Ketenagakerjaan

Cara Menghitung Masa Kerja

Bacaan 4 Menit
Cara Menghitung Masa Kerja

Pertanyaan

Saya seorang karyawan baru diangkat menjadi karyawan tetap (PKWTT) setelah menjalani masa kontrak (PKWT) selama 2 tahun. Pertanyaan saya, bagaimana cara menghitung masa kerja saya, apakah dihitung sejak diterima sebagai karyawan kontrak atau setelah diangkat menjadi karyawan tetap (PKWTT)? Mohon penjelasan dan dasar hukumnya. Terima kasih.

Intisari Jawaban

circle with chevron up

Perhitungan masa kerja memegang peranan penting, di antaranya dalam hal perhitungan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja (UPMK), besaran Tunjangan Hari Raya (THR), serta kapan cuti tahunan berhak diperoleh pekerja, mengingat perolehan hak tersebut bergantung pada lama masa kerja.

Lantas secara hukum, mulai kapan masa kerja dihitung?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Ulasan Lengkap

 

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh Diana Kusumasari, S.H., M.H. dan dipublikasikan pertama kali pada Senin, 24 Januari 2011.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, masa kerja adalah jangka waktu orang sudah bekerja (pada suatu kantor, badan, dan sebagainya).

Perhitungan masa kerja ini memegang peranan penting, di antaranya dalam hal perhitungan uang pesangon[1], uang penghargaan masa kerja (UPMK)[2], besaran Tunjangan Hari Raya (THR)[3], serta menentukan kapan pekerja berhak atas cuti tahunan[4], mengingat perolehan hak-hak ini bergantung pada lama masa kerja. Oleh karena itu secara hukum, mulai kapan masa kerja dihitung?

 

Perhitungan Masa Kerja

Secara hukum, masa kerja dihitung sejak adanya hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha atau sejak pekerja pertama kali mulai bekerja berdasarkan perjanjian kerja. Hal ini merujuk bunyi Pasal 50 UU Ketenagakerjaan:

Hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh.

Dalam hal ini, perjanjian kerja adalah perjanjian yang dapat dibuat secara lisan atau tertulis antara pekerja dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.[5] Tapi khusus perjanjian kerja untuk waktu tertentu (“PKWT”) atau kontrak, wajib berbentuk tertulis.[6]

Adapun salah satu unsur wajib yang dituangkan dalam perjanjian kerja tertulis yaitu mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja. [7] Sedangkan jika perjanjian kerja dibuat secara lisan, maka pengusaha wajib membuat Surat Pengangkatan yang memuat tanggal mulai bekerja.[8]

Dengan demikian, pada dasarnya masa kerja dihitung sejak ia pertama kali bekerja di perusahaan (tanggal mulai bekerja) yang ditentukan berdasarkan kesepakatan antara perusahaan dan pekerja sebagaimana tertuang dalam perjanjian kerja atau Surat Pengangkatan, dengan ketentuan sebagai berikut:

  1. Jika perjanjian kerja tertulis, maka masa kerja dihitung sejak tanggal mulai berlakunya perjanjian kerja.
  2. Jika perjanjian kerja lisan, masa kerja dihitung sejak tanggal mulai bekerja sebagaimana tercantum pada Surat Pengangkatan.
  3. Khusus perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu (“PKWTT”) disyaratkan masa percobaan kerja, maka masa kerja dihitung sejak tanggal pertama kali mulai bekerja saat masa percobaan kerja sebagaimana tercantum pada perjanjian kerja.[9]

Jadi menjawab pertanyaan Anda, dalam hal pekerja pada mulanya PKWT kemudian diangkat menjadi pekerja tetap berdasarkan PKWTT, selama masih dalam 1 perusahaan yang sama, masa kerja dihitung sejak tanggal pertama kali mulai bekerja sebagaimana tercantum pada PKWT, yang mendasari dimulainya hubungan kerja.

Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 

Dasar Hukum:

  1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
  3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

Referensi:

Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses pada Selasa, 13 April 2021 pukul 10.00 WIB.


[1] Pasal 81 angka 44 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UU Cipta Kerja”) yang mengubah Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”)

[2] Pasal 81 angka 44 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 156 ayat (3) UU Ketenagakerjaan

[4] Pasal 81 angka 13 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 79 ayat (3) UU Ketenagakerjaan

[5] Pasal 1 angka 14 dan Pasal 51 ayat (1) UU Ketenagakerjaan

[6] Pasal 81 angka 13 UU Cipta Kerja yang merubah Pasal 57 ayat (1) UU Ketenagakerjaan

[7] Pasal 54 ayat (1) huruf g UU Ketenagakerjaan

[8] Pasal 63 ayat (1) dan (2) huruf b UU Ketenagakerjaan

[9] Pasal 60 UU Ketenagakerjaan

Tags: