memenuhi syarat adanya persetujuan pekerja/buruh yang bersangkutan dan waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 4 jam dalam sehari dan 18 jam dalam seminggu. Namun demikian, ketentuan ini dapat dikecualikan bagi jenis-jenis pekerjaan tertentu.

    Bagi driver atau sopir sendiri, dikenal adanya praktik upah borongan, di mana gaji pokok dan upah lembur telah dibayarkan secara sekaligus.

     

    Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

    ULASAN LENGKAP

    Terima kasih atas pertanyaan Anda.

     

    KLINIK TERKAIT

    Langkah Hukum Jika Pengusaha Tak Membayar Upah Lembur

    Langkah Hukum Jika Pengusaha Tak Membayar Upah Lembur

    Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Aturan Lembur bagi Driver Perusahaan yang dibuat oleh Togar S.M. Sijabat, S.H., M.H. dan pertama kali dipublikasikan pada 10 Desember 2019.

     

    Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000

    Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

     

    Ketentuan Lembur

    Pada dasarnya, UU Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dengan Perppu Cipta Kerja beserta peraturan pelaksananya telah mengatur batas waktu maksimal pengusaha dapat mempekerjakan lembur pekerjanya.

    Secara umum, yang dimaksud dengan waktu kerja lembur adalah waktu kerja yang melebihi waktu kerja yang diatur dalam Pasal 21 ayat (2) PP 35/2021, yakni:

    1. 7 jam sehari dan 40 jam 1 minggu untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu; atau
    2. 8 jam sehari, dan 40 jam 1 minggu untuk 5 hari kerja dalam 1 minggu.

    Namun, ketentuan waktu kerja sebagaimana dimaksud tidak berlaku bagi sektor usaha atau pekerjaan tertentu.[1] Lebih lanjut, Pasal 3 ayat (1) Kepmenaker 233/2003, menerangkan bahwa pekerjaan dimaksud meliputi:

    1. pekerjaan di bidang pelayanan jasa kesehatan;
    2. pekerjaan di bidang pelayanan jasa transportasi;
    3. pekerjaan di bidang jasa perbaikan alat transportasi;
    4. pekerjaan di bidang usaha pariwisata;
    5. pekerjaan di bidang jasa pos dan telekomunikasi;
    6. pekerjaan di bidang penyediaan tenaga listrik, jaringan pelayanan air bersih (PAM), dan penyediaan bahan bakar minyak dan gas bumi;
    7. pekerjaan di usaha swalayan, pusat perbelanjaan, dan sejenisnya;
    8. pekerjaan di bidang media massa;
    9. pekerjaan di bidang pengamanan;
    10. pekerjaan di lembaga konservasi;
    11. pekerjaan-pekerjaan yang apabila dihentikan akan mengganggu proses produksi, merusak bahan, dan termasuk pemeliharaan/perbaikan alat produksi.

    Kemudian, penting untuk diketahui bahwa untuk dapat mempekerjakan pekerja pada waktu lembur, perusahaan perlu memperhatikan ketentuan berikut:[2]

    1. harus ada persetujuan dari pekerja yang bersangkutan; dan
    2. hanya dapat dilakukan maksimal 4 jam dalam 1 hari dan 18 jam dalam 1 minggu, tidak termasuk kerja lembur yang dilakukan pada waktu istirahat mingguan dan/atau hari libur resmi.

    Dalam kasus Anda, kami asumsikan bahwa manufaktur yang Anda maksud sesuai dengan pengertian dalam KBBI, yang berarti membuat atau menghasilkan dengan tangan atau mesin, atau proses mengubah bahan mentah menjadi barang untuk dapat digunakan atau dikonsumsi oleh manusia. Apabila tugas sopir apabila dihentikan akan mengganggu proses produksi atau merusak bahan (misalnya mengantarkan bahan baku), maka Anda sejatinya dapat masuk ke kategori pekerjaan yang dikecualikan dari ketentuan lembur di atas.

     

    Perjanjian Lembur Sopir dengan Perusahaan

    Sesuai dengan hakikatnya, ketenagakerjaan adalah sebuah hubungan hukum berdasarkan perjanjian. Situasi dan kondisi pekerjaan tidak selalu bisa cocok dengan ketentuan yang diatur dalam UU Ketenagakerjaan dan perubahannya. Untuk itulah, perlu dibuat perjanjian antara pekerja dengan pengusaha.

    Biasanya memang sopir sebagai pekerja, bersepakat dengan perusahaan untuk bekerja secara borongan saja. Artinya, komponen upah yang diterima, sudah dianggap termasuk komponen lembur di dalamnya. Praktik ini sudah lama terjadi dan sudah dianggap sebagai kebiasaan.

    Namun demikian, pengusaha sejatinya tetap wajib membayar upah kerja lembur. Bagi pengusaha yang tidak membayar upah lembur akan dikenai sanksi:[3]

    Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1), Pasal 67 ayat (1), Pasal 71 ayat (2), Pasal 76, Pasal 78 ayat (2), Pasal 79 ayat (1), ayat (2), atau ayat (3), Pasal 85 ayat (3), atau Pasal 144 dikenai sanksi pidana kurungan paling singkat 1 bulan dan paling lama 12 bulan dan/atau denda paling sedikit Rp10 juta dan paling banyak Rp100 juta.

    Baca juga: Bingung Hitung Upah Lembur? Ini Rumusnya

    Kemudian, baiknya sebelum Anda menyetujui perjanjian, termasuk memberikan persetujuan lisan terkait upah lembur sopir perusahaan tersebut, alangkah baiknya Anda menghitung kembali besaran gaji berikut lembur yang seharusnya Anda dapatkan. Dasar perhitungannya setidaknya berdasarkan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) tempat sopir bekerja.  

     

    Demikian jawaban dari kami terkait aturan lembur sopir perusahaan sebagaimana ditanyakan, semoga bermanfaat.

     

    DASAR HUKUM

    1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
    2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang telah ditetapkan menjadi undang-undang dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
    3. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja;
    4. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-233/MEN/2003 Tahun 2003 tentang Jenis dan Sifat Pekerjaan yang Dijalankan Secara Terus Menerus.

     

    REFERENSI

    KBBI, yang diakses pada 21 Juni 2024, pukul 17.00 WIB.


    [1] Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja ("PP 35/2021")

    [2] Pasal 81 angka 22 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja ("Perppu Ciptaker") yang mengubah Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ("UU Ketenagakerjaan") jo. Pasal 26 PP 35/2021

    [3] Pasal 81 angka 68 Perppu Ciptaker yang mengubah Pasal 187 ayat (1) UU Ketenagakerjaan

    Tags

    sopir
    driver

    Punya Masalah Hukum yang sedang dihadapi?

    atauMulai dari Rp 30.000
    Powered byempty result

    KLINIK TERBARU

    Lihat Selengkapnya

    TIPS HUKUM

    Simak! Ini 5 Langkah Merger PT

    22 Mei 2023
    logo channelbox

    Dapatkan info berbagai lowongan kerja hukum terbaru di Indonesia!

    Kunjungi

    Butuh lebih banyak artikel?

    dot
    Pantau Kewajiban Hukum
    Perusahaan Anda di sini!