Ketenagakerjaan

Belum Ada Keputusan Pesangon, Apakah Karyawan yang Meninggal Tetap Digaji?

Bacaan 5 Menit
Belum Ada Keputusan Pesangon, Apakah Karyawan yang Meninggal Tetap Digaji?

Pertanyaan

Apakah pegawai yang meninggal dunia tetap diberikan gaji selama belum ada surat keputusan pesangon dari perusahaan?

Intisari Jawaban

circle with chevron up

Meninggal dunianya pekerja merupakan sebab perjanjian kerja berakhir dan terjadinya pemutusan hubungan kerja demi hukum. Sehingga, hak yang didapat oleh pekerja yang meninggal dunia bukan lagi upah.

Menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan pelaksananya, ahli waris pekerja yang meninggal berhak atas uang pesangon, uang penghargaan masa kerja (UPMK) dan uang penggantian hak (UPH).

Selain itu, ahli waris juga berhak atas uang jaminan kematian dan uang jaminan hari tua. Berapakah besaran masing-masing hak tersebut?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Ulasan Lengkap

 

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul sama yang dipublikasikan pertama kali pada Rabu, 17 Juni 2015 dan dimutakhirkan pada Senin, 23 November 2020.

Pemutusan Hubungan Kerja karena Pekerja Meninggal Dunia

Meninggal dunianya pekerja merupakan sebab berakhirnya perjanjian kerja.[1] Akibatnya, terjadi pemutusan hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja.[2]

Dalam hal pekerja meninggal dunia, ahli waris pekerja berhak mendapatkan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau hak-hak yang telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.[3]

Berdasarkan Pasal 81 angka 44 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 156 ayat (1) UU Ketenagakerjaan, pengusaha wajib membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima.

Oleh karenanya, meski belum ada surat keputusan pesangon sebagaimana Anda maksud, terhadap pekerja yang meninggal dunia, perjanjian kerja berakhir dan pekerja yang bersangkutan tidak berhak lagi menerima upah.

Hal ini sesuai dengan prinsip no work no pay di mana upah tidak dibayar apabila pekerja tidak melakukan pekerjaan. Ketentuan ini merupakan asas yang pada dasarnya berlaku untuk semua pekerja, kecuali pekerja yang bersangkutan tidak dapat melakukan pekerjaan bukan karena kesalahannya.[4]

Selain itu, ada sejumlah hak lain yang dapat diberikan kepada ahli waris pekerja yaitu uang jaminan kematian apabila pekerja yang bersangkutan merupakan peserta program jaminan kematian BPJS Ketenagakerjaan dan uang jaminan hari tua apabila diikutsertakan dalam program jaminan hari tua BPJS Ketenagakerjaan.[5]

 

Besaran Hak yang Didapatkan Pekerja yang Meninggal Dunia

Menurut Pasal 57 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja ("PP 35/2021"), pemutusan hubungan kerja karena pekerja meninggal dunia maka ahli warisnya berhak atas uang pesangon 2 kali ketentuan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja (“UPMK”) 1 kali ketentuan UPMK, dan uang penggantian hak (“UPH”).

Baca juga: Hak Pekerja yang Terkena PHK dan yang Mengundurkan Diri

Kemudian besaran uang jaminan kematian yang berhak diterima yaitu:[6]

  1. santunan sekaligus Rp20 juta yang diberikan kepada ahli waris peserta;
  2. santunan berkala yang dibayarkan sekaligus sebesar Rp12 juta diberikan kepada ahli waris peserta;
  3. biaya pemakaman sebesar Rp10 juta diberikan kepada ahli waris peserta atau apabila tidak ada ahli waris, maka diberikan kepada pihak yang mengurus pemakaman;
  4. beasiswa pendidikan bagi anak dari peserta yang telah memiliki masa iur paling singkat 3 tahun dan meninggal bukan karena kecelakaan kerja. Adapun jumlah anak yang ditanggung paling banyak 2 anak yang diberikan berkala setiap tahun sesuai tingkat pendidikan anak peserta.

Sedangkan besaran uang jaminan hari tua yang berhak diterima yaitu sebesar nilai akumulasi seluruh iuran yang telah disetor ditambah hasil pengembangannya yang tercatat dalam rekening perorangan peserta.[7]

Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 

Dasar Hukum:

  1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.

[1] Pasal 81 angka 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UU Cipta Kerja”) yang mengubah Pasal 61 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”)

[2] Pasal 81 angka 42 UU Cipta Kerja yang memuat baru Pasal 154A ayat (1) huruf o UU Ketenagakerjaan

[3] Pasal 81 angka 16 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 61 ayat (5) UU Ketenagakerjaan

[4] Pasal 93 ayat (1) UU Ketenagakerjaan dan penjelasannya

[7] Pasal 22 ayat (2) PP 46/2015