Aturan Seputar Komisaris Independen & Piercing the Corporate Veil - Klinik Hukumonline
Aturan Seputar Komisaris Independen & Piercing the Corporate Veil
Bisnis

Aturan Seputar Komisaris Independen & Piercing the Corporate Veil

Bacaan 6 Menit
Aturan Seputar Komisaris Independen & <i>Piercing the Corporate Veil</i>

Pertanyaan

Pada kesempatan ini yang saya tanyakan adalah: 1. Pengertian komisaris independen apa dan wajibkah komisaris independen ada di dalam PT? 2. Apa pengertian teori piercing corporate veil?

Intisari Jawaban

circle with chevron up
?
Apabila Anggaran Dasar Perseroan Terbatas (?Perseroan?) mengatur bahwa dalam Dewan Komisaris terdapat Komisaris Independen, maka keberadaan Komisaris Independen tersebut menjadi wajib.
?
Akan tetapi hal di atas tidak berlaku bagi perusahaan yang tercatat di bursa saham Indonesia.
?
Yang berlaku adalah dalam hal Dewan Komisaris terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, 1 (satu) di antaranya adalah Komisaris Independen. Jika terdiri lebih dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, maka jumlah Komisaris Independen wajib paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris.
?
Mengenai piercing the corporate veil, simak penjelasan lebih lanjut dalam ulasan di bawah ini.
?

Ulasan Lengkap

 
Komisaris Independen
Komisaris Independen menurut Penjelasan Pasal 120 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseoran Terbatas (“UUPT”) adalah “Komisaris dari pihak luar”. Pasal 120 ayat (2) UUPT juga mengatur bahwa Komisaris Independen diangkat dari pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama, anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris lainnya.
 
Anggaran dasar Perseroan dapat mengatur adanya 1 (satu) orang atau lebih komisaris independen dan 1 (satu) orang komisaris utusan.[1]
 
Menurut Yahya Harahap dalam buku Hukum Perseroan Terbatas (hal. 475) bahwa dengan memperhatikan ketentuan di atas, keberadaan Komisaris Independen dikaitkan dengan prinsip-prinsip Good Corporate Governance, yakni:
  1. keterbukaan atau transparansi (transparancy, disclosure),
  2. akuntabilitas (accountability),
  3. keadilan (fairness), dan
  4. pertanggungjawaban (responsibility).
 
Berarti, menurut Yahya, dengan adanya Komisaris Independen, diharapkan jalannya pengurusan dan kebijakan Perseroan Terbatas (“Perseroan”) akan lebih bersifat transparan, akuntabel, adil, dan bertanggung jawab, baik terhadap pemegang saham maupun kepada pemangku kepentingan (stakeholder) lainnya, yakni masyarakat dan lingkungan.
 
Jadi berdasarkan Pasal 120 ayat (1) UUPT, apabila Anggaran Dasar Perseroan mengatur bahwa dalam Dewan Komisaris terdapat Komisaris Independen, maka keberadaan Komisaris Independen tersebut menjadi wajib.
 
Akan tetapi hal di atas tidak berlaku bagi perusahaan yang tercatat di bursa saham Indonesia.
 
Dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 Tahun 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit (“POJK 55/2015”), diatur bahwa Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang berasal dari luar Emiten atau Perusahaan Publik dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
 
Pasal 6 POJK 55/2015 mengamanatkan bahwa Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik (“POJK 33/2014”), di antaranya adalah:[2]
  1. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, 1 (satu) di antaranya adalah Komisaris Independen.
  2. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri lebih dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, jumlah Komisaris Independen wajib paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris.
 
Selain memenuhi ketentuan di atas, Komisaris Independen harus memenuhi persyaratan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 21 ayat (2) POJK 33/2014 berikut:
  1. bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Emiten atau Perusahaan Publik pada periode berikutnya;
  2. tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Emiten atau Perusahaan Publik tersebut;
  3. tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Emiten atau Perusahaan Publik, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Emiten atau Perusahaan Publik tersebut; dan
  4. tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik tersebut.
 
Sebagai informasi, Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sepanjang Komisaris Independen tersebut menyatakan dirinya tetap independen kepada Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) yang diungkapkan dalam laporan tahunan.[3]
 
Ulasan selengkapnya mengenai Komisaris Independen dapat Anda simak dalam artikel Perbedaan Komisaris Independen dengan Komisaris Utusan.
 
Piercing the Corporate Veil
Menurut Black's Law Dictionary 9th Edition (hal. 1264), “piercing the corporate veil” adalah
 
The judicial act of imposing personal liability on otherwise immune corporate officers, directors, and shareholders for the corporation's wrongful acts.
 
Prinsip ini berkaitan dengan prinsip tanggung jawab terbatas yang dianut oleh Perseroan. Dalam suatu Perseroan, tanggung jawab dari pemegang saham, Direksi dan Komisaris atas perbuatan Perseroan dibatasi.
 
Prinsip piercing the corporate veil ini diadopsi dalam UUPT, yaitu dalam:
  1.  
  • Pasal 3 ayat (2) UUPT, yang mengatur mengenai pengecualian tanggung jawab terbatas pada pemegang saham dalam PT:
Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku apabila:
  1. Persyaratan perseroan sebagai badan hukum belum ata tidak terpenuhi;
  2. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan perseroan semata-mata untuk kepentingan pribadi;
  3. pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan perseroan; atau
  4. pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan, yang mengakibatkan kekayaan Perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang Perseroan.
  1.  
  • Pasal 104 ayat (2) UUPT, tentang pengecualian tanggung jawab terbatas Dewan Direksi dalam hal kepailitan yang terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi
  • Pasal 115 ayat (1) dan (2) UUPT, tentang pengecualian tanggung jawab terbatas Dewan Komisaris dalam hal terjadi kepailitan karena kesalahan atau kelalaian Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap pengurusan perseroan.
 
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
 
Dasar hukum:
 
Referensi:
  1. Black's Law Dictionary 9th Edition;
  2. Yahya Harahap. 2016. Hukum Perseroan Terbatas. Jakarta: Sinar Grafika.
 
 

[1] Pasal 120 ayat (1) UUPT
[2] Pasal 20 ayat (2) dan (3) POJK 33/2014
[3] Pasal 25 ayat (1) dan (2) POJK 33/2014
Tags: