Ketenagakerjaan

Bolehkah Karyawan Didenda karena Gagal Penuhi Target?

Bolehkah Karyawan Didenda karena Gagal Penuhi Target?

Pertanyaan

Saya bekerja di sebuah kantor cabang dealer mobil di daerah Jakarta Barat, kepala cabang di kantor tersebut mewajibkan kepada bagian marketing apabila dalam seminggu tidak dapat menjual mobil minimal 1 unit dapat membayar denda sebesar Rp500 ribu, jika tidak menjual dalam sebulan berarti membayar dendanya Rp2 juta dan membayarnya ke supervisor di kantor tersebut. Sedangkan di perjanjian kerja dan peraturan perusahaan tidak ada peraturan yang mengharuskan/mewajibkan seperti itu. Apakah kasus tersebut bisa di kategorikan sebagai pemerasan atau penipuan? Mohon solusinya. Terima kasih.

Intisari Jawaban

circle with chevron up
Pengusaha tidak diperkenankan untuk mengenakan denda bagi pekerja sepanjang tidak diatur dengan tegas dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.
 
Adapun langkah hukum yang dapat ditempuh oleh pekerja/buruh yang dipaksa membayar denda adalah membuat Laporan Polisi atas dugaan tindak pidana pemerasan apabila pengenaan denda dilakukan dengan cara memaksa dengan kekerasan/ancaman kekerasan.
 
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Ulasan Lengkap

 
Kewajiban Mencapai Target Penjualan dan Pengenaan Denda
Hubungan hukum antara pengusaha dengan pekerja/buruh merupakan hubungan keperdataan yang didasarkan pada perjanjian kerja[1] yang tunduk pada syarat sah dan asas-asas perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perjanjian kerja pada dasarnya dapat dapat dibuat secara lisan atau tertulis,[2] namun karena dalam pertanyaan Anda menyebutkan isi perjanjian kerja (secara umum), maka kami menyimpulkan bahwa perjanjian kerja antara Anda dengan perusahaan dibuat dalam bentuk tertulis, yang menurut Pasal 54 UU Ketenagakerjaan harus memuat syarat-syarat kerja berupa hak dan kewajiban para pihak.
 
Dalam hal perjanjian kerja tidak mengatur kewajiban untuk mencapai target penjualan mobil sebagaimana disampaikan dalam pertanyaan, maka pengusaha tidak dapat menuntut pemenuhan target penjualan mobil secara sepihak karena melanggar asas konsensualisme, terlebih apabila kewajiban tersebut tidak diatur pula dalam peraturan perusahaan.
 
Selanjutnya mengenai pengenaan denda, sebagai salah satu upaya mewujudkan hak pekerja/buruh atas penghidupan yang layak, pemerintah telah menetapkan kebijakan pengupahan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (“PP 36/2021”). Di dalamnya turut diatur pembatasan pengenaan denda kepada pekerja/buruh, yaitu dalam Pasal 59 ayat (1) PP 36/2021 sebagai berikut:
 
Pengusaha atau Pekerja/Buruh yang melanggar ketentuan dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama karena kesengajaan atau kelalaiannya dikenakan denda apabila diatur secara tegas dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama.
 
Oleh karena rumusan pasal di atas mengatur pengenaan denda hanya dapat dilakukan apabila diatur dengan tegas dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan  atau perjanjian kerja bersama, sedangkan faktanya perjanjian kerja antara Anda dengan perusahaan dan peraturan perusahaan tidak mengatur mengenai pengenaan denda tersebut, apabila perjanjian kerja bersama di perusahaan Anda (jika ada) juga tidak mengatur mengenai denda tersebut, maka pengusaha/perusahaan Anda tidak berhak untuk mengenakan denda jika Anda tidak mencapai target penjualan mobil sebagaimana disebutkan dalam pertanyaan.  
 
Langkah Hukum Pekerja
Menjawab pertanyaan Anda apakah tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, menurut hemat kami apabila pengenaan denda dilakukan dengan cara memaksa dengan kekerasan/ancaman kekerasan, maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pemerasan yang diatur dalam Pasal 368 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) sebagai berikut :
 
Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
 
 
R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal. 256) menjelaskan arti kata “memaksa” dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP ini berarti melakukan tekanan pada orang sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri, sedangkan “kekerasan” berarti menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani (hal. 89).
 
Atas dugaan tindak pidana pemerasan tersebut, Anda selaku korban dapat membuat Laporan Polisi ke Kantor Kepolisian setempat, yang prosedurnya dapat Anda simak dalam artikel Mau Melaporkan Tindak Pidana ke Polisi? Begini Prosedurnya.
 
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
 
Dasar Hukum:
 
Referensi:
R. Soesilo. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. (Bogor: Politeia), 1991.
 

[2] Pasal 51 ayat (1) UU Ketenagakerjaan