KlinikBerita
New
Hukumonline Stream
Data PribadiJurnal
Personalisasi
Halo,
Anda,

Segera Upgrade paket berlangganan Anda.
Dapatkan fitur lebih lengkap
Profil
Ada pertanyaan? Hubungi Kami
Bahasa
id-flag
en-flag

Dasar Hukum Pemberhentian Dekan PTN

Share
Kenegaraan

Dasar Hukum Pemberhentian Dekan PTN

Dasar Hukum Pemberhentian Dekan PTN
Nafiatul Munawaroh, S.H., M.HSi Pokrol

Bacaan 10 Menit

Dasar Hukum Pemberhentian Dekan PTN

PERTANYAAN

Belum lama ini viral dekan fakultas kedokteran Unair diberhentikan, karena pendapatnya menolak rencana kedatangan dokter asing ke Indonesia. Meski kabarnya saat ini jabatannya telah dikembalikan, namun saya ingin tahu apakah karena pendapat atau komentarnya, seorang dekan dapat diberhentikan?

DAFTAR ISI

    INTISARI JAWABAN

    Dekan adalah pimpinan fakultas atau sekolah di lingkungan universitas yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di masing-masing fakultas atau sekolah.

     

    Pada umumnya dekan dipilih, diangkat, dan diberhentikan oleh rektor serta bertanggung jawab kepada rektor, yang diangkat untuk masa jabatan 5 tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 kali masa jabatan.

    Lantas, apa saja alasan pemberhentian dekan perguruan tinggi negeri? Bisakah dekan diberhentikan karena menyampaikan pendapatnya?

     

    Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

    ULASAN LENGKAP

    Terima kasih atas pertanyaan Anda.

     

    KLINIK TERKAIT

    Dosen Cabuli Mahasiswi, Ini Jerat Hukumnya

    Dosen Cabuli Mahasiswi, Ini Jerat Hukumnya

    Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

     

    Dasar Hukum Pemberhentian Dekan

    Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000

    Mekanisme pemberhentian dekan pada perguruan tinggi negeri (“PTN”), pada dasarnya diatur di dalam peraturan pemerintah tentang statuta masing-masing universitas. Untuk menyederhanakan jawaban, kami akan memberikan dua contoh statuta PTN yaitu PP 67/2013 tentang statuta Universitas Gadjah Mada (“Statuta UGM”) dan PP 30/2014 tentang statuta Universitas Airlangga (“Statuta Unair”).

    Dekan adalah pimpinan fakultas atau sekolah di lingkungan universitas yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di masing-masing fakultas atau sekolah.[1]

    Lalu, siapa yang mengangkat dekan? Dekan pada umumnya dipilih, diangkat, dan diberhentikan oleh rektor serta bertanggung jawab kepada rektor.[2] Kemudian berapa lama masa jabatan dekan? Dekan diangkat untuk masa jabatan 5 tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 kali masa jabatan.[3]

    Mengenai alasan hukum pemberhentian dekan, dalam Statuta UGM, hanya dijelaskan bahwa dekan diangkat dan diberhentikan oleh rektor.[4] Adapun, aturan lebih lanjut mengenai pemberhentian dekan, diatur di dalam peraturan Majelis Wali Amanat (MWA) yaitu organ UGM yang menyusun dan menetapkan kebijakan umum UGM.[5]

    Selanjutnya, alasan atau dasar pemberhentian dekan menurut Statuta Unair sebagaimana Anda sebutkan dalam pertanyaan adalah:[6]

    1. berakhir masa jabatan;
    2. meninggal dunia;
    3. mengundurkan diri;
    4. sakit yang menyebabkan tidak mampu bekerja secara permanen;
    5. sedang studi lanjut; dan/atau
    6. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana penjara.

    Lebih lanjut, Pasal 14 Peraturan Rektor Unair 27/2020 dijelaskan bahwa jika dekan yang telah ditetapkan dan dilantik berhalangan tetap atau diberhentikan karena sebab lain dalam masa jabatannya, rektor mengangkat salah satu wakil dekan sebagai dekan untuk menjabat meneruskan periode jabatan yang tersisa.

    Namun demikian, kami berpendapat bahwa statuta universitaslah yang digunakan dalam prosedur operasional di internal PTN. Hal ini karena statuta universitas merupakan peraturan dasar pengelolaan universitas yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di universitas.[7]

    Dengan demikian, menjawab pertanyaan Anda, apabila benar bahwa alasan pemberhentian dekan fakultas kedokteran Unair karena pendapatnya menolak kedatangan dokter asing ke Indonesia, maka pemberhentian tersebut tidak sesuai dengan ketentuan di dalam Statuta Unair.

    Ketentuan pemberhentian dekan tersebut tentunya akan berbeda di masing-masing PTN. Misalnya peraturan pemberhentian dekan di lingkungan UGM tidak diatur secara rinci di dalam Statuta UGM, melainkan diatur di dalam Peraturan Majelis Wali Amanat UGM.

     

    Kebebasan Menyampaikan Pendapat

    Selain membahas mengenai alasan pemberhentian dekan menurut statuta universitas, kami juga akan membahas mengenai kebebasan berpendapat di lingkungan PTN. Secara hukum, setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Hak ini dijamin di dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945.

    Dalam konteks perguruan tinggi, sivitas akademika yang terdiri atas dosen (termasuk dosen yang menjadi dekan) dan mahasiswa, juga berhak untuk menyampaikan pendapat akademiknya.

    Pasal 8 ayat (1) UU Dikti mengatur bahwa dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, berlaku kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan. Dalam pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan tersebut, pimpinan PTN wajib melindungi dan memfasilitasinya.[8]

    Yang dimaksud dengan kebebasan akademik adalah kebebasan sivitas akademika dalam pendidikan tinggi untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan tridharma.[9]

    Sementara, kebebasan mimbar akademik adalah wewenang profesor dan/atau dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya.[10]

    Adapun, otonomi keilmuan merupakan otonomi sivitas akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik.[11]

    Dengan demikian, kami berpendapat bahwa setiap sivitas akademika di dalam perguruan tinggi tidak bisa diberhentikan atas dasar melaksanakan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademiknya. Hal ini karena pimpinan PTN (rektor) wajib untuk melindungi dan memfasilitasi kebebasan akademiknya.

    Baca juga: Kebebasan Akademik Mahasiswa Wajib Dilindungi Perguruan Tinggi

     

    Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

     

    DASAR HUKUM

    Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
    Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
    Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada
    Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga
    Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 27 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pengangkatan Dekan Periode 2020-2025

        


    [1] Lihat Pasal 1 angka 13 Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada (“PP 67/2013”) dan Pasal 1 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga (“PP 30/2014”)

    [2] Pasal 45 ayat (2) dan Pasal 46 ayat (2) PP 67/2013 serta Pasal 50 ayat (1) dan (4) PP 30/2014

    [3] Pasal 46 ayat (1) PP 67/2013 dan Pasal 50 ayat (5) PP 30/2014

    [4] Pasal 46 ayat (2) PP 67/2013

    [5] Pasal 46 ayat (3) jo. Pasal 1 angka 3 PP 67/2013

    [6] Pasal 53 PP 30/2014

    [7] Pasal 1 angka 2 PP 30/2014 dan Pasal 1 angka 2 PP 67/2013

    [8] Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (“UU Dikti”)

    [9] Pasal 9 ayat (1) UU Dikti

    [10] Pasal 9 ayat (2) UU Dikti

    [11] Pasal 9 ayat (3) UU Dikti

    Tags

    dekan
    dosen

    Punya Masalah Hukum yang sedang dihadapi?

    atauMulai dari Rp 30.000
    Powered byempty result

    KLINIK TERBARU

    Lihat Selengkapnya

    TIPS HUKUM

    Tips Cicil Rumah dengan KPR Agar Terhindar Risiko Hukum

    2 Apr 2024
    logo channelbox

    Dapatkan info berbagai lowongan kerja hukum terbaru di Indonesia!

    Kunjungi

    Butuh lebih banyak artikel?

    dot
    Pantau Kewajiban Hukum
    Perusahaan Anda di sini!