Pidana

Bisakah Dipidana karena Berduaan dengan Pacar di Kamar Hotel?

Bacaan 11 Menit
Bisakah Dipidana karena Berduaan dengan Pacar di Kamar Hotel?

Pertanyaan

Keponakan laki-laki saya berumur 17 tahun 2 bulan sedang menghadapi ancaman tuntutan hukum dari keluarga pacarnya. Alasan tuntutan adalah karena keponakan saya dan pacarnya yang berusia 16 tahun kedapatan berfoto berdua (dalam kondisi pakaian lengkap) di dalam kamar sebuah hotel, kemudian foto-foto tersebut diunggah ke jejaring sosial. Kedua anak mengaku tidak melakukan hubungan badan dan berada di dalam hotel selama kurang lebih 6 jam. Seandainya setelah dilakukan visum terhadap si anak perempuan dan didapati bahwa tidak ada bekas penetrasi sebagai indikasi hubungan badan, dapatkah keponakan laki-laki saya dikenai pasal perlindungan anak? Terima kasih atas jawabannya.

Intisari Jawaban

circle with chevron up
?
Dalam hal ini perlu dibuktikan dan diterangkan lebih lanjut perbuatan apa yang dilakukan keponakan Anda terhadap pacarnya di kamar hotel tersebut selama kurang lebih 6 (enam) jam? Jika memang tidak ada persetubuhan atau perbuatan cabul yang dilakukan, maka keponakan Anda tidak dapat dijerat pidana.
?
Sebaliknya, jika ditemukan bukti telah dilakukannya salah satu tindak pidana tersebut, keponakan Anda dapat dijerat pidana sesuai UU Perlindungan Anak dan perubahannya. Tetapi perlu diperhatikan juga bahwa ada kewajiban pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri untuk mengupayakan diversi.
?
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.
?

Ulasan Lengkap

 
Keponakan Anda dan Pacarnya Tergolong Anak
Anak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (“UU Perlindungan Anak”) sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (“UU 35/2014”) dan diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (“Perppu 1/2016”) sebagaimana yang telah ditetapkan sebagai undang-undang dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (“UU 17/2016”) adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
 
Tindak Pidana yang Mungkin Terjadi
1. Persetubuhan dengan Anak
Menyorot soal keponakan Anda dan pacarnya yang berduaan di kamar hotel dengan kondisi pakaian lengkap, jika memang hasil visum didapati tidak ada penetrasi, maka keponakan Anda tidak dapat dijerat dengan pasal tentang persetubuhan dengan anak.
 
Untuk diketahui, setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain; dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp 5 miliar.[1]
 
Perlu diperhatikan juga pengertian dari Anak yang berkonflik dengan hukum berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (“UU SPPA”) adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Maka dapat dipahami bahwa keponakan Anda termasuk ke dalam Anak yang berkonflik dengan hukum.
 
Harus diingat juga bahwa pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.[2] Namun pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir.[3]
 
2. Perbuatan Cabul Terhadap Anak
Meski demikian, ada hal lain yang perlu dibuktikan di sini, sebagai contoh, apa saja yang dilakukan keponakan Anda dan pacarnya di kamar hotel selama 6 (enam) jam? Terlebih lagi, jika ternyata keponakan Anda dan pacarnya melakukan perbuatan lebih dari sekedar berduaan (misalnya melakukan perbuatan cabul).
 
Misalnya, jika memang hasil visum menunjukkan tidak ada penetrasi atau persetubuhan, namun ada bukti lain yang menunjukkan bahwa keponakan Anda melakukan perbuatan cabul terhadap pacarnya, maka ancaman pidananya adalah pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp 5 miliar. Ini sebagaimana diatur dalam Pasal 82 UU Perppu 1/2016 jo. Pasal 76E UU 35/2014.
 
Pasal 76E UU 35/2014 menyatakan:
 
Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.
 
Pasal 82 UU Perppu 1/2016 menyatakan:
 
  1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
  2. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
  3. Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E.
  4. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
  5. Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.
  6. Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) dapat dikenai tindakan berupa rehabilitasi dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.
  7. Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.
  8. Pidana tambahan dikecualikan bagi pelaku Anak.
 
Unsur yang perlu diperhatikan adalah membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul. Dalam UU 35/2014 memang tidak diatur apa yang dimaksud dengan perbuatan cabul. Akan tetapi, kita merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”). R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal. 212) mengatakan perbuatan cabul adalah semua perbuatan yang melanggar kesusilaan dalam lingkup nafsu birahi. Contohnya, misalnya berciuman, bersetubuh, meraba alat vital perempuan, memperlihatkan alat kelamin, dan lain sebagainya.
 
Jika memang perbuatan cabul itu terbukti tidak dilakukan, maka keponakan Anda tidak dapat dijerat dengan pasal tentang perbuatan cabul terhadap anak.
 
Tetapi kalaupun keponakan Anda terbukti melakukan pencabulan, maka ia dapat diancam paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa, karena keponakan Anda masih berumur 17 tahun, atau termasuk ke dalam kategori anak.
 
Keadilan Restoratif dan Diversi
Tetapi perlu diingat bahwa sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif. UU SPPA mempunyai prinsip yaitu menjauhkan anak dari penjara. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak tidak dapat disamakan layaknya tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Pendekatan restorative justice harus dikedepankan, yaitu sebagaimana disebut dalam Pasal 1 angka 6 UU 11/2012:
 
Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.
 
Inti dari keadilan restoratif adalah penyembuhan, pembelajaran moral, partisipasi dan perhatian masyarakat, rasa memaafkan, tanggungjawab serta membuat perubahan yang semua itu merupakan pedoman bagi proses restorasi dalam perpektif keadilan restoratif. Penjelasan lebih lanjut tentang pendekatan ini dapat Anda simak Restorative Justice Lebih Adil Buat Anak dan Mengenal Konsep Diversi dalam Pengadilan Pidana Anak.
 
Selain itu, dalam sistem peradilan pidana anak juga wajib diupayakan diversi.[4] Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.[5]
 
Selanjutnya, Pasal 7 UU SPPA menjelaskan bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi. Diversi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:
  1. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
  2. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.
 
Pertanyaan selanjutnya, apakah dapat diupayakan diversi untuk perkara keponakan Anda? Sebagaimana yang telah dijabarkan bahwa ancaman pidana yang mungkin diterapkan, baik itu persetubuhan atau perbuatan cabul adalah paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun. Karena keponakan Anda masih berumur di 17 tahun, maka ancaman pidananya paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa, yaitu menjadi 7 1/2 tahun.
 
Apabila melihat ketentuan diversi di Pasal 7 UU SPPA, maka diversi tidak dapat diupayakan karena ancaman pidananya sudah lebih dari 7 tahun. Hal ini juga sejalan dengan pendapat dari Nathalina Naibaho, Anggota Bidang Studi Hukum Pidana Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
 
Pembuktian
Anda menyinggung soal visum. Sebagaimana pernah dijelaskan dalam artikel Visum et Repertum, menurut Kamus Hukum oleh JCT Simorangkir, Rudy T Erwin dan JT Prasetyo, visum et repertum adalah surat keterangan/laporan dari seorang ahli mengenai hasil pemeriksaannya terhadap sesuatu, misalnya terhadap mayat dan lain-lain dan ini dipergunakan untuk pembuktian di pengadilan.
 
Meninjau pula pada penjelasan soal visum di atas, maka visum et repertum dapat digunakan sebagai alat bukti surat sebagaimana Pasal 187 huruf c Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”):
 
Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya.
 
Sehubungan dengan visum sebagai alat bukti yang sah, perlu Anda ketahui bahwa sistem pembuktian pidana di Indonesia digambarkan dalam ketentuan Pasal 183 KUHAP yang menyatakan:
 
Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.
 
Ini artinya, putusan pemidanaan harus didasarkan dengan 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim. Oleh karena itu, untuk dapat menyatakan keponakan Anda bersalah melakukan tindak pidana, harus dilengkapi dengan 2 (dua) alat bukti yang sah.
 
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
 
Dasar Hukum:
 
Referensi:
R. Soesilo. 1991. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Politeia: Bogor.
 
Catatan:
Kami telah melakukan wawancara dengan Nathalina Naibaho, Anggota Bidang Studi Hukum Pidana Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia, via WhatsApp pada 1 Maret 2019, pukul 13.15 WIB.

 


[1] Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2) Perppu 1/2016 jo. Pasal 76D UU 35/2014
[2] Pasal 81 ayat (2) UU SPPA
[3] Pasal 81 ayat (5) UU SPPA
[4] Pasal 5 ayat (3) UU SPPA
[5] Pasal 1 angka 7 UU SPPA
Tags: