KlinikBerita
New
Hukumonline Stream
Data PribadiJurnal
Personalisasi
Halo,
Anda,

Segera Upgrade paket berlangganan Anda.
Dapatkan fitur lebih lengkap
Profil
Ada pertanyaan? Hubungi Kami
Bahasa
id-flag
en-flag

Begini Aturan Batas Usia Pejabat Publik

Share
Kenegaraan

Begini Aturan Batas Usia Pejabat Publik

Begini Aturan Batas Usia Pejabat Publik
Rifdah Rudi, S.H.Si Pokrol

Bacaan 10 Menit

Begini Aturan Batas Usia Pejabat Publik

PERTANYAAN

Saya izin bertanya, kira-kira dimana saja letak peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai batas usia jabatan publik? Contohnya seperti ketentuan terkait posisi menteri/wakil menteri, kepala dan wakil kepala daerah, ASN, dll. Selain itu, apakah ada naskah akademis atau alasan hukum tertentu di balik pengaturan mengenai batas usia minimum jabatan publik? Saya mengkhawatirkan para anak muda yang memang kompeten walau minim pengalaman, namun memiliki gagasan atau inovasi terhadap sistem pemerintahan terhalang karena batas usia minimum.

DAFTAR ISI

    INTISARI JAWABAN

    Pejabat publik merupakan pejabat yang ditunjuk dan diberi tugas untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu pada suatu badan publik. Namun perlu diketahui bahwa cakupan yang termasuk pejabat publik sangatlah luas sehingga pengaturan mengenai batas usia pejabat publik berbeda-beda, tergantung dengan jabatan yang diduduki.

    Lantas, bagaimana ketentuan batas minimal usia pejabat publik dalam berbagai peraturan perundang-undangan?

    Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak ulasan di bawah ini.

    ULASAN LENGKAP

    Terima kasih atas pertanyaan Anda.

    Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

    Pejabat Publik

    Sebelum menjawab pertanyaan Anda perlu diketahui terlebih dahulu apa itu pejabat publik. Pejabat publik pada dasarnya adalah orang yang ditunjuk dan diberi tugas untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu pada suatu badan publik.[1]

    KLINIK TERKAIT

    Pengujian Diskresi Pejabat Pemerintahan

    Pengujian Diskresi Pejabat Pemerintahan

    Adapun berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU 14/2008, badan publik merupakan lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

    Untuk menyederhanakan jawaban, kami akan menjelaskan mengenai usia pejabat publik berdasarkan 3 jenis lembaga negara, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

    Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000

    Lembaga Eksekutif

    Disarikan dari Kekuasaan Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif di Indonesia, kekuasaan eksekutif merupakan kekuasaan untuk melaksanakan suatu undang-undang. Pada intinya kekuasaan ini memegang kewenangan administrasi pemerintahan yang sifatnya tertinggi.

    Masih dari artikel yang sama menjelaskan mengenai pengertian dari lembaga eksekutif secara sempit sebagai kekuasaan yang memang dipegang oleh raja atau presiden beserta menteri-menterinya.

    Selain itu dalam Pasal 1 angka 3UU 23/2014, disebutkan bahwa pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dikatakan bahwa kepala daerah adalah kepala eksekutif daerah. Dengan demikian, dalam cabang kekuasaan eksekutif, terdapat pula cakupan kekuasaan pemerintahan daerah.[2]

    Pertama, kami akan membahas mengenai ketentuan usia apabila seseorang ingin menjadi presiden. Berdasarkan Pasal 169 UU Pemilu, setidaknya setiap individu harus memenuhi syarat usia untuk menjadi presiden maupun wakil presiden. Adapun berdasarkan ketentuan dalam Pasal 169 huruf q UU Pemilu jo. Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 (hal. 58), seseorang untuk dapat menjadi presiden harus berusia paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah.

    Baca juga: Pengecualian Batas Usia Capres dan Cawapres, Ini Alasan MK

    Kedua, mengenai batas usia umur menteri pada dasarnya tidak diatur spesifik dalam undang-undang. Adapun dasar persyaratan untuk menjadi menteri secara jelas diatur di dalam Pasal 22 ayat (2) UU 39/2008 yang dapat meliputi:

    1. Warga negara Indonesia;
    2. Bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa;
    3. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, UUD 1945, dan cita-cita proklamasi kemerdekaan;
    4. Sehat jasmani dan rohani;
    5. Memiliki integritas dan kepribadian yang baik; dan
    6. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tidak pidana yang diancam pidana penjara 5 tahun atau lebih.

    Disarikan dari Syarat Menjadi Menteri yang Wajib Dipenuhi, apabila melihat syarat menjadi menteri yang sudah disebutkan, tidak ada syarat umur untuk menjadi menteri sehingga Presiden dapat mengangkat menteri dengan usia yang muda sepanjang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dan memiliki integritas serta kepribadian baik.

    Ketiga, mengenai batas umur kepala daerah dan wakilnya seperti calon gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, atau wali kota dan wakil wali kota telah diatur secara jelas dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10/2016 jo. Putusan MA No. 23/P/HUM/2024 (hal. 63) yaitu bagi calon gubernur dan wakil gubernur harus berusia paling rendah 30 tahun dan bagi calon bupati dan wakil bupati serta calon wali kota dan wali kota harus berumur 25 tahun terhitung sejak pelantikan calon terpilih.

    Lembaga Legislatif

    Masih berdasarkan Kekuasaan Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif di Indonesia, kekuasaan legislatif adalah kekuasaan untuk membuat atau merumuskan undang-undang yang diperlukan negara. Adapun contoh dari kekuasaan legislatif adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

    Pada dasarnya ketentuan mengenai syarat usia pejabat terkait dengan persyaratan administrasi. Adapun berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf a Peraturan KPU 4/2024, setidaknya mengatur beberapa persyaratan administrasi dan salah satunya terkait umur yang harus dipenuhi baik oleh anggota DPR, DPRD provinsi dan kabupaten/kota adalah telah berumur 21 tahun atau lebih.

    Selain itu berdasarkan Pasal 15 ayat (1) huruf a Peraturan KPU 11/2023, apabila seseorang ingin mencalonkan diri menjadi peserta pemilu anggota DPD setidaknya secara jelas harus memiliki kewarganegaraan Indonesia dan telah menginjak umur 21 tahun atau lebih.

    Lembaga Yudikatif

    Berdasarkan Pasal 24 ayat (1) dan (2) UUD 1945, menjelaskan bahwa kekuasaan kehakiman memiliki kemerdekaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi.

    Adapun mengenai ketentuan untuk menjadi pejabat pada lembaga yudikatif seperti hakim pada dasarnya memiliki ketentuan yang berbeda-berbeda. Berikut penjabaran mengenai ketentuan usia yang harus dipenuhi apabila ingin menjadi seorang hakim.

    1. Untuk dapat menjadi hakim konstitusi menurut Pasal 15 ayat (2) UU 7/2020 huruf d berusia paling rendah 55 tahun.
    2. Untuk dapat menjadi hakim agung baik karier non karier menurut Pasal 7 huruf a angka 4 dan huruf b angka 1 UU 3/2009 Pasal 6 ayat (1) huruf d dan (2) huruf c Peraturan KY 2/2016 berusia paling sedikit 45 tahun.
    3. Untuk dapat menjadi hakim pengadilan negeri berdasarkan Pasal 14 ayat (1) huruf h UU 49/2009 berusia paling rendah 25 tahun dan paling tinggi 40 tahun.
    4. Untuk dapat menjadi hakim pengadilan PTUN menurut Pasal 14 ayat (1) huruf g UU 51/2009 berusia paling rendah 25 tahun dan paling tinggi 40 tahun.
    5. Untuk dapat menjadi hakim pengadilan agama berdasarkan Pasal 13 ayat (1) huruf i UU 50/2009 berusia paling rendah 25 tahun dan paling tinggi 40 tahun.

    Untuk mempermudah Anda dalam membedakan batas usia minimal untuk menjadi pejabat publik, berikut kami sajikan ke dalam tabel.

    Jabatan

    Syarat Usia

    Dasar Hukum

    Presiden dan wakil presiden

    Paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah.

    Pasal 169 huruf q UU Pemilu jo. Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023

    Menteri

    Tidak ada batas usia minimal

    Pasal 22 ayat (2) UU 39/2008

    Gubernur dan wakil gubernur

    Paling rendah 30 tahun terhitung sejak pelantikan calon terpilih

    Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10/2016 jo. Putusan MA No. 23/P/HUM/2024

    Bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota

    Paling rendah 25 tahun terhitung sejak pelantikan calon terpilih

    Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10/2016 jo. Putusan MA No. 23/P/HUM/2024

    Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota

    Paling rendah 21 tahun

    Pasal 11 ayat (1) huruf a Peraturan KPU 4/2024

    Anggota DPD

    Paling rendah 21 tahun

    Pasal 15 ayat (1) huruf a Peraturan KPU 11/2023

    Hakim agung

    Paling rendah 45 tahun

    Pasal 7 huruf a angka 4 dan huruf b angka 1 UU 3/2009 jo. Pasal 6 ayat (1) huruf d dan (2) huruf c Peraturan KY 2/2016

    Hakim konstitusi

    Paling rendah 55 tahun

    Pasal 15 ayat (2) UU 7/2020 huruf d

    Hakim pengadilan negeri

    Paling rendah 25 tahun dan paling tinggi 40 tahun.

    Pasal 14 ayat (1) huruf h UU 49/2009

    Hakim agama

    Paling rendah 25 tahun dan paling tinggi 40 tahun.

    Pasal 13 ayat (1) huruf i UU 50/2009

    Hakim PTUN

    Paling rendah 25 tahun dan paling tinggi 40 tahun.

    Pasal 14 ayat (1) huruf g UU 51/2009

    Alasan Adanya Batasan Usia Jabatan Publik

    Mengenai batasan usia jabatan publik, kami akan mencontohkan mengenai alasan batasan usia pejabat publik yaitu presiden dan wakil presiden. Hal ini dapat disimak ke dalam Putusan MK No. 29/PUU-XXI/2023 dan Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023.

    Dalam bagian pertimbangan hukum Putusan MK No. 29/PUU-XXI/2023, menurut Majelis Hakim, dalam risalah perubahan UUD 1945 ditemukan fakta hukum bahwa mayoritas pengubah UUD 1945 atau fraksi MPR berpendapat bahwa usia minimal presiden adalah 40 tahun. Namun, dengan alasan antara lain persoalan usia di kemudian hari dimungkinkan adanya dinamika dan tidak ada patokan ideal, sehingga jangan sampai karena ada persoalan usia padahal telah memenuhi syarat yang diatur dalam UUD, tidak dapat mendaftarkan diri sebagai presiden. Sehingga, pengubah UUD sepakat untuk menentukan persoalan usia diatur dengan undang-undang (hal. 214).

    Jika dilihat salah satu pendapat dari fraksi MPR sebagaimana dituangkan dalam putusan MK tersebut yaitu Affandi dari F-TNI/Polri menyatakan bahwa (hal. 212):

    “… Apabila kelak kemudian hari kemungkinan di dalam dinamika ada perubahan misalnya tentang umum tadi dengan kemajuan kita mungkin barangkali sedini mungkin orang itu dimungkinkan untuk mendapat pengalaman maturitas yang tinggi, mungkin lebih dini lagi, atau mungkin mortalitasnya makin panjang, umur makin panjang juga, usia efektif makin makmur. Ini perubahan akan lebih mudah apabila ditingkat undang-undang, bukan di Undang-Undang Dasar…”

    Menurut hemat kami, berdasarkan pendapat di atas, salah satu pertimbangan mencantumkan usia minimal untuk mencalonkan diri menjadi presiden salah satunya berkaitan dengan pengalaman dan maturitas (kematangan, kedewasaan) dari calon.

    Hingga akhirnya muncullah Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 yang mengubah pembatasan usia minimal capres/cawapres 40 tahun dengan penambahan ketentuan “pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah.” Dimana diketahui bahwa syarat untuk menjadi kepala daerah adalah 30 tahun untuk gubernur dan 25 tahun untuk bupati/wali kota. Sehingga, syarat minimal 40 tahun tidaklah lagi menjadi syarat yang mutlak.

    Alasan hukum pengubahan batas usia calon presiden (“capres”) dan wakil presiden (“cawapres”) tersebut menurut MK salah satunya adalah capres dan cawapres merupakan rumpun jabatan yang sama dengan kepala daerah, dimana sama-sama dipilih oleh pemilihnya (hal. 26). Sehingga, menurut MK terdapat isu kesamaan karakteristik jabatan-jabatan yang dipilih melalui pemilu, termasuk pemilihan kepala daerah (hal. 27).

    Selengkapnya mengenai alasan hukum batas usia capres dan cawapres dapat Anda baca dalam Pengecualian Batas Usia Capres dan Cawapres, Ini Alasan MK.

    Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.

    Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

    Dasar Hukum:

    1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
    2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung kemudian diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
    3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
    4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
    5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
    6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang dan diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
    7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
    8. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
    9. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikotayang telah ditetapkan menjadi undang-undang oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang kemudian diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan diubah ketiga kalinya dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemeirntah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
    10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah pertama kalinya dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
    11. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang telah ditetapkan sebagai undang-undang dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023;
    12. Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2016 tentang Seleksi Calon Hakim Agung;
    13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana diubah pertama kali dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan sebagaimana diubah kedua kali dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan sebagaimana diubah ketiga kali dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan;
    14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

    Putusan:

    1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-XXI/2023;
    2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023;
    3. Putusan Mahkamah Agung Nomor 23/P/HUM/2024.

    Referensi:

    Wulan Pri Handini. Problematika Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Diantara Kekuasaan Legislatif dan Eksekutif. Majalah Hukum Nasional No. 1 Tahun 2019.

    [1] Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

    [2] Wulan Pri Handini. Problematika Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Diantara Kekuasaan Legislatif dan Eksekutif. Majalah Hukum Nasional No. 1 Tahun 2019, hal. 123

    Tags

    pejabat
    pemilu

    Punya Masalah Hukum yang sedang dihadapi?

    atauMulai dari Rp 30.000
    Powered byempty result

    KLINIK TERBARU

    Lihat Selengkapnya

    TIPS HUKUM

    Pasal Penipuan Online untuk Menjerat Pelaku

    27 Des 2022
    logo channelbox

    Dapatkan info berbagai lowongan kerja hukum terbaru di Indonesia!

    Kunjungi

    Butuh lebih banyak artikel?

    dot
    Pantau Kewajiban Hukum
    Perusahaan Anda di sini!