Ketenagakerjaan

Bolehkah Pengusaha Membayar THR Lebih Awal?

Bacaan 6 Menit
Bolehkah Pengusaha Membayar THR Lebih Awal?

Pertanyaan

Saya seorang staff di salah satu perusahaan swasta, yang menjadi pertanyaan saya. Dapatkah THR dibayar di awal bulan Ramadan? Ada sanksinya?

Intisari Jawaban

circle with chevron up
Tunjangan Hari Raya (THR) keagaamaan wajib dibayarakan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan (Hari Raya Idulfitri).
 
Tidak ada aturan lebih lanjut mengenai apakah pembayaran tersebut boleh dilakukan lebih awal. Menurut hemat kami, jika merujuk pada ketentuan tersebut, maka pembayaran THR lebih cepat boleh dilakukan karena pembayaran paling lambat adalah 7 hari sebelum hari raya keagamaan. Tidak ada sanksi jika pengusaha membayarkan THR pekerja lebih awal. Justru ini merupakan cara agar pengusaha melaksanakan kewajiban membayar THR keagamaan tepat waktu dan terhindar dari sanksi.
 
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Ulasan Lengkap

 
Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan Merupakan Pendapatan Non Upah
Sebelum membahas Tunjangan Hari Raya (“THR”) ada baiknya kami menjelaskan mengenai penghasilan yang layak diatur Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (“PP 78/2015”) sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU 13/2003”).
 
Adapun dalam Pasal 4 PP 78/2015 dijelaskan bahwa penghasilan yang layak merupakan jumlah penerimaan atau pendapatan pekerja/buruh dari hasil pekerjaannya sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidup pekerja/buruh dan keluarganya secara wajar, yang diberikan dalam bentuk:
  1. upah
upah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama, yang terdiri atas komponen:[1]
  1. Upah tanpa tunjangan;
  2. Upah pokok dan tunjangan tetap (besarnya upah pokok paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah upah pokok dan tunjangan tetap); atau
  3. Upah pokok, tunjangan tetap, dan tunjangan tidak tetap (besarnya upah pokok paling sedikit 75% dari jumlah upah pokok dan tunjangan tetap).
  1. pendapatan non Upah
Pendapatan non upah berupa tunjangan Hari Raya (THR) keagaamaan. Selain THR keagamaan, pengusaha dapat memberikan pendapatan non upah berupa:
  1. bonus;
  2. uang pengganti fasilitas kerja; dan/atau
  3. uang servis pada usaha tertentu.
 
Jadi, berdasarkan penjelasan tersebut dapat kita simpulkan bahwa THR merupakan bentuk pendapatan non upah untuk memenuhi penghasilan yang layak bagi pekerja. Sebagaimana dijelaskan lebih rinci lagi menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan (“Permenaker 6/2016”) THR keagamaan adalah pendapatan non upah yang wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh atau keluarganya menjelang hari raya keagamaan.
 
Ketentuan Pembayaran THR Keagamaan
THR keagaamaan wajib diberikan/dibayarakan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan.[2]
 
Pekerja yang telah mempunyai masa kerja satu bulan, berdasarkan ketentuan Permenaker 6/2016, berhak mendapatkan THR dengan perhitungan proporsional. Selain itu, THR diberikan kepada pekerja/buruh yang mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (“PKWTT”) atau perjanjian kerja waktu tertentu (“PKWT”).[3]
 
Sebagaimana pernah dijelaskan dalam artikel Dasar Perhitungan Besaran Tunjangan Hari Raya (THR), cara menghitung besaran THR keagamaan berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Permenaker 6/2016 yaitu:
  1. Pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih, diberikan sebesar 1 bulan upah;
  2. Pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus menerus tetapi kurang dari 12 bulan, diberikan secara proporsional sesuai masa kerja dengan perhitungan: masa kerja X 1 bulan upah dibagi 12

Upah 1 (satu) bulan yang dimaksud itu terdiri atas komponen upah:[4]

  1. upah tanpa tunjangan yang merupakan upah bersih (clean wages); atau
  2. upah pokok termasuk tunjangan tetap.
 
Membayar THR Sebelum Hari Raya
Berkaitan dengan pertanyaan Anda mengenai dapatkah perusahaan memberikan THR pada awal bulan Ramadan? Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa THR keagaamaan tersebut wajib dibayarakan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan (Hari Raya Idulfitri).
 
Mengenai kewajiban pengusaha untuk membayar THR keagamaaan kepada pekerja/buruh disebutkan kembali dalam Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2019 Bagi Pekerja/Buruh Di Perusahaan (“SE Menaker 2/2019”) bahwa:
 
THR Keagamaan wajib dibayarkan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum hari raya keagamaan.
 
SE Menaker tersebut bertujuan untuk mengantisipasi timbulnya keluhan dalam pelaksanaan pembayaran THR Keagamaan tahun 2019.
 
Tidak ada aturan lebih lanjut mengenai apakah pembayaran tersebut boleh dilakukan lebih awal. Menurut hemat kami, jika merujuk pada ketentuan di atas, maka pembayaran THR lebih cepat boleh dilakukan karena pembayaran paling lambat adalah 7 hari sebelum hari raya keagamaan. Tidak ada sanksi atau akibat hukumnya jika pengusaha membayarkan THR pekerja lebih awal. Justru ini merupakan cara agar pengusaha melaksanakan kewajiban membayar THR keagamaan tepat waktu dan terhindar dari sanksi.
 
Sanksi Bagi Pengusaha yang Terlambat atau Tidak Membayar THR
Pengusaha akan diberikan sanksi apabila terlambat atau tidak membayar THR pada pekerja. Pengusaha yang terlambat membayar THR kepada pekerja/buruh dikenai denda sebesar 5% (lima persen) dari total THR yang harus dibayar sejak berakhirnya batas waktu kewajiban Pengusaha untuk membayar (tujuh hari sebelum hari raya keagamaan). Pengenaan denda tersebut tidak menghilangkan kewajiban pengusaha untuk tetap membayar THR kepada pekerja/buruh.[5]
 
Pengusaha yang tidak membayar THR kepada pekerja/buruh juga dikenai sanksi administratif,[6] berupa:[7]
  1.  
  • teguran tertulis;
  • pembatasan kegiatan usaha;
  • penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi; dan
  • pembekuan kegiatan usaha.
 
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
 
Dasar Hukum:

[1] Pasal 5 PP 78/2015
[2] Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) PP 78/2015 , Pasal 5 ayat (4) Permenaker 6/2016 dan Pasal 8 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian Sanksi Administratif Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (“Permenaker 20/2016”)
[3] Pasal 2 Permenaker 6/2016
[4] Pasal 3 ayat (2) Permenaker 6/2016
[5] Pasal 56 PP 78/2015 dan Pasal 10 Permenaker 6/2016
[6] Pasal 11 ayat (1) Permenaker 6/2016
[7] Pasal 59 ayat (2) jo. Pasal 59 ayat (1) huruf a PP 78/2015