KlinikBerita
New
Hukumonline Stream
Data PribadiJurnal
Personalisasi
Halo,
Anda,

Segera Upgrade paket berlangganan Anda.
Dapatkan fitur lebih lengkap
Profil
Ada pertanyaan? Hubungi Kami
Bahasa
id-flag
en-flag

Debt Collector Pinjol Menyita Barang Milik Debitur, Bolehkah?

Share
Perlindungan Konsumen

Debt Collector Pinjol Menyita Barang Milik Debitur, Bolehkah?

<i>Debt Collector</i> Pinjol Menyita Barang Milik Debitur, Bolehkah?
Fikri Mursyid Salim, S.H.LAPS SJK

Bacaan 10 Menit

<i>Debt Collector</i> Pinjol Menyita Barang Milik Debitur, Bolehkah?

PERTANYAAN

Bolehkah debt collector pinjol menyita barang-barang milik debitur atau konsumen karena tidak bisa membayar utang?

DAFTAR ISI

    INTISARI JAWABAN

    Debt collector atau penagih utang pinjaman online (“pinjol”) pada dasarnya tidak memiliki kewenangan untuk mengambil atau mengeksekusi barang-barang milik debitur. Hal ini dikarenakan tidak adanya hak dan kewenangan penyelenggara pinjol maupun debt collector pinjol untuk melakukan eksekusi barang debitur tanpa ada putusan pengadilan.

    Lantas, apa langkah hukum yang dapat dilakukan oleh debitur jika harta atau barang miliknya diambil paksa oleh debt collector dari pinjol?

    Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

    ULASAN LENGKAP

    Terima kasih atas pertanyaan Anda.

    Artikel ini dibuat berdasarkan KUHP lama dan UU 1/2023 tentang KUHP yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023.

    KLINIK TERKAIT

    Etika Penagihan Utang oleh Debt Collector

    Etika Penagihan Utang oleh <i>Debt Collector</i>

    Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

    Wewenang Pinjol Mengeksekusi Harta Debitur

    Petugas penagihan utang atau debt collector pada dasarnya diberikan kuasa oleh penyelenggara layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi (LPBBTI) atau dikenal juga dengan penyelenggara fintech atau pinjaman online (“pinjol”) untuk melakukan penagihan utang kepada debitur ketika kualitas pinjaman sudah macet. Namun, apakah pinjaman online bisa sita barang atau mengeksekusi barang milik debitur untuk melunasi utangnya?

    Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000

    Umumnya, pada layanan kredit perbankan dibutuhkan objek jaminan atas suatu utang. Jaminan tersebut dapat berupa fidusia untuk benda bergerak, hak tanggungan untuk tanah dan/atau rumah, dan hipotik untuk kapal. Dalam hal ini, pihak perbankan selaku kreditur dapat melakukan penyitaan atau eksekusi atas objek jaminan milik debitur dengan prosedur tertentu seperti dengan putusan pengadilan apabila kredit debitur macet.

    Baca juga: 5 Jenis dan Contoh Jaminan Kebendaan

    Sementara itu, layanan pinjol memang dimungkinan untuk menerima objek jaminan seperti perbankan sebagaimana diatur di dalam POJK 10/2022.[1] Namun, layanan pinjol acap kali tidak memerlukan agunan atau benda untuk dijaminkan. Selain itu, pada umumnya nilai utang debitur pinjol tidak begitu besar sehingga tidak memerlukan objek jaminan.

    Dalam hal utang pinjol yang tidak ada jaminan atas utang, maka penyelenggara pinjol tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penyitaan atau melakukan eksekusi terhadap barang milik debitur.

    Hal ini ditegaskan di dalam artikel Panduan Hukum Menghadapi Debt Collector bahwa debt collector sebagai kuasa dari kreditur untuk menagih utang tidak boleh menyita paksa barang-barang milik debitur. Sebab pada prinsipnya penyitaan barang-barang milik debitur yang wanprestasi hanya bisa dilakukan atas dasar putusan pengadilan.

    Lain halnya apabila pinjaman tersebut disertai dengan jaminan, maka penyelenggara pinjol diberikan kewenangan untuk melakukan eksekusi objek jaminan melalui parate executie pada sertifikat jaminan fidusia, hak tanggungan, dan lain-lain.

    Dalam hal debitur tidak membayar utangnya, sebetulnya pinjol dapat melakukan upaya hukum dengan mengajukan gugatan wanprestasi ke pengadilan negeri dan kemudian dapat meminta sita jaminan atas harta kekayaan yang dimiliki oleh debitur. Pinjol melalui debt collector tidak dapat melakukan eksekusi atas benda-benda milik debitur seperti kedudukan bank sebagai kreditur preferen yang ada jaminan kebendaan.

    Baca juga: Debitur Wanprestasi pada Kredit Tanpa Agunan, Ini Langkah Hukumnya

    Hukumnya Pinjol yang Mengambil Barang Debitur untuk Lunasi Utang

    Sebagaimana dijelaskan dalam Panduan Hukum Menghadapi Debt Collector, tindakan debt collector pinjol yang mengambil paksa barang atau harta debitur tanpa hak merupakan suatu perbuatan melawan hukum dimana debitur dapat mengajukan gugatan perdata atasnya.

    Masih dalam artikel yang sama, debt collector yang mengambil barang debitur secara paksa juga dapat dijerat dengan pasal pencurian sebagaimana diatur di dalam Pasal 362 KUHP atau Pasal 365 ayat (1) KUHP apabila disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.

    Jika dipadankan dengan KUHP baru yaitu UU 1/2023 yang berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan,[2] yaitu tahun 2026, maka dapat dikenakan Pasal 476 UU 1/2023 tentang tindak pidana pencurian atau Pasal 479 ayat (1) UU 1/2023 jika tindak pidana pencurian dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.

    Adapun, penyelenggara pinjol selaku perusahaan yang memberikan kuasa kepada debt collector dalam melakukan penagihan utang, juga dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas tindak pidana yang dilakukan oleh debt collector. Hal didasarkan pada ketentuan Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP. Selain itu, perusahaan pinjol sebagai korporasi termasuk sebagai subjek hukum yang dapat dipidana menurut ilmu pidana.[3]

    Baca juga: Perbedaan Turut Serta Melakukan dan Pembantuan Tindak Pidana

    Pertanggungjawaban penyelenggara pinjol ini juga diatur lebih lanjut di dalam POJK 10/2022 bahwa pinjol harus bertanggung jawab penuh atas segala dampak yang ditimbulkan dari kerja sama dengan pihak lain (debt collector) dalam hal penagihan utang.[4] Apabila pinjol tidak bertanggung jawab atas dampak yang ditimbulkan tersebut, maka dapat dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, dan/atau pencabutan izin yang dapat disertai dengan pemblokiran sistem elektronik penyelenggara.[5]

    Langkah Hukum Debitur Jika Hartanya Diambil Paksa Debt Collector Pinjol

    Dengan demikian, apabila barang atau harta debitur diambil secara paksa oleh debt collector pinjol untuk melunasi utang, padahal perjanjian utang piutang yang disepakati tidak menggunakan jaminan, maka debitur dapat melaporkan tindakan tersebut kepada pihak kepolisian atas dasar tindak pidana pencurian.

    Selain itu, debitur juga dapat mengajukan gugatan perdata perbuatan melawan hukum sebab penyitaan barang oleh debt collector pinjol kepada debitur bukanlah tindakan yang diizinkan tanpa melalui proses hukum yang tepat. Debt collector tidak memiliki kewenangan untuk melakukan eksekusi terhadap barang debitur, sehingga tindakan debt collector tersebut melawan hukum.

    Debitur juga dapat melaporkan tindakan tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan agar penyelenggara pinjol dikenai sanksi administratif.[6]

    Perlu kami sampaikan bahwa tindakan yang dapat dilakukan oleh debt collector pinjol dalam menagih utang hanya sebatas mengingatkan debitur tanpa disertai dengan ancaman, kekerasan, maupun pengambilan paksa harta debitur.

    Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.

    Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

    DASAR HUKUM

    Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
    Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
    Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 Tahun 2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi

    REFERENSI

    Wening Novridasati (et.al). Pertanggungjawaban Pidana Desk Collector Fintech Ilegal Serta Perlindungan Terhadap Korban. Jurnal Litigasi, Vol. 21 (2), 2020.


    [1] Lihat Pasal 32 ayat (2) huruf I Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 Tahun 2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi ("POJK 10/2022")

    [2] Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

    [3] Wening Novridasati et. al. Pertanggungjawaban Pidana Desk Collector Fintech Ilegal Serta Perlindungan Terhadap Korban. Jurnal Litigasi, Vol. 21 (2), 2020, hal. 252.

    [4] Pasal 103 ayat (4) POJK 10/2022

    [5] Pasal 105 ayat (1) dan (2) POJK 10/2022

    [6] Lihat Pasal 15 ayat (4), (7), (8), dan (9) POJK 10/2022

    Tags

    pinjol
    pinjaman online

    Punya Masalah Hukum yang sedang dihadapi?

    atauMulai dari Rp 30.000
    Powered byempty result

    KLINIK TERBARU

    Lihat Selengkapnya

    TIPS HUKUM

    Tips Terhindar dari Penipuan Mobil Skema Segitiga

    24 Jul 2024
    logo channelbox

    Dapatkan info berbagai lowongan kerja hukum terbaru di Indonesia!

    Kunjungi

    Butuh lebih banyak artikel?

    dot
    Pantau Kewajiban Hukum
    Perusahaan Anda di sini!