Ketenagakerjaan

Diminta Lembur Sampai Drop, Bolehkah Resign Sebelum PKWT Berakhir?

Bacaan 8 Menit
Diminta Lembur Sampai <i>Drop</i>, Bolehkah <i>Resign</i> Sebelum PKWT Berakhir?

Pertanyaan

Apakah saya bisa resign sebelum kontrak habis tanpa bayar penalti? Saya pegawai PKWT, baru bekerja sekitar 6 bulan di perusahaan X. Sebetulnya ini perusahaan kecil, timnya hanya berjumlah 6 orang termasuk bosnya. Saya dikontrak untuk kerja selama satu tahun, apabila sebelum 1 tahun saya berhenti, saya harus membayar sebanyak 30 juta rupiah. Tentunya saya tidak sanggup. Awalnya saya senang bekerja karena ini pekerjaan pertama saya, tapi lama kelamaan tugas-tugas yang diberikan kepada saya menjadi menumpuk sampai-sampai saya harus lembur banyak. Setiap bulan, jam lembur saya tidak kurang dari 50 jam, bahkan bulan ini mencapai hampir 90 jam lembur. Saya merasa sangat lelah dan ujung-ujungnya saya drop, tapi walaupun saya sakit saya tetap ditugaskan bekerja seperti biasa. Keadaan ini membuat saya stres dan fisik saya pun melemah. Apa yang sebaiknya saya lakukan? Bisakah saya resign sebelum kontrak habis karena alasan kesehatan yang menurun? Ibu saya sudah tidak tega melihat saya sakit. Sebagai informasi tambahan, bos saya adalah orang yang tidak mau menerima kritik.

Intisari Jawaban

circle with chevron up

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berlaku secara jelas mengatur bahwa barang siapa yang mengakhiri hubungan kerja sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (“PKWT”) berakhir, maka pihak yang mengakhiri wajib membayar denda kepada pihak lainnya sejumlah sisa upah pekerja hingga masa PKWT berakhir.

Apabila Anda tidak sanggup membayar denda tersebut dan Anda memutuskan untuk melanjutkan pekerjaan Anda, maka perusahaan wajib memenuhi hak-hak Anda dalam hal adanya kerja lembur seperti upah lembur, istirahat yang cukup, dan makanan/minuman.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Ulasan Lengkap

Ketentuan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)

Berdasarkan Pasal 1 angka 10 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja (“PP 35/2021”), PKWT adalah perjanjian kerja antara pekerja dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja (i) dalam waktu tertentu atau (ii) untuk pekerjaan tertentu. Perlu diperhatikan, PKWT hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya dapat diselesaikan dalam waktu tertentu[1] yaitu:

  1. Berdasarkan jangka waktu:[2]
    1. Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama;
    2. Pekerjaan yang bersifat musiman; atau
    3. Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan.
  1. Berdasarkan selesainya suatu pekerjaan tertentu:[3]
    1. Pekerjaan yang sekali selesai; atau
    2. Pekerjaan yang sifatnya sementara.

Selain pekerjaan-pekerjaan tertentu di atas, PKWT dapat dilaksanakan terhadap pekerjaan tertentu lainnya yang jenis dan sifat atau kegiatannya bersifat tidak tetap.[4]

Pengunduran Diri Sebelum Habisnya Jangka Waktu PKWT

Terkait dengan pengunduran diri sebelum jangka waktu PKWT berakhir, Pasal 62 UU Ketenagakerjaan mengatur bahwa apabila salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam PKWT, atau berakhirnya hubungan kerja bukan karena:

  1. pekerja meninggal dunia;
  2. berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja;
  3. adanya putusan pengadilan dan/atau putusan atau penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
  4. adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama yang menyebabkan berakhirnya hubungan kerja,

pihak yang mengakhiri hubungan kerja diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar upah pekerja sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja.

Sehingga, apabila Anda melakukan pengunduran diri (resign) sebelum masa kontrak berakhir, maka Anda akan menjadi pihak yang mengakhiri hubungan kerja, dan akan diwajibkan membayar ganti rugi sebagaimana telah kami jelaskan di atas.

Uang Kompensasi

Selain mengenai ganti rugi, sehubungan dengan PKWT terdapat juga ketentuan mengenai uang kompensasi, yaitu uang yang wajib dibayarkan oleh pemberi kerja/perusahaan kepada pekerja (dalam hal ini Anda) dalam hal terjadi pengakhiran PKWT oleh pihak manapun.[5] Sehingga, apabila Anda memutuskan untuk melakukan pengunduran diri, maka Anda berhak atas uang kompensasi pada saat berakhirnya PKWT setelah mempunyai masa kerja paling sedikit 1 bulan secara terus menerus,[6] yang dihitung dengan ketentuan sebagai berikut:[7]

  1. PKWT selama 12 (dua belas) bulan secara terus menerus, diberikan sebesar 1 (satu) bulan Upah;
  2. PKWT selama 1 (satu) bulan atau lebih tetapi kurang dari 12 (dua belas) bulan, dihitung secara proporsional dengan perhitungan:

Masa Kerja x 1 (satu) bulan upah;

12

  1. PKWT selama lebih dari 12 (dua belas) bulan, dihitung secara proporsional dengan perhitungan:

Masa Kerja x 1 (satu) bulan upah;

 12

Berdasarkan penjelasan Anda, mengingat Anda telah bekerja selama 6 (enam) bulan, maka uang kompensasi yang akan Anda terima adalah sebesar ½ dari upah 1 bulan Anda.

Ketentuan Lembur

Selanjutnya, apabila Anda memilih untuk tidak mengakhiri hubungan kerja, maka Anda dapat membicarakan terkait lembur yang diminta oleh pemberi kerja/perusahaan. Berdasarkan Pasal 26 PP 35/2021, waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling lama 4 jam dalam 1 hari dan 18 jam dalam 1 minggu, tidak termasuk kerja lembur yang dilakukan waktu istirahat mingguan (libur akhir pekan) dan/atau hari libur resmi. Apabila ketentuan tersebut dilanggar, maka pemberi kerja dapat dikenakan sanksi pidana denda paling sedikit Rp5 juta dan paling banyak Rp50 juta.[8]

Lebih lanjut, apabila Anda ditugaskan untuk lembur perusahaan berkewajiban untuk:[9]

  1. Membayar upah kerja lembur;
  2. Memberi kesempatan untuk istirahat secukupnya; dan
  3. Memberikan makanan dan minuman paling sedikit 1.400 kilo kalori, apabila kerja lembur dilakukan selama 4 jam atau lebih.

Adapun upah kerja lembur didasarkan pada perhitungan upah sejam, yaitu sejumlah 1/173 kali upah bulanan.[10] Jumlah pemberian upah kerja lembur adalah sebagai berikut:

  1. Upah kerja lembur untuk hari biasa:[11]

Jam ke 1 (satu) = 1,5 x upah 1 jam.

Jam ke 2 (dua) dan seterusnya = 2 x upah 1 jam.

  1. Upah kerja lembur untuk hari istirahat mingguan dan/atau hari libur resmi untuk pekerja dengan 6 hari kerja dan 40 jam kerja dalam seminggu:[12]

Jam ke 1 (satu) sampai jam ke 7 (tujuh) = 2 x upah 1 jam.

Jam ke 8 (delapan) = 3 x upah 1 jam.

Jam ke 9 (sembilan) sampai jam ke 11 (sebelas) = 4 x upah 1 jam.

  1. Upah kerja lembur untuk hari libur resmi yang jatuh pada hari kerja terpendek untuk pekerja dengan 6 hari kerja dan 40 jam kerja dalam seminggu:[13]

Jam ke 1 (satu) sampai jam 5 (lima) = 2 x upah 1 jam.

Jam ke 6 (enam) = 3 x upah 1 jam.

Jam ke 7 (tujuh) sampai jam ke 9 (sembilan) = 4 x upah 1 jam.

  1. Upah kerja lembur untuk hari istirahat mingguan dan/atau hari libur resmi untuk pekerja dengan 5 hari kerja dan 40 jam kerja dalam seminggu:[14]

Jam ke 1 (satu) sampai jam 8 (delapan) = 2 x upah 1 jam.

Jam ke 9 (sembilan) = 3 x upah 1 jam.

Jam ke 10 (sepuluh) sampai jam ke 12 (dua belas) = 4 x upah 1 jam.

Oleh karena itu, apabila Anda memutuskan untuk melanjutkan PKWT, sudah sepantasnya perusahaan menaati batasan jam kerja lembur dan memberikan fasilitas-fasilitas yang disebutkan di atas yaitu upah lembur, pemberian istirahat secukupnya, serta makanan dan minuman.

Perselisihan Terkait Lembur

Selanjutnya, apabila masih terdapat perselisihan terkait ketentuan lembur, seperti perusahaan tidak memberikan waktu yang cukup untuk istirahat kepada Anda, maka dapat dikatakan terjadi perselisihan hubungan industrial yaitu perselisihan hak. Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial(“UU 2/2004”) perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundangundangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

Apabila ada perselisihan hubungan industrial, berdasarkan peraturan yang berlaku wajib diselesaikan terlebih dahulu melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mencapai mufakat.[15] Apabila dalam jangka waktu 30 hari salah satu pihak menolak untuk berunding atau tidak tercapai kesepakatan, maka perundingan bipartit dianggap gagal[16] dan salah satu pihak dapat mencatatkan perselisihannya kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat dengan melampirkan bukti dilaksanakannya perundingan bipartit,[17] dan kemudian dilanjutkan dengan mediasi.[18] Dalam hal upaya mediasi tidak berhasil, maka Anda dapat mengajukan gugatan kepada pemberi kerja/perusahaan di Pengadilan Hubungan Industrial.[19]

Pekerja yang Sakit

Selain itu, Anda juga menyebutkan bahwa Anda tetap diberi tugas atau dipekerjakan meskipun dalam kondisi sakit. Dalam hal ini, Pasal 40 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (“PP 36/2021”) mengatur bahwa pekerja yang sakit dan tidak dapat melakukan pekerjaan merupakan salah satu jenis halangan yang menjadi alasan pekerja tidak masuk bekerja dan/atau tidak melakukan pekerjaan. Menurut PenjelasanPasal 93 ayat (2) huruf a UU Ketenagakerjaan, sakit yang dijadikan alasan pekerja tidak dapat melakukan pekerjaan di sini adalah sakit yang didasarkan pada surat keterangan sakit dari dokter. Jadi bukan karena alasan sepihak dari pekerja, tetapi harus ada keterangan dari dokter, sebagaimana yang dijelaskan dalam artikel Jika Pekerja Sakit Tapi Tak Berikan Surat Dokter. Apabila Anda telah memberikan surat keterangan sakit dari dokter kepada pemberi kerja/perusahaan, maka pemberi kerja/perusahaan tetap wajib membayar upah Anda walaupun Anda tidak bekerja.

Kesimpulan dan Saran

Menjawab pertanyaan Anda di atas, jika Anda tidak dapat membayar denda sebagaimana yang Anda sebutkan dan Anda memutuskan untuk tetap melanjutkan PKWT, kami menyarankan kepada Anda untuk melakukan komunikasi secara formal dengan pemberi kerja/perusahaan terkait dengan hak-hak kerja lembur yang harusnya Anda dapatkan sebagaimana yang kami jelaskan di atas. Namun, apabila di kemudian hari terdapat perbedaan pendapat terkait kerja lembur ataupun hak-hak Anda yang tidak terpenuhi, maka Anda dapat mengupayakan penyelesaian perselisihan tersebut sesuai dengan prosedur yang kami jelaskan sebelumnya.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

  1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
  2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

[1] Pasal 81 angka 15 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UU Cipta Kerja”) yang mengubah Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”)

[2] Pasal 5 ayat (1) PP 35/2021

[3] Pasal 5 ayat (2) PP 35/2021

[4] Pasal 5 ayat (3) PP 35/2021

[5] Pasal 17 PP 35/2021

[6] Pasal 15 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) PP 35/2021

[7] Pasal 16 ayat (1) PP 35/2021

[8] Pasal 81 angka 66 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 188 ayat (1) UU Ketenagakerjaan

[9] Pasal 29 ayat (1) PP 35/2021

[10] Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) PP 35/2021

[11] Pasal 31 ayat (1) PP 35/2021

[12] Pasal 31 ayat (2) huruf a PP 35/2021

[13] Pasal 31 ayat (2) huruf b PP 35/2021

[14] Pasal 31 ayat (3) PP 35/2021

[15] Pasal 3 ayat (1) UU 2/2004

[16] Pasal 3 ayat (3) UU 2/2004

[17] Pasal 4 ayat (1) UU 2/2004

[18] Penjelasan umum angka 6 UU 2/2004

[19] Pasal 5 UU 2/2004

Tags: