Keluarga

Bentuk-Bentuk Perjanjian Kawin

Bacaan 3 Menit
Bentuk-Bentuk Perjanjian Kawin

Pertanyaan

Bagaimana bentuk perjanjian kawin itu? Bisakan dibuat dengan isi bahwa istri tidak boleh selingkuh?

Intisari Jawaban

circle with chevron up
Ada tiga jenis perjanjian perkawinan, yaitu:
  1. Pemisahan harta sama sekali;
  2. Pemisahan harta bawaan saja;
  3. Pemisahan terhadap untung rugi.
 
Perjanjian kawin hanya mengatur mengenai harta kekayaan, tetapi para pihak dapat mengatur hal-hal lain pada klausula tambahan berdasarkan asas kebebasan berkontrak selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
 
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.
 

Ulasan Lengkap

 
Di Indonesia, ketentuan mengenai perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“UU Perkawinan”).
 
Perjanjian kawin diatur dalam Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 (“Putusan MK 69/2015”):
 
Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
 
Putusan MK 69/2015 tersebut telah memperluas makna perjanjian perkawinan sehingga perjanjian perkawinan tak lagi dimaknai hanya sebagai perjanjian yang dibuat sebelum perkawinan (prenuptial agreement), tetapi juga bisa dibuat selama ikatan perkawinan (postnuptial agreement).
 
Penjelasan selengkapnya mengenai perjanjian kawin dapat Anda simak dalam artikel Keberlakuan Putusan MK tentang Perjanjian Kawin Terhadap Perkawinan WNI.
 
Materi yang Diatur Pada Perjanjian Kawin
Menurut Pasal 139 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUH Perdata”) diatur sebagai berikut:
 
Para calon suami isteri dengan perjanjian kawin dapat menyimpang dan peraturan undang-undang mengenai harta bersama asalkan hal itu tidak bertentangan dengan tata susila yang baik atau dengan tata tertib umum dan diindahkan pula ketentuan-ketentuan berikut.
 
Lebih lanjut mengenai hal yang diatur dalam perjanjian kawin ini, Praktisi Hukum, Irma Devita Purnamasari yang didapatkan dari acara Talkshow Kartini Day Kartini Zaman Now Paham Perjanjian Nikah (Pre & Post Marriage) dan Gono Gini, perjanjian kawin atau yang diatur di dalam Pasal 119 – 198 KUH Perdata pada dasarnya hanya mengatur tentang harta kekayaan yang diperoleh sebelum dan pada saat perkawinan berlangsung.
 
Lebih lanjut dijelaskan oleh Irma bahwa dalam undang-undang sebenarnya hanya diatur tiga jenis perjanjian perkawinan, yaitu:
  1. Pemisahan harta sama sekali;
  2. Pemisahan harta bawaan saja;
  3. Pemisahan terhadap untung rugi.
 
Berdasarkan penjelasan tersebut dapat kita simpulkan bahwa pada dasarnya perjanjian kawin itu hanya mengatur mengenai harta kekayaan. Bagaimana jika dalam perjanjian kawin diatur hal lain seperti apa yang Anda tanyakan?
 
Irma pernah membahas hal ini dalam tulisannya Tiga Bentuk Perjanjian Kawin dan Kaitannya Dengan KDRT yang kami akses melalui laman pribadinya, perjanjian kawin biasanya cuma mengatur tentang harta kekayaan dalam perkawinan. Namun, jika mengacu pada asas kebebasan berkontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1338 KUH Perdata, bisa saja dibuatkan klausula-klausula tambahan misalnya tentang harta sebelum dan sesudah kawin atau setelah cerai, pemeliharaan dan pengasuhan anak, tanggung jawab melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga, pemakaian nama, pembukaan rekening Bank, hubungan keluarga, warisan, larangan melakukan kekerasan, marginalisasi (hak untuk bekerja), subordinasi (pembakuan peran).
 
Jadi menjawab pertanyaan Anda pada dasarnya perjanjian kawin hanya mengatur mengenai harta kekayaan, tetapi para pihak dapat mengatur hal-hal lain pada klausula tambahan berdasarkan asas kebebasan berkontrak selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
 
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
 
Dasar Hukum:
 
Putusan:
 
Referensi:
Tiga Bentuk Perjanjian Kawin dan Kaitannya Dengan KDRT, diakses pada Senin 24 Juni 2019, pukul 15.25 WIB.
 
Catatan:
Pendapat Praktisi Hukum, Irma Devita Purnamasari, didapatkan dari Talkshow Kartini Day “Kartini Zaman Now Paham Perjanjian Nikah (Pre &Post Marriage) dan Gono Gini” pada Jumat, 12 April 2019.
Tags: