Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Berapa Lama Proses Penyelesaian Perkara Pengujian UU di MK? yang dibuat oleh Tri Jata Ayu Pramesti, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada 10 September 2013
Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Mahkamah Konstitusi (“MK”) pada dasarnya berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang (“UU”) terhadap UUD 1945.[1] Dalam hukum acara pengujian undang-undang, perkara dibedakan menjadi pengujian materiil (menguji materi muatan ayat, pasal, atau bagian UU) dan pengujian formil (menguji proses pembentukan UU).[2] Keduanya memiliki perbedaan mendasar, khususnya terkait persyaratan, biaya, tenggang waktu pengajuan oleh pemohon, hingga jangka waktu bagi MK dalam memutus perkara.
Terkait syarat pengajuan, berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan Pasal 4 Peraturan MK 7/2025, pihak yang dapat bertindak sebagai pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
- perorangan warga negara Indonesia;
- kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- badan hukum publik atau privat; atau
- lembaga negara.
Pemohon harus menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dengan jelas bahwa:[3]
- pembentukan UU tidak memenuhi ketentuan berdasarkan UUD 1945; dan/atau
- materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian UU dianggap bertentangan dengan UUD 1945.
Permohonan awal diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh pemohon atau kuasa hukum kepada MK, dengan sekurang-kurangnya memuat nama dan alamat pemohon dengan menguraikan hal-hal antara lain:[4]
- kewenangan MK;
- kedudukan hukum pemohon;
- alasan-alasan permohonan (posita); dan
- hal-hal yang diminta untuk diputus (petitum).
Mengenai biaya berperkara, seluruh proses pengajuan dan penanganan perkara pengujian UU di MK sama sekali tidak dipungut biaya perkara atau gratis.[5] MK tidak membebankan biaya registrasi, administrasi, maupun biaya persidangan guna menjamin akses keadilan konstitusional yang seluas-luasnya bagi masyarakat.
Adapun untuk tenggat waktunya, terdapat perbedaan fundamental antara pengujian materiil dan pengujian formil pada tenggang waktu pendaftaran perkara dan durasi proses persidangan bagi hakim konstitusi.
Pada pengujian materiil, tidak berlaku pembatasan waktu (tanpa daluwarsa) untuk mengajukan permohonan ke MK. Hal ini dikarenakan potensi kerugian hak konstitusional warga negara atas berlakunya norma hukum bisa saja baru timbul atau dirasakan bertahun-tahun setelah UU tersebut diimplementasikan, sehingga uji materiil dapat diajukan kapan saja sepanjang UU yang bersangkutan masih berlaku.
Selain itu, hukum acara tidak membatasi waktu hari kerja yang pasti bagi MK untuk memutus pengujian materiil, di mana jalannya persidangan diselesaikan berdasarkan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan dengan mempertimbangkan kompleksitas pembuktian, jumlah saksi/ahli, serta pembahasan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH).
Sebaliknya, pengujian formil terikat pada batas waktu yang sangat ketat, baik bagi Pemohon maupun bagi MK demi menjaga kepastian hukum (rechtszekerheid). Dari sisi Pemohon, permohonan pengujian formil dibatasi tenggang waktu paling lama 45 hari sejak undang-undang tersebut diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.[6] Apabila diajukan melampaui tenggat 45 hari, permohonan dinilai daluwarsa dan dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).[7]
Di sisi MK, terdapat batasan waktu dalam menyidangkan hingga memutus perkara pengujian formil, yakni wajib diselesaikan paling lama 60 hari kerja sejak presiden dan/atau Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyampaikan keterangan dalam persidangan.[8] Pembatasan durasi sidang perkara formil ini diberlakukan secara ketat agar pengujian atas prosedur pembentukan regulasi tidak berlarut-larut dan tidak menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap seluruh hubungan hukum yang telah berjalan.
Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwi bahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang;
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang NOmor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
- Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.
[4] Pasal 10 ayat (1) dan (3) Peraturan MK 7/2025
[6] Pasal 9 ayat (2) Peraturan MK 7/2025
[7] Pasal 66 ayat (1) Peraturan MK 7/2025
[8] Pasal 62 Peraturan MK 7/2025