5 Rekomendasi Buku Hukum Tata Negara

PERTANYAAN

Sebagai mahasiswa hukum saya sedang mencari referensi buku hukum tata negara. Mohon bantuannya untuk memberikan rekomendasi hukum tata negara yang dapat saya jadikan rujukan kuliah. Terima kasih.

INTISARI JAWABAN

Ketika mempelajari hukum tata negara, terdapat beberapa referensi buku hukum tata negara yang perlu dibaca. Berikut ini 5 rekomendasi buku hukum tata negara yang dapat dijadikan rujukan, mulai dari pengantar hukum tata negara hingga lembaga-lembaga negara.

 

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

ULASAN LENGKAP

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

 

Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

Sebelum menjawab inti pertanyaan Anda, kami sampaikan bahwa pengertian hukum tata negara menurut Jimly Asshidiqie adalah cabang ilmu hukum yang mempelajari tentang prinsip dan norma hukum praktek kenegaraan berkenaan dengan konstitusi, institusi kekuasaan negara beserta fungsinya, mekanisme hubungan antar institusi tersebut dan prinsip hubungan antara kekuasaan negara dan warga negara.

Adapun, ruang lingkup hukum tata negara menurut John Alder meliputi lembaga negara, hubungan antar cabang kekuasaan, pengisian jabatan dari cabang kekuasaan, pembatasan dan kontrol terhadap kekuasaan negara, dan prosedur amandemen konstitusi.

Berdasarkan hal tersebut, maka untuk mempermudah mempelajari hukum tata negara, kami merekomendasikan 5 buku hukum tata negara sebagai berikut:

 

1. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara

Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I ditulis oleh Jimly Asshiddiqie yang membahas tentang dasar-dasar dan teori seputar ilmu hukum tata negara.

Buku ini terdiri dari 6 bab, yaitu pendahuluan, disiplin ilmu hukum tata negara, konstitusi sebagai objek kajian hukum tata negara, sumber hukum tata negara, penafsiran dalam hukum tata negara serta praktik hukum tata negara.

Dari buku ini Anda dapat mempelajari hukum tata negara secara lebih global dan umum, dari sejarah hingga perbandingan dengan negara lain.

Contohnya, di dalam Bab III, ketika membahas konstitusi, pertama-tama dijelaskan tentang sejarah konstitusi dari terminologi klasik, zaman Yunani Kuno, Romawi Kuno, Piagam Madinah, hingga modern. Masuk pembahasan konstitusi modern, buku ini memberikan contoh dan perbandingan konstitusi dengan negara lain.

 

2. Hukum Tata Negara Indonesia

Buku Hukum Tata Negara Indonesia (Edisi Revisi) ditulis oleh Ni’matul Huda membahas tentang hukum tata negara di Indonesia. Berbeda dengan buku sebelumnya yang lebih global, buku ini fokus pada pembahasan seluk beluk hukum tata negara di Indonesia.

Buku ini terdiri dari 8 bab, yaitu pendahuluan, sumber hukum tata negara, asas-asas hukum tata negara, sejarah ketatanegaraan Indonesia, lembaga negara menurut UUD 1945, lembaga-lembaga negara independen, demokrasi Indonesia dan sistem pemerintahan daerah di Indonesia.

Tidak hanya membahas hukum tata negara pasca reformasi dan amandemen UUD 1945 saja, melainkan buku ini juga membahas tentang sejarah perkembangan hukum tata negara sebelum masa amandemen UUD 1945.

Misalnya, pembahasan tentang konstitusi di Indonesia dimulai dari berlakunya UUD 1945, konstitusi RIS, UUDS 1950, UUD 1945 pasca Dekrit Presiden 5 Juli 1959 hingga UUD 1945 pasca amandemen.

 

3. Konstitusi & Konstitusionalisme

Buku selanjutnya berjudul Konstitusi & Konstitusionalisme ditulis oleh Jimly Asshiddiqie membahas tentang konstitusi dan pembatasan kekuasaan.

Pembahasan hukum tata negara tentu tidak lepas dari konstitusi. Semua konstitusi, menurut Jimly, selalu menjadikan kekuasaan sebagai pusat perhatian. Sehingga kekuasaan perlu diatur dan dibatasi. Pembatasan kekuasaan pada umumnya dianggap sebagai corak umum dari materi konstitusi (hal. 17).

Pembatasan dan pengendalian kekuasaan inilah yang disebut sebagai konstitusionalisme (hal. 20). Adapun menurut KBBI, konstitusionalisme adalah paham tentang pembatasan kekuasaan dan jaminan hak rakyat melalui konstitusi.

Buku ini secara garis besar membahas tentang konstitusi dan konstitusionalisme yang ditulis dalam 9 bab, di antaranya seperti prinsip penyelenggaraan negara, organ negara dan pemisahan kekuasaan, dan sebagainya.

 

Baca juga: Pengertian Konstitusi dan Praktiknya dalam Ketatanegaraan

 

4. Konstitusi-Konstitusi Modern

Salah satu rekomendasi buku yang membahas konstitusi secara komprehensif adalah Konstitusi-Konstitusi Modern yang ditulis oleh K.C. Wheare.

Buku ini dibagi menjadi 9 bab yang membahas pengertian, klasifikasi, isi, dan jenis-jenis amandemen konstitusi. 

Teori yang cukup populer dari K.C. Wheare adalah klasifikasi konstitusi. Misalnya konstitusi tertulis dan tidak tertulis, konstitusi berdasarkan cara amandemennya yakni kaku dan lentur serta konstitusi federal dan kesatuan.

5. Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi

Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi karya Jimly Asshiddiqie membahas tentang cabang kekuasaan negara yang dimanifestasikan dalam lembaga-lembaga negara.

Buku ini terdiri dari 6 bab, di antaranya organisasi negara dan lembaga-lembaga negara, lembaga tinggi negara, lembaga konstitusional lainnya, lembaga negara lainnya, lembaga-lembaga daerah dan pentingnya konsolidasi kelembagaan negara.

Dari 6 bab tersebut, lembaga negara di Indonesia dibahas secara komprehensif mulai dari posisi suatu lembaga, dasar hukum dan wewenangnya.

 

Demikian jawaban dari kami tentang buku hukum tata negara, semoga bermanfaat.

 

Referensi:

1. Jimly Asshiddiqie. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006;
2. Jimly Asshiddiqie. Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006;
3. Jimly Asshiddiqie. Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2011;
4. K.C. Wheare. Konstitusi Konstitusi Modern. Bandung: Nusamedia, 2015;
5. Ni’matul Huda. Hukum Tata Negara Indonesia. Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Press, 2012;
6. Konstitusionalisme, yang diakses pada 15 Agustus 2022, pukul 21.05 WIB.