Ketenagakerjaan

Bolehkah Gaji Dipotong Karena Terlambat Masuk Kerja?

Bacaan 5 Menit
Bolehkah Gaji Dipotong Karena Terlambat Masuk Kerja?

Pertanyaan

Dear Hukumonline, saya ada pertanyaan terkait pemotongan upah pokok pekerja. Apakah sebuah perusahaan dapat melakukan pemotongan upah pokok (dipotong kumulatif per menit keterlambatan) karena pekerjanya terlambat hadir? Sebagai catatan, komponen upah di perusahaan saya adalah upah pokok, tunjangan kemahalan dan tunjangan grade. Mohon pencerahannya.

Intisari Jawaban

circle with chevron up

Ulasan Lengkap

 

Artikel ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh Umar Kasim yang dipublikasikan pertama kali padaSenin, 23 Juni 2014.

 
 
Intisari:
 
 

Perusahaan dapat melakukan pemotongan upah jika pekerja terlambat hadir di tempat kerja, dengan syarat, sepanjang telah diatur dalam perjanjian tertulis, yakni perjanjian kerja, perjanjian kerja bersama, atau peraturan perusahaan. Baik pengaturan mengenai jenisnya maupun mekanismenya, termasuk jumlah dendanya serta penggunaan uang denda.

 

Penjelasan lebih lanjut, silakan dibaca dalam ulasan di bawah ini.

 
 
 

 

Ulasan:

Sebelum menjelaskan lebih jauh mengenai pemotongan upah, perlu dipahami terlebih dahulu beberapa konsep pengupahan dan ketentuan yang berkenaan dengan upah, antara lain:

a.    Komponen upah terdiri dari upah pokok (UP) dan tunjangan tetap (TT) serta tunjangan tidak tetap (TTT) yang merupakan a-contrario dari tunjangan tetap tersebut [sebagai dimaksud Pasal 94 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU No.13/2003) danPeraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (PP Pengupahan).

b.    Upah tidak dibayar apabila pekerja atau buruh tidak melakukan pekerjaan yang lazim dikenal dengan azas no work no pay atau when do not work do not get pay, dengan pengecualian dalam hal tertentu, seperti sakit, menikah, menikahkan, mengkhitankan/membaptiskan dan lain-lain [vide Pasal 93 UU No.13/2003 atau Pasal 24 PP Pengupahan].

c.    Apabila pekerja/buruh melakukan pelanggaran karena kesengajaan atau karena kelalaiannya, dapat dikenakan denda [vide Pasal 95 ayat (1) UU No.13/2003].

d.    Pengusaha atau Pekerja/Buruh yang melanggar ketentuan dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama karena kesengajaan atau kelalaiannya dikenakan denda apabila diatur secara tegas dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama.[1]

Denda kepada Pengusaha atau Pekerja/Buruh dipergunakan hanya untuk kepentingan Pekerja/Buruh.[2] Jenis-jenis pelanggaran yang dapat dikenakan denda, besaran denda dan penggunaan uang denda diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama.[3]

 

Berdasarkan konsep dan ketentuan di atas, dan berkenaan dengan pertanyaan Saudara, maka pemotongan upah (upah pokok) karena keterlambatan hadir di tempat kerja memang dapat dikenakan sebagai denda.

 

Namun pengenaan denda dimaksud (hanya) dapat dilakukan terhadap setiap pekerja atau buruh sepanjang telah diatur dalam perjanjian tertulis, yakni perjanjian kerja, perjanjian kerja bersama, atau peraturan perusahaan. Baik pengaturan mengenai jenisnya maupun mekanismenya, termasuk jumlah dendanya serta penggunaan uang denda.

 

Dengan perkataan lain, denda tidak bisa dikenakan terhadap pekerja/buruh yang terlambat hadir di tempat kerja jika ketentuan denda tersebut belum diatur secara rinci dalam perjanjian kerja, perjanjian kerja bersama, atau peraturan perusahaan.

 

Permasalahannya, komponen upah yang mana yang dapat dipotong dalam pengenaan denda? Apakah komponen upah pokok, atau upah pokok dan/atau tunjangan tetap, ataukah juga termasuk tunjangan tidak tetap (terkait dengan azas no work no pay)? Menurut hemat kami, hal ini diserahkan kepada ketentuan yang diatur dalam perjanjian tertulis atau peraturan di perusahaan Saudara. Lazimnya, pemotongan dimaksud hanyalah terhadap upah pokok dan tunjangan tetap.Karena tunjangan tidak tetap pada umumnya selalu dikaitkan dengan pemotongan karena ketidakhadiran (absent) dan tinggi-rendahnya tingkat produktivitas (kinerja) masing-masing pekerja/buruh.

 

Demikian jawaban dan penjelasan serta opini saya, semoga dapat dipahami.

 
Dasar Hukum:

1.    Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

2.    Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan;

 



[1] Pasal 53 PP Pengupahan

[2] Pasal 54 ayat (1) PP Pengupahan

[3] Pasal 54 ayat (2) PP Pengupahan