KlinikBerita
New
Hukumonline Stream
Data PribadiJurnal
Personalisasi
Halo,
Anda,

Segera Upgrade paket berlangganan Anda.
Dapatkan fitur lebih lengkap
Profil
Ada pertanyaan? Hubungi Kami
Bahasa
id-flag
en-flag

Cara Memperoleh Rehabilitasi bagi Korban Salah Tangkap

Share
Pidana

Cara Memperoleh Rehabilitasi bagi Korban Salah Tangkap

Cara Memperoleh Rehabilitasi bagi Korban Salah Tangkap
Renie Aryandani, S.H.Si Pokrol

Bacaan 10 Menit

Cara Memperoleh Rehabilitasi bagi Korban Salah Tangkap

PERTANYAAN

Belakangan ini ramai pemberitaan mengenai penangkapan Pegi sebagai DPO pelaku pembunuhan Vina Cirebon. Saya tertarik pada opini publik yang banyak menyatakan bahwa Pegi adalah korban salah tangkap dan Pegi mengaku berani mati mengaku bukan dia yang membunuh Vina. Jika nantinya Hakim memutus Pegi bebas tidak bersalah, bagaimana cara memulihkan harkat martabatnya sebagai korban salah tangkap? Apakah dengan putusan Hakim itu dengan sendirinya harkat martabat Pegi sudah dipulihkan? Apakah dengan putusan tersebut, Pegi bisa mengajukan ganti kerugian atas segala yang diderita selama di penjara? Batas waktu untuk mengajukan ganti kerugian dan tuntutan balik setelah putusan berapa lama?

DAFTAR ISI

    INTISARI JAWABAN

    Menurut KUHAP rehabilitasi adalah hak seorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam KUHAP.

    Dengan demikian, pemulihan harkat dan martabat seorang tersangka atau terdakwa korban salah tangkap dapat diberikan rehabilitasi melalui putusan pengadilan ataupun dalam bentuk penetapan.

    Selain itu, terdakwa juga berhak untuk mengajukan ganti kerugian jika terjadi salah tangkap.

    Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

    ULASAN LENGKAP

    Terima kasih atas pertanyaan Anda.

    Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Rehabilitasi dan Ganti Kerugian Bagi Korban Salah Tangkap yang dibuat oleh Rusti Margareth Sibuea, S.H., dan pertama kali dipublikasikan pada 28 September 2018.

    Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

    Hak-hak Korban Salah Tangkap

    Terhadap tersangka atau terdakwa yang salah tangkap, maka setidaknya terdapat dua hak yang dimiliki, yaitu ganti kerugian dan rehabilitasi.

    1. Ganti Kerugian

    Menurut Pasal 1 angka 22 KUHAP, ganti kerugian adalah hak seorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutannya yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam KUHAP.

    Apabila tersangka atau terdakwa diproses hukum tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan, maka ia berhak menuntut ganti kerugian berupa imbalan sejumlah uang. Hal tersebut ditegaskan kembali dalam Pasal 95 ayat (1) KUHAP sebagai berikut:

    Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.

    1. Rehabilitasi

    Selain ganti kerugian, tersangka atau terdakwa juga berhak untuk mendapatkan rehabilitasi. Pasal 1 angka 23 KUHAP mendefinisikan rehabilitasi adalah hak seorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam KUHAP.

    Rehabilitasi berhak mendapat rehabilitasi apabila nantinya yang bersangkutan diputus bebas atau lepas dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (inkracht). Hal ini diatur di dalam Pasal 97 ayat (1) KUHAP yang berbunyi:

    Seorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebasatau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

    Selain itu, dalam Pasal 97 ayat (3) KUHAP diatur bahwa permintaan rehabilitasi tersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri diputus oleh hakim praperadilan.

    Baca juga: Seluk Belik Praperadilan: Dari Objek Hingga Upaya Hukumnya

    Cara Memperoleh Rehabilitasi bagi Korban Salah Tangkap

    Sebagaimana telah kami jelaskan di atas, pemulihan harkat dan martabat seorang tersangka atau terdakwa yang salah tangkap dilakukan dengan pemberian rehabilitasi. Rehabilitasi dapat diberikan melalui putusan pengadilan ataupun dalam bentuk penetapan.

    Rehabilitasi bagi terdakwa diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan diatur dalam Pasal 97 ayat (2) KUHAP sebagai berikut:

    Rehabilitasi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

    Amar putusan pengadilan mengenai rehabilitasi berbunyi “Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.”[1]

    Apabila dalam amar putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut tidak sekaligus dicantumkan tentang pemberian rehabilitasinya, maka berdasarkan SEMA 11/1985, yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkaranya dalam tingkat pertama.[2] Pengadilan Negeri setelah menerima permohonan itu kemudian memberikan rehabilitasi yang diminta orang tersebut yang dituangkan dalam bentuk penetapan.[3]

    Dengan demikian, jika dalam amar putusan telah dicantumkan mengenai pemberian rehabilitasi, maka harkat martabat terdakwa telah dipulihkan melalui putusan tersebut. Namun, jika dalam dalam amar putusan tidak dicantumkan mengenai pemberian rehabilitasi, yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkaranya di tingkat pertama.

    Adapun, permintaan rehabilitasi sebagaimana dimaksud Pasal 97 ayat (3) KUHAP diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada pengadilan yang berwenang, selambat-lambatnya dalam waktu 14 hari setelah putusan mengenai sah tidaknya penangkapan atau penahanan diberitahukan kepada pemohon.[4]

    Jika permintaan rehabilitasi diajukan bersama-sama dengan permintaan mengenai sah tidaknya penangkapan atau penahanan, maka penetapan tentang rehabilitasi dicantumkan sekaligus dengan penetapan sah tidaknya penangkapan atau penahanan tersebut.[5]

    Amar penetapan dari praperadilan mengenai rehabilitasi berbunyi “Memulihkan hak pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.”[6]

    Mengenai prosedur rehabilitasi bagi tersangka dan terdakwa, dapat Anda simak juga di dalam artikel Syarat dan Prosedur Rehabilitasi bagi Tersangka dan Terdakwa.

    Prosedur Memperoleh Ganti Kerugian bagi Korban Salah Tangkap

    Selain rehabilitasi, berdasarkan ketentuan Pasal 95 ayat (1) KUHAP yang telah kami uraikan di atas, tersangka atau terdakwa berhak mengajukan tuntutan ganti kerugian berupa imbalan sejumlah uang. Tuntutan ganti kerugian tersebut diajukan kepada pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan.[7]

    Adapun besar ganti kerugian yang dapat diperoleh oleh tersangka atau terdakwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 PP 92/2015 sebagai berikut:

    1. Besarnya ganti kerugian berdasarkan bagi seorang yang perkaranya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan serta Pasal 95 KUHAP paling sedikit Rp500 ribu dan paling banyak Rp100 juta.
    2. Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP yang mengakibatkan luka berat atau cacat sehingga tidak bisa melakukan pekerjaan, besarnya ganti kerugian paling sedikit Rp25 juta dan paling banyak Rp300 juta.
    3. Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP yang mengakibatkan mati, besarnya ganti kerugian paling sedikit Rp50 juta dan paling banyak Rp600 juta.

    Adapun, jangka waktu pengajuan tuntutan ganti kerugian diatur dalam Pasal 7 PP 92/2015 sebagai berikut:

    (1) Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP hanya dapat diajukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal petikan atau salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap diterima.

    (2) Dalam hal tuntutan ganti kerugian tersebut diajukan terhadap perkara yang dihentikan pada tingkat penyidikan atau tingkat penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b KUHAP, maka jangka waktu 3 (tiga) bulan dihitung dari saat tanggal pemberitahuan penetapan praperadilan.

    Dengan demikian, terdakwa hanya dapat mengajukan tuntutan ganti kerugian dalam waktu 3 bulan sejak tanggal petikan putusan atau salinan putusan pengadilan yang telah inkracht diterima.

    Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.

    Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

    Dasar Hukum:

    1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
    2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kemudian diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
    3. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 1985 tentang Permohonan Rehabilitasi dari Terdakwa yang Dibebaskan atau Dilepas dari Segala Tuntutan Hukum.

    [1] Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (“PP 27/1983”)

    [2] Angka 2 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 1985 tentang Permohonan Rehabilitasi dari Terdakwa yang Dibebaskan atau Dilepas dari Segala Tuntutan Hukum (“SEMA 11/1985”)

    [3] Angka 3 SEMA 11/1985

    [4] Pasal 12 PP 27/1983

    [5] Penjelasan Pasal 12 PP 27/1983

    [6] Pasal 14 ayat (2) PP 27/1983

    [7] Pasal 95 ayat (3) KUHAP

    Tags

    acara peradilan
    hukumonline

    Punya Masalah Hukum yang sedang dihadapi?

    atauMulai dari Rp 30.000
    Powered byempty result

    KLINIK TERBARU

    Lihat Selengkapnya

    TIPS HUKUM

    Konversi Utang Jadi Setoran Saham, Ini Caranya

    14 Sep 2022
    logo channelbox

    Dapatkan info berbagai lowongan kerja hukum terbaru di Indonesia!

    Kunjungi

    Butuh lebih banyak artikel?

    dot
    Pantau Kewajiban Hukum
    Perusahaan Anda di sini!