Bisnis

Gadai Saham PT Go Public

Bacaan 5 Menit
Gadai Saham PT Go Public

Pertanyaan

1) Hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan/dipenuhi dalam hal kita menerima jaminan pembayaran hutang berupa penggadaian atas saham-saham PT go public yang sudah tercatat di bursa efek, sehingga jaminan tersebut nantinya dapat dieksekusi (dalam hal debitur wanprestasi)? 2) Bagaimana pula bila saham-saham tersebut sudah scriptless? 3) Apakah sudah ada juklak atau peraturan lainnya (khususnya dari badan/lembaga yang terkait dengan pasar modal) yang mengatur masalah eksekusi atas saham PT go public tersebut? 4) Apakah sudah ada contoh kasus eksekusi gadai saham di Bursa Efek Indonesia?

Ulasan Lengkap

 

1.      Beberapa hal yang perlu diperhatikan/dipenuhi dalam menerima jaminan gadai saham antara lain:

a)     seberapa besar nilai saham yang dapat dijadikan agunan/jaminan gadai. Hal ini karena saham sebagai surat berharga yang diperdagangkan sering mengalami fluktuasi/perubahan harga;

b)     bagaimana bila terjadi penurunan harga saham yang sangat tajam, yang mengakibatkan harga saham tidak mencukupi lagi terhadap pemenuhan kebutuhan jaminan;

c)     Gadai saham ini wajib dicatatkan dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus Pemegang Saham. Hal ini sesuai dengan pasal 60 ayat (3) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”);

d)     Benda yang dijadikan objek gadai harus dikeluarkan dari kekuasaan kreditur, untuk ditaruh di bawah kekuasaan kreditur atau pihak ketiga yang disetujui kedua belah pihak. Hal ini dikenal sebagai inbezitstelling, dan merupakan syarat utama terjadinya gadai. Inbezitstelling sendiri diatur dalam pasal 1152 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPer”). Pada saham-saham yang masih berbentuk lembaran, maka pelepasan penguasaan debitur atas saham mudah dilakukan, yaitu dengan menyerahkan lembaran saham itu kepada penguasaan kreditur atau pihak ketiga. Namun, untuk saham-saham tanpa warkat (scriptless) maka pelepasan penguasaan debitur atas saham yang digadaikan dapat dilakukan melalui bantuan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

 

2.      apabila saham sudah scriptless (tanpa warkat). Pada saat ini, umumnya saham-saham yang diperdagangkan sudah berbentuk scriptless. Jadi, pemegang saham sudah tidak lagi memegang saham dalam bentuk fisik lembaran saham. Bukti kepemilikan saham yag dimilikinya tidak berupa lembaran saham secara fisik, namun berupa rekening saham yang dia miliki melalui Perusahaan Efek, Bank Kustodian, dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. Saham-saham yang dimiliki oleh pemegang saham tersebut dicatatkan atas nama pemegang saham dalam catatan rekening yang terpisah dari keuangan Perusahaan Efek. Perusahaan Efek ini kemudian menitipkan saham tersebut atas nama Perusahaan Efek yang bersangkutan pada Bank Kustodian. Kemudian, Bank Kustodian menitipkan saham tersebut ke Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (yang dalam hal ini di Indonesia dijalankan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia/KSEI). Rekening yang dititipkan oleh Bank Kustodian di Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian ini tercatat atas nama Bank Kustodian yang bersangkutan sebagai wakil substitusi Perusahaan Efek yang mewakili pemegang saham. Selanjutnya, berdasarkan rekening saham yang terdapat pada tiga lembaga tersebut, Emiten mencatatkan kepemilikan saham atas dirinya melalui Biro Administrasi Efek. Jadi, bukti rekening itulah yang dijadikan sebagai bukti bahwa si pemegang saham memiliki saham-saham di suatu Emiten.

 

3.      Setahu kami, hingga saat ini belum ada peraturan perundang-undangan ataupun petunjuk pelaksanaan yang secara khusus dan terperinci mengatur mengenai gadai saham maupun cara eksekusinya. Pelaksanaan gadai saham masih mengacu pada aturan-aturan gadai saham secara umum dalam UUPT dan Kepdir KSEI No.: KEP-012/DIR/KSEI/0807 tentang Perubahan Peraturan Jasa Kustodian Sentral (“Kepdir KSEI”) tanggal 9 Desember 2009, serta aturan tentang gadai dalam KUHPer. Dalam Kepdir KSEI soal gadai saham diatur di bawah butir 2.2. tentang Administrasi atas Efek yang Diagunkan. Butir 2.2.1. Kepdir KSEI berbunyi:

 

“Pemegang rekening dapat mengagunkan Efek dalam Rekening Efeknya sebagai agunan utang, dengan mengajukan permohonan agunan Efek secara tertulis kepada Kustodian Sentral Efek Indonesia. Setiap permohonan untuk mengagunkan Efek harus memuat keterangan antara lain: jumlah, jenis Efek, pihak yang menerima agunan dan persyaratan agunan lainnya.”

 

4.      Contoh kasus eksekusi gadai saham PT terbuka adalah pada kasus gadai saham oleh pemegang saham PT BFI Finance Indonesia Tbk melawan PT Aryaputra Teguharta di Pengadlan Negeri Jakarta Pusat, seperti dapat Anda baca di artikel-artikel berikut:

-         Perjanjian Gadai Saham Kasus BFI Masih Sisakan Persoalan

-         APT Menang, PN Jakpus Sita Seluruh Saham BFI Finance

-         Dikalahkan APT di PN Jakpus, Pemegang Saham BFI Marah Besar

-         Gadai Saham Berujung pada Dua Putusan Berbeda

-         10 Perkara Litigasi Komersial Paling Menghebohkan 2004

 

Demikian yang kami ketahui, semoga bermanfaat.

 

Dasar hukum:

 
  1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie atau BW, Staatsblad 1847 No. 23)
  2. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
  3. Keputusan Direktur PT Kustodian Sentral Efek Indonesia No.: KEP-012/DIR/KSEI/0807 tentang Perubahan Peraturan Jasa Kustodian Sentral
Tags: