Gaji Dipotong karena Terlambat Masuk Kerja, Bolehkah?
Gaji Dipotong karena Terlambat Masuk Kerja, Bolehkah?
Ketenagakerjaan

Gaji Dipotong karena Terlambat Masuk Kerja, Bolehkah?

Gaji Dipotong karena Terlambat Masuk Kerja, Bolehkah?

Pertanyaan

Saya ada pertanyaan terkait pemotongan upah pokok pekerja. Apakah sebuah perusahaan dapat melakukan pemotongan upah pokok (dipotong kumulatif per menit keterlambatan) karena pekerjanya terlambat hadir? Sebagai catatan, komponen upah di perusahaan saya adalah upah pokok, tunjangan kemahalan dan tunjangan grade. Mohon pencerahannya.

Intisari Jawaban

circle with chevron up

Pemotongan gaji atau upah pekerja dapat dilakukan karena beberapa alasan, salah satunya karena denda. Sementara itu, denda dapat dikenakan terhadap karyawan yang melakukan pelanggaran baik karena kesengajaan ataupun kelalaian, misalnya terlambat masuk kerja.

Namun demikian, ketentuan mengenai pemotongan gaji tersebut harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak melebihi jumlah tertentu.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Ulasan Lengkap

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Bolehkah Gaji Dipotong Karena Terlambat Masuk Kerja? yang dibuat oleh Letezia Tobing, S.H., M.Kn., dan dipublikasikan pertama kali pada Rabu, 30 Desember 2015.

Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

Sebelum menjawab pertanyaan Anda, perlu diketahui dalam Pasal 81 angka 25 UU Cipta Kerja yang menambah Pasal 88A ayat (7) UU Ketenagakerjaan memberikan ketentuan bahwa denda dapat diberikan kepada pekerja/buruh akibat adanya pelanggaran baik karena kesengajaan maupun kelalaian.

Berdasarkan keterangan yang Anda sampaikan, gaji dipotong perusahaan karena pekerja terlambat masuk kerja, maka keterlambatan tersebut dapat tergolong sebagai pelanggaran baik karena disengaja maupun lalai.

Adapun pemotongan upah menurut Pasal 63 ayat (1) PP 36/2021 dapat dilakukan untuk pembayaran:

  1. denda;
  2. ganti rugi;
  3. uang muka Upah;
  4. sewa rumah dan/atau sewa barang milik Perusahaan yang disewakan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh;
  5. utang atau cicilan utang pekerja/buruh; dan/atau
  6. kelebihan pembayaran upah.”

Berdasarkan hal tersebut, jika pekerja terlambat masuk kerja dan dikenai denda, pengusaha dapat memotong upah pekerja untuk membayar denda.

Adapun terkait dengan gaji dipotong karena denda, hal tersebut harus dilakukan sesuai dengan perjanjian kerja bersama (PKB), perjanjian kerja (PK), atau peraturan perusahaan (PP).[1] Jika dalam PKB, PK, dan PP diatur mengenai pemotongan upah apabila pekerja terlambat hadir, maka hal tersebut dapat dilaksankan sesuai dengan kesepakatan bersama dalam PKB, PK ataupun PP.

Hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 59 ayat (1)PP 36/2021 yang berbunyi:

Pengusaha atau Pekerja/Buruh yang melanggar ketentuan dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama karena kesengajaan atau kelalaiannya dikenakan denda apabila diatur secara tegas dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama.

Namun, jika pemotongan upah tidak dimuat di dalam PKB, PK dan PP, maka pihak pemberi kerja dilarang memotong gaji/upah pekerja.

Untuk ketentuan jumlah keseluruhan pemotongan upah yaitu maksimal 50% dari setiap pembayaran upah yang diterima pekerja/buruh. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 65 PP 36/2021 yang berbunyi:

Jumlah keseluruhan pemotongan Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 paling banyak 50% (lima puluh persen) dari setiap pembayaran Upah yang diterima Pekerja/Buruh.

Berdasarkan uraian di atas, dapat kami sampaikan bahwa perusahaan dapat menerapkan pemotongan upah karena denda bagi pekerja yang terlambat masuk kerja, selama hal tersebut diatur di dalam PKB, PK, atau PP dan maksimal 50% dari setiap pembayaran upah yang diterima pekerja.

Menjawab pertanyaan Anda selanjutnya tentang apakah gaji pokok boleh dipotong dalam pengenaan denda, menurut hemat kami, hal tersebut diserahkan kepada ketentuan yang diatur di dalam PKB, PK ataupun PP di perusahaan Anda. Lazimnya, pemotongan upah dilakukan terhadap upah pokok dan tunjangan tetap. Adapun komponen tunjangan tidak tetap pada umumnya selalu dikaitkan dengan pemotongan karena ketidakhadiran dan tinggi-rendahnya produktivitas (kinerja) masing-masing pekerja.

Baca juga: Aturan Potong Gaji Karyawan, Simak Bunyinya!

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

  1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
Tags: