Ketenagakerjaan

Gaji Pokok Turun karena Tunjangan Dimasukkan, Ini Hukumnya

Bacaan 5 Menit
Gaji Pokok Turun karena Tunjangan Dimasukkan, Ini Hukumnya

Pertanyaan

Di perusahaan kami sedang melakukan restructure gaji karyawan. Dalam restructure tersebut, Presiden Direktur mempunyai konsep untuk memasukkan tunjangan jabatan untuk karyawan, tetapi anehnya dalam implementasinya Presiden Direktur kami mengubah rumusan basic salary yang sekarang diterima oleh karyawan menjadi di dalamnya terkandung tunjangan jabatan. Dari yang sebelumnya upah pokok tersebut adalah murni base pay. Pertanyaannya, apakah boleh basic salary menjadi turun karena pemecahan komponen tersebut?

Intisari Jawaban

circle with chevron up

Pada dasarnya pengusaha dilarang membayar upah pekerja di bawah upah minimum. Adapun komponen upah dapat terdiri dari:

  1. Upah tanpa tunjangan;
  2. Upah pokok dan tunjangan tetap;
  3. Upah pokok, tunjangan tetap, dan tunjangan tidak tetap; atau
  4. Upah pokok dan tunjangan tidak tetap.

Adapun besaran upah dan cara pembayarannya diatur dalam perjanjian kerja yang tidak dapat ditarik kembali dan/atau diubah, kecuali atas persetujuan para pihak. Jadi, jika perusahaan hendak melakukan restrukturisasi komponen upah pekerja, seharusnya memerlukan kesepakatan kembali dengan pekerja.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Ulasan Lengkap

 

Artikel ini merupakan pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul Perubahan Komponen Upah yang Mengakibatkan Turunnya Gaji Pokok yang dibuat oleh Umar Kasim dan pertama kali dipublikasikan pada Rabu, 26 Februari 2014, kemudian dimutakhirkan pertama kali pada Kamis, 26 November 2020, dan kedua kalinya pada 23 Februari 2021.

 

Pengupahan Menurut Hukum Publik dan Privat

Pertama-tama, kami kurang memahami permasalahan yang Anda sampaikan, khususnya berkenaan dengan komponen upah terkait adanya restrukturisasi penggajian. Namun kami akan mencoba menjelaskan beberapa konsepsi pengupahan dalam undang-undang yang berkaitan dengan pertanyaan Anda.

Pada dasarnya, terdapat dua aspek hukum mengenai upah dalam peraturan perundang-undangan. Di satu sisi, upah merupakan aspek hukum publik (hukum memaksa/dwangenrechts), dan di sisi lain merupakan aspek hukum privat sesuai dengan asas-asas freedom of contractpacta sunt servandabeginzel der contract vrijeheids dalam Pasal 1338 jo. Pasal 1320 KUH Perdata.

Dari sudut pandang hukum publik, ketentuan upah merupakan pengaturan yang bersifat memaksa (dwangenrechts), sehingga disertai sanksi-sanksi bilamana terjadi pelanggaran.

Termasuk di antaranya Pasal 81 angka 25  UU Cipta Kerja yang memuat baru Pasal 88E ayat (2)  UU Ketenagakerjaan yang mengatur bahwa pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum.

Barang siapa yang melanggar ketentuan tersebut diancam sanksi pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 4 tahun dan/atau denda paling sedikit Rp100 juta dan paling banyak Rp400 juta.[1]

Dalam aspek hukum publik tersebut, ketentuan upah diatur sedemikian rupa guna memberikan perlindungan dasar kepada pekerja, sehingga tidak dapat diperjanjikan secara sepihak atau bahkan tidak boleh disepakati kedua belah pihak menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat memaksa, khususnya mengenai jumlah minimumnya dan persyaratan minimalnya (social safety net).

Upah minimum adalah upah bulanan terendah berupa upah tanpa tunjangan atau upah pokok dan tunjangan tetap.[2]

Ketentuan upah minimum baik provinsi maupun kabupaten/kota berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari 1 tahun pada perusahaan yang bersangkutan.[3]

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam peraturan perundang-undangan ternyata sebagian besar hanya mengatur mengenai upah sampai dengan upah minimum saja (aspek hukum publiknya). Dengan demikian, secara a-contrario besaran upah di atas upah minimum adalah merupakan wilayah (domain) kesepakatan di antara para pihak, yang berarti merupakan aspek hukum privat.

Artinya, dalam aspek hukum privat, kesepakatan mengenai upah di atas upah minimum, pada hakikatnya merupakan hukum otonom yang diserahkan kepada para pihak untuk menentukan besarannya dan konsekuensinya.[4]

 

Gaji Pokok Turun karena Tunjangan Dimasukkan

Menjawab pertanyaan Anda, restrukturisasi penggajian yang dilakukan oleh management atau dalam kasus Anda yaitu Presiden Direktur harus merujuk kepada PP Pengupahan.

Berdasarkan PP Pengupahan, upah terdiri dari komponen berikut:[5]

  1. Upah tanpa tunjangan;
  2. Upah pokok dan tunjangan tetap;
  3. Upah pokok, tunjangan tetap, dan tunjangan tidak tetap; atau
  4. Upah pokok dan tunjangan tidak tetap.

Dalam hal komponen upah terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap, besarnya upah pokok paling sedikit 75% dari jumlah upah pokok dan tunjangan tetap.[6]

Sehingga, Anda harus melihat kembali apakah komponen upah yang termasuk dengan tunjangan tetap atau tunjangan jabatan yang Anda maksud telah sesuai dengan ketentuan di atas.

Kemudian, dikarenakan upah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama, Anda harus menilik kembali di mana komponen upah itu diatur dan bagaimana bunyinya.[7]

Selain itu, merujuk kepada Pasal 54 ayat (1) huruf e UU Ketenagakerjaan, perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis juga harus memuat besarnya upah dan cara pembayarannya, yang mana hal tersebut tidak dapat ditarik kembali dan/atau diubah, kecuali atas persetujuan para pihak.[8]

Sehingga, dalam hal terjadi perubahan komponen upah yang mengubah besaran upah pokok sebagaimana yang Anda tanyakan, hal ini memerlukan kesepakatan kembali antara management dan pekerja, sebab merujuk pada pengertiannya, upah berdasarkan Pasal 1 angka 1 PP Pengupahan adalah:

Upah adalah hak Pekerja/Buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Pengusaha atau pemberi kerja kepada Pekerja/Buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu Perjanjian Kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi Pekerja/Buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 

Dasar Hukum:

  1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

[1] Pasal 81 angka 63 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 185 ayat (1) UU Ketenagakerjaan

[3] Pasal 81 angka 25 UU Cipta Kerja yang memuat baru Pasal 88E ayat (1) UU Ketenagakerjaan

[4] Pasal 81 angka 28 UU Cipta Kerja yang memuat baru Pasal 90A UU Ketenagakerjaan

[5] Pasal 7 ayat (1) PP Pengupahan

[6] Pasal 7 ayat (2) PP Pengupahan

[7] Pasal 7 ayat (4) PP Pengupahan

[8] Pasal 55 UU Ketenagakerjaan jo. Pasal 1338 KUH Perdata