Ketenagakerjaan

Dipaksa Perusahaan Tanda Tangani Surat Pengunduran Diri

Bacaan 5 Menit
Dipaksa Perusahaan Tanda Tangani Surat Pengunduran Diri

Pertanyaan

Saya adalah karyawan yang diberhentikan secara tidak hormat karena melakukan penyimpangan keuangan, tetapi semua penyimpangan yang saya akui telah saya kembalikan secara bertahap dan sudah selesai. Akan tetapi, pihak perusahaan mengajukan lagi beberapa daftar penyimpangan yang mana daftar penyimpangan tersebut tidak saya akui. Saya diberhentikan secara lisan pada awal Desember 2020 dan dipaksa menandatangani surat pengunduran diri per 20 Desember 2020 tetapi hingga saat ini saya belum menerima surat pemberhentian dari perusahaan. Pertanyaan saya adalah: 1. Apakah kasus saya ini termasuk pidana atau perdata? 2. Apakah saya berhak mendapat pesangon? Karena saya telah bekerja lebih dari 15 tahun. 3. Apabila perusahaan menempuh jalur hukum, apakah saya bisa mendapatkan bantuan dari LBH secara cuma-cuma? Karena saat ini saya masih menganggur dan harta benda orang tua saya telah dijual untuk menutupi penyelewengan tersebut. 4. Di mana saya bisa mendapatkan bantuan hukum tersebut? Demikian pertanyaan saya, besar harapan saya untuk mendapat pemecahan masalah yang telah saya hadapi, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Intisari Jawaban

circle with chevron up

Perbuatan penyimpangan keuangan yang Anda lakukan dapat kami asumsikan sebuah tindak pidana penggelapan dalam hubungan kerja yang diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”).

Pada dasarnya penggelapan uang perusahaan merupakan salah satu hal yang bisa diatur sebagai pelanggaran yang bersifat mendesak dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan (“PP”), atau Perjanjian Kerja Bersama (“PKB”) sehingga pengusaha dapat langsung memutuskan hubungan kerja terhadap karyawan.

Sedangkan perusahaan yang memaksa Anda untuk menandatangani surat pengunduran diri adalah persoalan yang lain. Dengan adanya surat pengunduran diri tersebut, maka surat tersebut dianggap sah, sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya, yakni dalam hal ada paksaan. Lalu, apa yang bisa Anda upayakan untuk mendapatkan hak Anda sebagaimana mestinya?

 

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Ulasan Lengkap

 

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh Jefri Moses Kam, S.H. dan dipublikasikan pertama kali pada 20 Juni 2012.

 

Penggelapan Uang Perusahaan

Pertama-tama, kami beritahukan bahwa perbuatan penyimpangan keuangan perusahaan yang Anda lakukan dapat kami asumsikan sebuah tindak pidana penggelapan. Yang mana tindak pidana penggelapan dalam hubungan kerja tersebut diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”). Berdasarkan keterangan di atas, kami asumsikan Anda tidak pernah diproses/dilaporkan oleh perusahaan kepada Kepolisian mengenai permasalahan penggelapan ini.

Perlu Anda ketahui, pada dasarnya penggelapan uang perusahaan merupakan salah satu hal yang bisa diatur sebagai pelanggaran yang bersifat mendesak dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan (“PP”), atau Perjanjian Kerja Bersama (“PKB”) sehingga pengusaha dapat langsung memutuskan hubungan kerja terhadap karyawan.[1]

Maka, jika dalam perjanjian kerja, PP, atau PKB diatur mengenai hal tersebut, maka perusahaan bisa saja memutus hubungan kerja terhadap Anda secara langsung. Apabila hal ini terjadi, maka Anda tidak berhak atas uang pesangon, melainkan hanya berhak atas uang penggantian hak dan uang pisah yang besarannya diatur dalam perjanjian kerja, PP, atau PKB.[2]

 

Dipaksa Mengundurkan Diri

Namun, perlu kami tegaskan bahwa hal tersebut bukan berarti perusahaan berhak memaksa Anda menandatangani surat pengunduran diri karena pemutusan hubungan kerja (“PHK”) dengan alasan pekerja mengundurkan diri hanya bisa dilakukan jika hal tersebut dilakukan atas kemauan pekerja yang bersangkutan.[3]

Sementara itu, dalam kasus ini Anda menyatakan telah dipaksa menandatangani surat pengunduran diri. Secara hukum kami dapat sampaikan bahwa dengan adanya surat pengunduran diri tersebut, maka surat tersebut dianggap sah, sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya. Artinya, Anda harus dapat membuktikan adanya “paksaan” dalam penandatanganan surat pengunduran diri tersebut. Sehingga apabila terbukti adanya paksaan, maka surat tersebut dapat dimintakan pembatalannya dan Anda dapat mengklaim tentang tindakan PHK sepihak ke Pengadilan Hubungan Industrial.

Namun sebelum menyelesaikan perselisihan PHK di Pengadilan Hubungan Industrial, terlebih dahulu perlu diupayakan penyelesaian secara bipartit antara Anda dan perusahaan,[4] kemudian jika tidak berhasil, perselisihan dicatatkan ke instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat, kemudian dilanjutkan ke tahap konsiliasi atau mediasi.[5] Apabila konsiliasi/mediasi juga tidak menghasilkan kesepakatan, barulah kemudian dapat diajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial.[6]

 

Bantuan Hukum

Sementara itu, menjawab pertanyaan Anda mengenai apakah bantuan hukum ke LBH, tentu saja Anda bisa meminta bantuan hukum, namun Anda harus memperhatikan syarat-syarat dalam meminta bantuan hukum.

Sebagai informasi tambahan, bantuan hukum cuma-cuma sebenarnya adalah hak bagi orang miskin sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang  Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (“UU Bantuan Hukum”) yang berbunyi:

Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.

Lebih lanjut, Pasal 5 UU Bantuan Hukum menerangkan:

  1. Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.
  2. Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan.

Jika Anda termasuk penerima bantuan hukum sebagaimana yang dijelaskan oleh pasal di atas, Anda dapat memintanya ke lembaga bantuan hukum.

Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 

Dasar hukum:

  1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
  3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
  4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.

[2] Pasal 52 ayat (2) PP 35/2021

[3] Pasal 81 angka 42 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UU Cipta Kerja”) yang memuat baru Pasal 154A ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”)

[5] Penjelasan Umum angka 5 UU PPHI

[6] Pasal 5 UU PPHI