Kenegaraan

Biaya, Prosedur, dan Syarat Membuat SKCK Terbaru

Bacaan 9 Menit
Biaya, Prosedur, dan Syarat Membuat SKCK Terbaru

Pertanyaan

Manakah yang benar, biaya pengurusan SKCK Rp10 ribu atau Rp30 ribu? Saya baca di internet biayanya Rp10 ribu, tapi di informasi yang disampaikan oleh Polisi sebesar Rp30 ribu. Apa dasar hukumnya? Kemudian, apa saja syarat membuat SKCK dan bagaimana prosedurnya?

Intisari Jawaban

circle with chevron up

Aturan yang menjadi dasar penetapan tarif penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (“SKCK”) adalah Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam lampiran aturan tersebut ditetapkan bahwa tarif penerbitan SKCK adalah sebesar Rp30 ribu.

Namun, diatur juga bahwa tarif tersebut dapat ditetapkan sampai dengan Rp0,00 atau 0%. Bagaimana ketentuannya? Kemudian, apa saja syarat membuat SKCK yang harus dilengkapi serta prosedur apa yang wajib dijalani?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Ulasan Lengkap

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul Ini Besaran Tarif Penerbitan SKCK yang dibuat oleh Sovia Hasanah, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada Kamis, 15 Maret 2018, kemudian dimutakhirkan pertama kali pada 8 September 2021.

SKCK sering kali dibutuhkan dalam proses pendaftaran kerja atau bahkan pendidikan. Bila ada syarat yang kurang dalam pengurusannya, proses penerbitan SKCK dipastikan memakan waktu lebih lama. Agar itu tidak terjadi, pastikan Anda menyimak ulasan perihal biaya, syarat membuat SKCK, dan langkah bikin SKCK 2021 terbaru berikut ini.

Apa itu SKCK?

Sebelum membahas syarat membuat SKCK, mari kenali arti dan fungsinya lebih detail. SKCK merupakan singkatan dari Surat Keterangan Catatan Kepolisian. Pasal 1 angka 4 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (“Perkapolri 18/2014”) menerangkan bahwa SKCK adalah surat keterangan resmi yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (“Polri”) kepada seorang/pemohon warga masyarakat untuk memenuhi permohonan dari yang bersangkutan atau suatu keperluan karena adanya ketentuan yang mempersyaratkan, berdasarkan hasil penelitian biodata dan catatan kepolisian yang ada tentang orang tersebut.

Sementara itu, frasa catatan kepolisian bermakna catatan tertulis yang diselenggarakan oleh Polri terhadap seseorang yang pernah melakukan perbuatan melawan hukum atau melanggar hukum atau sedang dalam proses peradilan atas perbuatan yang dia lakukan.[1]

Faktanya, pembuatan dan syarat membuat SKCK merupakan informasi yang cukup banyak dicari oleh masyarakat. Mengapa demikian? Sebab, dalam praktiknya, SKCK digunakan sebagai dokumen kelengkapan persyaratan.

Apa saja fungsi SKCK? Kegunaan atau fungsi SKCK diklasifikasikan berdasarkan kewenangan tingkat penerbitannya. Sebagai informasi, SKCK dapat diterbitkan melalui empat tingkatan.[2]

  1. Tingkat pertama: Kepolisian Sektor (“Polsek”)

SKCK yang diterbitkan di tingkat Polsek fungsinya sebagai kelengkapan persyaratan untuk:[3]

  1. Menjadi calon pegawai dari suatu perusahaan, lembaga, atau badan swasta; dan
  2. Melaksanakan suatu kegiatan atau keperluan tertentu dalam lingkup wilayah Polsek, antara lain:
    1. pencalonan kepala desa;
    2. pencalonan sekretaris desa;
    3. pindah alamat; atau
    4. melanjutkan sekolah.
  1. Tingkat kedua: Kepolisian Resor (“Polres”)

SKCK yang diterbitkan di tingkat Polsek fungsinya sebagai kelengkapan persyaratan untuk:[4]

  1. menjadi calon pegawai pada lembaga, badan, atau instansi pemerintah dan perusahaan vital yang ditetapkan oleh pemerintah;
  2. masuk pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Polri; dan
  3. melaksanakan suatu kegiatan atau keperluan dalam lingkup wilayah Polres, antara lain:
    1. pencalonan pejabat publik;
    2. melengkapi persyaratan izin kepemilikan senjata api nonorganik TNI dan Polri; atau
    3. Melanjutkan sekolah.
  1. Tingkat ketiga: Kepolisian Daerah (“Polda”)

SKCK yang diterbitkan di tingkat Polda fungsinya sebagai kelengkapan persyaratan untuk:[5]

  1. menjadi calon pegawai atau calon anggota pada lembaga, badan, atau instansi pemerintah dan perusahaan vital yang ditetapkan oleh pemerintah;
  2. memperoleh paspor dan/atau visa;
  3. Warga negara Indonesia (“WNI”) yang hendak bekerja di luar negeri; atau
  4. Melaksanakan suatu kegiatan atau keperluan dalam lingkup wilayah Polda, antara lain:
    1. menjadi notaris;
    2. pencalonan pejabat publik; atau
    3. melanjutkan sekolah.
  1. Tingkat keempat: Markas Besar (Mabes) Polri

SKCK yang diterbitkan di tingkat Mabes Polri fungsinya sebagai kelengkapan persyaratan untuk:[6]

  1. kepentingan menjadi pejabat negara tingkat pusat;
  2. Warga Negara Indonesia (WNI) yang akan ke luar negeri untuk kepentingan sekolah atau kunjungan dan/atau penerbitan visa;
  3. WNI dan Warga Negara Asing (WNA) yang memerlukan untuk melaksanakan kegiatan atau keperluan tertentu dalam lingkup nasional dan/atau internasional, antara lain:
    1. izin tinggal tetap di luar negeri;
    2. naturalisasi kewarganegaraan; atau
    3. adopsi bagi pemohon WNA.

Syarat Membuat SKCK

Ada sejumlah syarat membuat SKCK yang wajib dipenuhi pemohon. Syarat membuat SKCK ini dibagi berdasarkan pemohonnya, yakni WNI dan WNA.

Bagi WNI, syarat buat SKCK yang perlu dilengkapi, meliputi:[7]

  1. fotokopi kartu tanda penduduk (“KTP”) dengan menunjukkan KTP asli;
  2. fotokopi kartu keluarga;
  3. fotokopi akte lahir/kenal lahir;
  4. fotokopi kartu identitas lain bagi yang belum memenuhi syarat untuk mendapatkan KTP; dan
  5. pasfoto berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 6 lembar.

Kemudian, bagi WNA, syarat bikin SKCK yang diperlukan, meliputi:[8]

  1. surat permohonan dari sponsor, perusahaan, atau lembaga yang mempekerjakan, menggunakan, atau yang bertanggung jawab kepada WNA;
  2. fotokopi paspor;
  3. fotokopi Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP); dan
  4. pasfoto berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 6 (enam) lembar.

Cara Membuat SKCK

Setelah melengkapi sejumlah syarat SKCK, bagaimana cara membuatnya? Perlu diketahui bahwa permohonan pembuatannya dapat dilakukan dengan menyerahkan persyaratan pada loket yang disediakan (offline) atau online.

Lebih lanjut, Pasal 9 Perkapolri 18/2014 menerangkan bahwa permohonan untuk memperoleh SKCK dilakukan dengan cara berikut:

  1. pemohon mendaftar dan menyerahkan persyaratan pada loket yang telah disediakan dengan menunjukkan dokumen asli atau dikirim secara online melalui sarana elektronik;
  2. pemohon mengisi formulir daftar pertanyaan; dan
  3. pemohon menyerahkan kembali formulir daftar pertanyaan yang telah diisi kepada petugas pelayanan dikirim secara online melalui sarana elektronik.

Apakah ada perbedaan syarat membuat SKCK antara syarat SKCK online dengan offline? Ada, perbedaannya syarat membuat SKCK ini ada pada bentuk data yang dilampirkan.

Pengurusan SKCK offline memerlukan data atau dokumen dalam bentuk fotokopi, sedangkan untuk membuat SKCK online diperlukan data atau dokumen dalam bentuk digital atau hasil scan.

Tahapan Penerbitan SKCK

Setelah persoalan syarat membuat SKCK dilengkapi, apa saja tahapan penerbitan SKCK?

Prosedur penerbitan SKCK dilakukan melalui 5 tahapan:[9]

  1. Pencatatan;

Yang dimaksud dengan pencatatan adalah pengisian data pemohon dalam buku register dan/atau sistem komputerisasi.[10]

  1. Identifikasi;

Identifikasi dilakukan dengan sejumlah kegiatan, yakni pengisian formulir sidik jari, pengambilan sidik jari, perumusan atau pembuatan rumus sidik jari SKCK, dan pengisian Kartu Tik.[11]

  1. Penelitian;

Tahap penelitian dilakukan terhadap lima hal, yaitu:[12]

  1. keperluan atau penggunaan dari SKCK yang dimohonkan;
  2. keabsahan dan keaslian kelengkapan persyaratan (autentikasi);
  3. formulir daftar pertanyaan yang telah diisi oleh pemohon;
  4. identitas pemohon; dan
  5. data menyangkut pernah atau tidak pernah dan/atau sedang tersangkut tindak pidana.
  1. Koordinasi;

Tahap koordinasi sendiri dilakukan secara internal dan eksternal.[13] Dalam konteks ini, internal merupakan hubungan antara lembaga atau organisasi kepolisian. Kemudian, yang dimaksud dengan eksternal adalah keterlibatan penegak hukum lainnya.[14]

  1. Penerbitan.

Nantinya SKCK akan diterbitkan dalam dua rangkap. Satu rangkap untuk pemohon dan satu rangkap lainnya sebagai arsip.[15] Masa berlaku SKCK yang diterbitkan ini adalah enam bulan sejak tanggal penerbitan.[16]

Sebagaimana yang telah kami jelaskan, pembuatan SKCK offline dapat dilakukan dengan mengunjungi Polsek, Polres, Polda, atau Mabes Polri, tergantung keperluan dari SKCK yang hendak dibuat. Untuk mempermudah dan mempercepat prosesnya, pastikan bahwa berkas syarat membuat SKCK dipastikan telah lengkap dan tidak ada yang tertinggal. Sesampainya di lokasi, Anda dapat langsung menuju loket bagian SKCK untuk memasukkan berkas syarat membuat SKCK yang dibawa dan mengikuti rangkaian prosedurnya.

Sementara itu, proses pembuatan SKCK online Jakarta Timur atau wilayah lainnya di Indonesia dapat dilakukan melalui laman SKCK Polri. Meski proses pembuatannya dilakukan secara online dan sejumlah syarat membuat SKCK dikirimkan melalui online, pemohon tetap diminta untuk melakukan sejumlah proses verifikasi dan pengambilan SKCK di kepolisian setempat.

Penjelasan lebih lanjut mengenai penerbitan SKCK juga dapat Anda simak dalam Bisakah Mendapatkan SKCK Jika Pernah Melakukan Tindak Pidana?.

Berapakah Tarif Penerbitan SKCK?

Informasi mengenai tarif tentu berkaitan dengan syarat membuat SKCK serta cara pembuatannya. Tarif administrasi penerbitan SKCK dibebankan kepada pemohon.[17]

Penetapan besaran tarif tersebut mengacu kepada ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia (“PP 76/2020”).

Tarif penerbitan SKCK merupakan salah satu jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (“PNBP”) yang berlaku pada Polri.[18] Pada dasarnya, besaran tarif penerbitan SKCK diatur dalam Lampiran PP 76/2020,[19] yaitu sebesar Rp30 ribu (hal. 11).

Namun patut diperhatikan pula bunyi dari Pasal 7 ayat (1) PP 76/2020:

Dengan pertimbangan tertentu, tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dapat ditetapkan sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen).

Dalam penjelasan pasal di atas, diterangkan bahwa yang dimaksud dengan "pertimbangan tertentu", antara lain penyelenggaraan kegiatan sosial, kegiatan keagamaan, kegiatan kenegaraan, dan pertimbangan karena keadaan di luar kemampuan wajib bayar atau kondisi kahar, serta bagi masyarakat tidak mampu, mahasiswa/ pelajar, dan usaha mikro, kecil, dan menengah. Lalu, layanan yang mendapatkan prioritas untuk dikenakan tarif sampai dengan Rp0,00 atau 0% antara lain jenis PNBP berupa penerbitan SKCK.[20]

Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran, persyaratan, dan tata cara pengenaan tarif di atas diatur dengan Peraturan Polri yang harus terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri Keuangan.[21]

Dikutip dari PP 76/2020 Terbit, Benarkah Penerbitan dan Perpanjangan SIM Digratiskan? Ini Kata Polri, Kasubdit SIM Ditregident Korlantas Polri Kombes Pol Tri Julianto Djatiutomo menyatakan bahwa “Yang gratis bukan penerbitan dan perpanjangan SIM, melainkan penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).”

Lalu, dalam artikel Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 76 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kepolisian RI dapat ditetapkan sampai dengan Rp 0 atau 0 persen pada laman Humas Polri, Kabag Penum Divisi Humas Polri, Kombes Pol. Ahmad Ramadhan, menjelaskan bahwa sampai saat ini aturan turunan yang dimaksud masih digodok oleh Polri. Ia juga menambahkan bahwa berdasarkan aturan, PNBP Rp0,00 ditetapkan dengan pertimbangan tertentu sehingga bukan semua pelayanan tarifnya Rp0,00.

Berdasarkan penelusuran kami, hingga saat artikel ini diterbitkan, aturan turunan yang dimaksud belum juga diterbitkan oleh Polri.

Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwi bahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. Terima kasih.

Dasar Hukum:

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  2. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian.

Referensi:

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 76 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kepolisian RI dapat ditetapkan sampai dengan Rp 0 atau 0 persen, diakses pada 08 September 2021, pukul 13.46 WIB.

[1] Pasal 1 angka 3 Perkapolri 18/2014

[2] Pasal 4 Perkapolri 18/2014

[3] Pasal 5 ayat (3) Perkapolri 18/2014

[4] Pasal 6 ayat (4) Perkapolri 18/2014

[5] Pasal 7 ayat (4) Perkapolri 18/2014

[6] Pasal 8 ayat (5) Perkapolri 18/2014

[7] Pasal 10 ayat (1) Perkapolri 18/2014

[8] Pasal 11 ayat (1) Perkapolri 18/2014

[9] Pasal 12 Perkapolri 18/2014

[10] Pasal 13 ayat (1) Perkapolri 18/2014

[11] Pasal 14 ayat (1) Perkapolri 18/2014

[12] Pasal 15 ayat (1) Perkapolri 18/2014

[13] Pasal 16 ayat (1) Perkapolri 18/2014

[14] Pasal 16 ayat (2) dan (4) Perkapolri 18/2014

[15] Pasal 17 ayat (1) Perkapolri 18/2014

[16] Pasal 18 ayat (1) Perkapolri 18/2014

[17] Pasal 23 Perkapolri 18/2014

[18] Pasal 1 huruf n PP 76/2020

[19] Pasal 2 ayat (1) PP 76/2020

[20] Penjelasan Pasal 7 ayat (1) PP 76/2020

[21] Pasal 7 ayat (2) dan (3) PP 76/2020

Tags: