Pertanahan & Properti

Bisakah Aset Desa Dimanfaatkan dengan Skema Build Operate Transfer (BOT)?

Bacaan 7 Menit
Bisakah Aset Desa Dimanfaatkan dengan Skema <i>Build Operate Transfer</i> (BOT)?

Pertanyaan

Bisakah pemerintah desa melakukan pemanfaatan aset desa dengan model skema Build Operate Transfer (BOT)? apa ada dasar hukum terkait pemerintah desa melakukan ini pada asetnya? Terima kasih.

Intisari Jawaban

circle with chevron up
?
Mengenai skema pembangunan Build Operate Transfer (BOT) diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah yang dikenal dengan istilah Bangun Guna Serah (BGS).
?
Kemudian mengenai apakah aset desa dapat dimanfaatkan dengan menggunakan skema BOT/BGS, hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa. Dalam peraturan tersebut diatur bahwa aset desa dapat dimanfaatkan pihak lain salah satunya dengan cara Bangun Guna Serah (BGS) atau Build Operate Transfer (BOT).
?
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.
?

Ulasan Lengkap

 
Build Operate Transfer (BOT) atau Bangun Guna Serah (BGS)
Pengaturan mengenai skema pembangunan Build Operate Transfer (“BOT”) dapat kita lihat pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (“Permendagri 19/2016”). Skema pembangunan BOT dalam Permendagri 19/2016 dikenal dengan istilah Bangun Guna Serah (“BGS”).
 
BGS adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.[1]
 
Sedangkan Bangun Serah Guna (“BSG”) adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.[2]
 
BGS/BSG barang milik daerah dilaksanakan dengan pertimbangan:[3]
  1. Pengguna Barang memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk kepentingan pelayanan umum dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi; dan
  2. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBD untuk penyediaan bangunan dan fasilitas tersebut.
 
Jangka waktu BGS/BSG paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani. Jangka waktu BGS/BSG 30 tahun itu hanya berlaku untuk 1 (satu) kali perjanjian dan tidak dapat dilakukan perpanjangan.[4]
 
Pihak-Pihak dalam BGS/BSG
Pihak yang dapat melakukan BGS/BSG adalah Pengelola Barang.[5] Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.[6]
 
Pihak yang dapat menjadi mitra BGS/BSG meliputi:[7]
  1. Badan Usaha Milik Negara;
  2. Badan Usaha Milik Daerah;
  3. Swasta kecuali perorangan; dan/atau
  4. Badan Hukum lainnya.
 
Objek BGS/BSG
Objek BGS/BSG meliputi:[8]
  1. barang milik daerah berupa tanah yang berada pada Pengelola Barang; atau
  2. barang milik daerah berupa tanah yang berada pada Pengguna Barang.
  3. Pengguna barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.[9]
 
Sarana dan Fasilitas Hasil BGS/BSG
Gedung, bangunan, sarana, dan fasilitasnya yang diadakan oleh mitra BGS/BSG merupakan hasil BGS/BSG. Sarana dan fasilitas hasil BGS/BSG, antara lain:[10]
  1. peralatan dan mesin;
  2. jalan, irigasi dan jaringan;
  3. aset tetap lainnya; dan
  4. aset lainnya.
 
Jadi skema pembangunan BOT yang diatur dalam Permendagri 19/2016 dikenal dengan istilah BGS sebagaimana yang kami jelaskan di atas. Selengkapnya, simak juga artikel Dasar Hukum Pembangunan dengan Skema Build Operate Transfer (BOT).
 
Bisakah Aset Desa Dimanfaatkan Dengan Skema Build Operate Transfer (BOT)?
Mengenai aset desa, secara umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (“UU Desa”) dan lebih rinci diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa ("Permendagri 1/2016").
 
Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.[11]
 
Aset Desa dapat berupa tanah kas desa, tanah ulayat, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik desa, mata air milik desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik desa.[12]
 
Pemanfaatan aset desa, dapat dilaksanakan sepanjang tidak dipergunakan langsung untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Bentuk pemanfaatan aset Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Desa dapat berupa:[13]
  1. sewa,
  2. pinjam pakai;
  3. kerjasama pemanfaatan; dan
  4. bangun guna serah atau bangun serah guna.
 
Jadi menjawab pertanyaan Anda, aset desa dapat dimanfaatkan pihak lain salah satunya adalah dengan cara Bangun Guna Serah (BGS) atau Build Operate Transfer (BOT).
 
Pemanfaatan Aset Desa Dengan Bangun Guna Serah (BGS) atau Bangun Serah Guna (BSG)
Bangun guna serah (BGS) atau bangun serah guna (BSG) tersebut berupa tanah dengan pihak lain dilaksanakan dengan pertimbangan:[14]
  1. Pemerintah Desa memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan pemerintahan desa;
  2. tidak tersedia dana dalam APBDesa untuk penyediaan bangunan dan fasilitas tersebut.
 
Pihak lain selama jangka waktu pengoperasian memiliki kewajiban, antara lain:[15]
  1. membayar kontribusi ke rekening kas Desa setiap tahun, besarannya ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.[16]
  2. memelihara objek bangun guna serah atau bangun serah guna.
 
Pihak lain yang memanfaatkan aset desa dengan cara BGS atau BSG dilarang menjaminkan, menggadaikan, atau memindahtangankan tanah yang menjadi objek bangun guna serah atau bangun serah guna. Selain itu pihak lain terebut wajib menanggung biaya yang berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan penyusunan surat perjanjian, dan konsultan pelaksana.[17]
 
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
 
Dasar hukum:
 

[1] Pasal 1 angka 36 Permendagri 19/2016
[2] Pasal 1 angka 37 Permendagri 19/2016
[3] Pasal 219 ayat (1) Permendagri 19/2016
[4] Pasal 229 Permendagri 19/2016
[5] Pasal 222 ayat (1) Permendagri 19/2016
[6] Pasal 1 angka 8 Permendagri 19/2016
[7] Pasal 222 ayat (2) Permendagri 19/2016
[8] Pasal 223 ayat (1) Permendagri 19/2016
[9] Pasal 1 angka 11 Permendagri 19/2016
[10] Pasal 224 ayat (1) dan (2) Permendagri 19/2016
[11] Pasal 1 Angka 11 UU Desa
[12] Pasal 76 ayat (1) UU Desa
[13] Pasal 11 Permendagri 1/2016
[14] Pasal 15 ayat (1) Permendagri 1/2016
[15] Pasal 15 ayat (2) Permendagri 1/2016
[16] Pasal 15 ayat (3) Permendagri 1/2016
[17] Pasal 15 ayat (4) dan ayat (5) Permendagri 1/2016