Pertanahan & Properti

Aturan Pembayaran PBB Rumah di Jakarta

Bacaan 5 Menit
Aturan Pembayaran PBB Rumah di Jakarta

Pertanyaan

Warga Jakarta tidak membayar PBB rumah lagi, tetapi masih ada warga yang tetap membayar PBB. Pertanyaan saya, apakah yang tidak dibayar itu pajaknya atau denda atas keterlambatan tidak membayar PBB? Atau ada kriteria tertentu bagi yang tidak membayar? Terima kasih.

Intisari Jawaban

circle with chevron up
Terhitung sejak 1 Januari 2020 terhadap rumah tinggal yang dimiliki orang pribadi, rusunami yang dimiliki orang pribadi dan digunakan untuk rumah tinggal, serta rusunawa yang dimiliki atau disewakan oleh Pemerintah dengan batasan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sampai dengan Rp 1 miliar di Jakarta tidak lagi dibebaskan dari kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
 
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.

Ulasan Lengkap

 
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
Mengenai Pajak Bumi dan Bangunan (“PBB”) Perdesaan dan Perkotaan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (“UU 28/2009”).
 
Anda menanyakan pengaturan penghapusan PBB rumah di Jakarta. Untuk itu, kami akan merujuk pada Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 259 Tahun 2015 tentang Pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Atas Rumah, Rumah Susun Sederhana Sewa dan Rumah Susun Sederhana Milik dengan Nilai Jual Objek Pajak Sampai dengan Rp 1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah) (“Pergub DKI Jakarta 259/2015”) sebagaimana terakhir kali telah diubah dengan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 38 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 259 Tahun 2015 tentang Pembebasan Atas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Atas Rumah, Rumah Susun Sederhana Sewa dan Rumah Susun Sederhana Milik Dengan Nilai Jual Objek Pajak Sampai Dengan Rp 1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah) (“Pergub DKI Jakarta 38/2019”).
 
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (“PBB-P2”) adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan pada sektor perdesaan dan perkotaan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.[1]
 
Pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
Pembebasan PBB-P2 diberikan sebesar 100% dari PBB-P2 yang seharusnya terutang. Pembebasan PBB-P2 meliputi objek pajak:[2]
  1. Rumah yang dimiliki orang pribadi dengan batasan Nilai Jual Objek Pajak (“NJOP”) sebagai dasar pengenaan PBB-P2 sampai dengan Rp 1 miliar; dan
  2. Rumah Susun Sederhana Milik (“rusunami”) yang dimiliki orang pribadi yang digunakan untuk rumah tinggal dan Rumah Susun Sederhana Sewa (“rusunawa”) yang dimiliki atau disewakan oleh Pemerintah yang telah dilakukan pemecahan menjadi unit-unit satuan rumah susun dengan batasan NJOP sebagai dasar pengenaan PBB-P2 sampai dengan Rp 1 miliar.
 
Pembebasan PBB-P2 dapat diberikan kepada wajib pajak orang pribadi yang:[3]
  1. memiliki 1 (satu) objek pajak di daerah dengan NJOP sampai dengan Rp 1 miliar; dan
  2. memiliki lebih dari 1 (satu) objek pajak di daerah dengan NJOP masing-masing objek pajak sampai dengan Rp 1 miliar.
 
Pembebasan PBB-P2 dikecualikan terhadap objek pajak yang mengalami perubahan data wajib pajak karena peralihan hak kepemilikan atau penguasaan atau pemanfaatan kepada wajib pajak Badan.[4]
 
Jadi, terhadap rumah tinggal yang dimiliki orang pribadi, rusunami yang dimiliki orang pribadi dan digunakan untuk rumah tinggal, serta rusunawa yang dimiliki atau disewakan oleh Pemerintah dengan batasan NJOP sampai dengan Rp 1 miliar dibebaskan dari kewajiban membayar PBB-P2. Pembebasan diberikan sebesar 100% dari PBB-P2 yang seharusnya terutang. Itu artinya menjawab pertanyaan Anda, yang dibebaskan adalah pembayaran PBB-P2.
 
Namun menurut Pasal 4A Pergub DKI Jakarta 38/2019 pembebasan PBB-P2 tersebut hanya berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2019. Artinya terhitung sejak 1 Januari 2020 terhadap rumah tinggal yang dimiliki orang pribadi, rusunami yang dimiliki orang pribadi dan digunakan untuk rumah tinggal, serta rusunawa yang dimiliki atau disewakan oleh Pemerintah dengan batasan NJOP sampai dengan Rp 1 miliar tidak lagi dibebaskan dari kewajiban membayar PBB-P2.
 
Wajib pajak orang pribadi yang telah diberikan pembebasan PBB-P2 untuk tahun pajak sampai dengan tahun 2018 sebelum berlakunya Pergub DKI Jakarta 38/2019 ini, tetap diberikan pembebasan PBB-P2.[5]
 
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
 
Dasar Hukum:

[1] Pasal 1 angka 8 Pergub DKI Jakarta 259/2015
[2] Pasal 2 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 1 angka 17 dan 18 Pergub DKI Jakarta 259/2015
[3] Pasal 2 ayat (3) Pergub DKI Jakarta 259/2015
[4] Pasal 2A Pergub DKI Jakarta 38/2019
[5] Pasal 5A Pergub DKI Jakarta 38/2019
Tags: