Kenegaraan

Bolehkah Calon Legislatif dari Jalur Independen?

Bacaan 5 Menit
Bolehkah Calon Legislatif dari Jalur Independen?

Pertanyaan

Apakah boleh menjadi calon legislatif (caleg) dari jalur independen?

Intisari Jawaban

circle with chevron up
?
Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
?
Artinya, calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota itu harus berasal dari partai politik. Sedangkan untuk pemilu anggota DPD adalah perseorangan, atau berdasarkan istilah Anda adalah independen.
?
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.
?

Ulasan Lengkap

 
Untuk dapat mencalonkan diri menjadi calon legislatif (“caleg”), maka seseorang harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Persyaratan bakal calon anggota  Dewan Perwakilan Rakyat (“DPR”), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (“DPRD”) provinsi,  DPRD kabupaten/kota, dan Dewan Perwakilan Daerah (“DPD”) diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (“UU Pemilu”).
 
Pasal 1 angka 1 UU Pemilu berbunyi:
 
Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 
Kemudian, yang dimaksud dengan peserta pemilu menurut Pasal 1 angka 27 UU Pemilu adalah:
 
Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
 
Dari sini bisa kita ketahui bahwa untuk pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, pesertanya harus berasal dari partai politik. Artinya, calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota itu harus berasal dari partai politik. Sedangkan untuk pemilu anggota DPD adalah perseorangan, atau berdasarkan istilah Anda adalah independen.
 
Selain itu, persyaratan calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota berasal dari partai politik juga dapat dilihat dari persyaratan bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang diatur dalam Pasal 240 ayat (1) huruf n UU Pemilu, yaitu Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan:[1]
  1. telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih;
  2. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  3. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  4. dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia;
  5. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;
  6. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
  7. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;
  8. sehat jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
  9. terdaftar sebagai pemilih;
  10. bersedia bekerja penuh waktu;
  11. mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;
  12. bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  13. bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
  14. menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu;
  15. dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan; dan
  16. dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan.
 
Yang mana persyaratan serupa tidak terdapat dalam persyaratan untuk menjadi calon anggota DPD karena peserta pemilu untuk memilih anggota DPD adalah perseorangan.[2]
 
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
 
Dasar hukum:

[1] Pasal 240 ayat (1) UU Pemilu
[2] Pasal 181 UU Pemilu