Ketenagakerjaan

Bagaimana Jika Perusahaan Tidak Memberikan Surat Keterangan Kerja?

Bacaan 7 Menit
Bagaimana Jika Perusahaan Tidak Memberikan Surat Keterangan Kerja?

Pertanyaan

Saya bekerja selama 10 tahun 9 bulan dengan jabatan terakhir senior supervisor. Saya mengajukan surat resign 30 hari sebelum dari tanggal resign dan tidak diberi tanggapan atas surat saya. Ketika sudah 30 hari, saya sudah tidak aktif lagi di perusahan tersebut. Ketika saya menuntut surat keterangan kerja, perusahan tidak membuatkan surat tersebut dengan alasan untuk posisi saya surat resign harus diterima 60 hari sebelum tanggal resign saya. 1. Dalam hal ini apa bisa saya menuntut surat keterangan kerja kepada perusahaan? 2. Langkah apa yang ditempuh bila perusahan tetap menolak membuat surat keterangan kerja tersebut? 3. Surat keterangan kerja tersebut untuk proses pencairan dana Jamsostek dan apakah bisa proses pencairan dana jamsostek tanpa surat keterangan kerja? Terima kasih atas bantuannya Bapak/Ibu sekalian. Salam Wahyu.

Intisari Jawaban

circle with chevron up

Salah satu dokumen yang wajib dilampirkan untuk klaim Jaminan Hari Tua (“JHT”) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (“BPJS Ketenagakerjaan”) karena karyawan mengundurkan diri sebelum memasuki usia pensiun (56 tahun) yakni surat keterangan pengunduran diri dari perusahaan tempat bekerja yang ditujukan kepada dan diketahui Dinas Ketenagakerjaan setempat dengan tembusan kepada BPJS Ketenagakerjaan setempat.

Lantas, bagaimana jika perusahaan menolak memberikan surat tersebut karena karyawan yang bersangkutan tidak mengajukan permohonan pengunduran diri minimal 60 hari sebelum tanggal pengunduran diri (two months notice)?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Ulasan Lengkap

 

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh Umar Kasim dan dipublikasikan pertama kali pada 4 Agustus 2014.

Untuk menjawab pertanyaan Anda, kami asumsikan bahwa surat keterangan kerja yang Anda maksud adalah surat keterangan kerja yang wajib dilampirkan pekerja yang mengundurkan diri untuk mengajukan klaim manfaat program BPJS Ketenagakerjaan.

Tapi, sebelum membahas lebih jauh mengenai surat keterangan kerja, ada baiknya kita pahami ketentuan hukum mengenai pengunduran diri telebih dahulu.

 

Alasan PHK karena Mengundurkan Diri

Iman Soepomo dalam buku Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja (hal. 162 dan 171), menerangkan bahwa dalam teori Pemutusan Hubungan Kerja (“PHK”), ada 4 golongan alasan PHK, yakni:

  1. hubungan kerja yang putus demi hukum;
  2. hubungan kerja yang diputuskan oleh pihak buruh;
  3. hubungan kerja yang diputuskan oleh pihak majikan;
  4. hubungan kerja yang diputuskan oleh pengadilan, terutama berdasarkan alasan penting (gewichtige-reden, Pasal 1603v KUH Perdata).

Masih dari sumber yang sama, Iman Soepomo menegaskan bahwa buruh berhak atas kehendak sendiri melakukan PHK secara sepihak tanpa persetujuan majikan. Dalam Pasal 81 angka 42 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UU Cipta Kerja”) yang memuat baru Pasal 154A ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”), alasan ini dikenal dengan istilah mengundurkan diri atas kemauan sendiri (resignation atau resign).

Terdapat persyaratan yang harus dipenuhi oleh pekerja yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri, yaitu:[1]

  1. mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis minimal 30 hari sebelum tanggal mulai pengunduran diri;
  2. tidak terikat dalam ikatan dinas; dan
  3. tetap melaksanakan kewajibannya sampai tanggal mulai pengunduran diri.

Atas permohonan pengunduran diri tersebut, telah dijelaskan dalam Aturan One Month Notice Saat Pengunduran Diri, pengusaha harus memberikan jawaban maksimal 14 hari sebelum tanggal mulai pengunduran diri. Jika pengusaha tidak kunjung memberi jawaban dalam waktu yang ditentukan, maka pengusaha dianggap telah menyetujui pengunduran diri secara baik tersebut.

Sehingga, jika Anda telah mengajukan permohonan pengunduran diri 30 hari sebelum tanggal pengunduran diri dan memenuhi persyaratan di atas, serta pengusaha tidak kunjung memberikan tanggapan selama jangka waktu yang ditentukan, maka pengunduran diri tersebut tetap sah secara hukum, dan pengusaha dianggap menyetujui.

Tapi, bagaimana jika dalam Peraturan Perusahaan (“PP”), Perjanjian Kerja Bersama (“PKB”), dan/atau perjanjian kerja diatur bahwa pekerja yang hendak mengudurkan diri harus mengajukan permohonan pengunduran diri tertulis minimal 60 hari sebelum tanggal pengunduran diri (two months notice)?

Disarikan dari Konsekuensi Hukum Jika Aturan Two Months Notice Dilanggar, dalam hal pengusaha mengatur two months notice dalam PP, PKB, dan/atau perjanjian kerja, ada baiknya karyawan yang hendak mengundurkan diri meninjau kembali isi PP, PKB, dan/atau perjanjian kerja yang bersangkutan untuk mengetahui konsekuensi hukum jika melanggar two months notice.

Masih dari sumber yang sama, meskipun karyawan yang bersangkutan melanggar two months notice, ia tetap berhak atas uang pisah dan uang penggantian hak (“UPH”) yang seharusnya diterima.

Dengan demikian, Anda tetap berhak mengundurkan diri dan berhak atas hak-hak yang seharusnya Anda terima, yakni uang pisah dan UPH. Di sisi lain, Anda juga tetap harus bertanggung jawab menerima konsekuensi atas pelanggaran two months notice yang diatur dalam PP, PKB, dan/atau perjanjian kerja.

 

Surat Keterangan Pengunduran Diri untuk Klaim BPJS Ketenagakerjaan

Sebelumnya, perlu dipahami bahwa jaminan sosial dalam ranah ketenagakerjaan yang diberikan terhadap pekerja peserta bukan lagi Jamsostek, melainkan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (“BPJS Ketenagakerjaan”).

Dikarenakan dalam pertanyaan Anda tidak menyebutkan secara spesifik program BPJS apa yang Anda maksud, kami asumsikan Anda hendak mencairkan manfaat Jaminan Hari Tua (“JHT”).

Pada dasarnya, pekerja yang mengundurkan diri dari tempat bekerja sebelum usia pensiun (56 tahun) dan tidak sedang bekerja kembali memang dapat mengajukan klaim manfaat JHT, dengan ketentuan masa tunggu 1 bulan sejak surat pengunduran diri dari perusahaan diterbitkan, terhitung sejak non aktif kepesertaan di BPJS Ketenagakerjaan.[2]

Pengajuan pembayaran manfaat JHT dilakukan dengan mengisi formulir pengajuan klaim yang dilengkapi dokumen:[3]

  1. Kartu asli peserta BPJS Ketenagakerjaan;
  2. Surat keterangan pengunduran diri dari perusahaan tempat bekerja yang ditujukan kepada dan diketahui Dinas Ketenagakerjaan setempat dengan tembusan kepada BPJS Ketenagakerjaan setempat;
  3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang masih berlaku;
  4. Fotokopi rekening tabungan jika pembayaran dilakukan melalui transfer.

Sehingga, memang benar bahwa karyawan yang bersangkutan wajib melampirkan surat keterangan pengunduran diri yang dibuat oleh perusahaan tempat si karyawan mengundurkan diri yang ditujukan kepada dan diketahui Dinas Ketenagakerjaan setempat dengan tembusan kepada BPJS Ketenagakerjaan setempat.

 

Jika Perusahaan Menolak Memberikan Surat Keterangan Pengunduran Diri

Untuk memperoleh surat keterangan pengunduran diri yang dimaksud, ada baiknya Anda membicarakan hal tersebut kepada pihak perusahaan secara baik-baik. Anda juga dapat menjelaskan dan menegaskan bahwa jika pengusaha tidak kunjung memberikan surat keterangan pemberhentian bekerja (surat-PHK), maka hubungan kerja Anda dengan pengusaha belum dianggap berakhir. Konsekuensinya, Anda masih dapat menuntut hak-hak dalam hubungan kerja di perusahaan tersebut, yang tentunya merugikan bagi pengusaha.

Tapi, jika perusahaan tetap tidak memberikan surat keterangan tersebut yang mengakibatkan Anda terhalang memperoleh hak Anda, dalam hal ini yakni manfaat JHT, menurut hemat kami telah terjadi perselisihan hak, yakni perselisihan karena tidak dipenuhinya hak karena perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang- undangan, perjanjian kerja, PP, atau PKB. Berikut upaya hukum yang dapat Anda lakukan:

  1. Mengupayakan perundingan bipartit dengan pihak perusahaan. Jika salah satu pihak menolak, atau telah dilakukan perundingan tetapi tidak mencapai kesepakatan, perundingan bipartit dianggap gagal.[4]
  2. Mencatatkan perselisihan ke instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat, dengan melampirkan bukti bahwa upaya perundingan bipartit telah dilakukan.[5]
  3. Perselisihan hak itu kemudian diselesaikan melalui mediasi terlebih dahulu sebelum diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial.[6]
  4. Jika upaya mediasi tidak mencapai kesepakatan, salah satu pihak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial.[7]

Sebagai informasi tambahan, jika Anda kemudian berpindah kerja di perusahaan lain, Anda dapat meneruskan kepesertaan JHT dengan memberitahukan kepada perusahaan tempat Anda bekerja yang baru, dengan menunjukkan kartu kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang Anda miliki.[8]

Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 

Dasar Hukum:

  1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
  2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua;
  5. Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua.

Referensi:

Iman Soepomo. Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja. Jakarta: Penerbit Djambatan, 2001.


[1] Pasal 81 angka 42 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UU Cipta Kerja”) yang memuat baru Pasal 154A ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”)

[3] Pasal 4 ayat (3) Peraturan BPJS Ketenagakerjaan 7/2015

[5] Pasal 4 ayat (1) UU PPHI

[6] Angka 6 Penjelasan Umum UU PPHI

[7] Angka 7 Penjelasan Umum UU PPHI