Kenegaraan

Hak Prerogatif bagi Kepala Desa, Adakah?

Bacaan 7 Menit
Hak Prerogatif bagi Kepala Desa, Adakah?

Pertanyaan

1. Apa sebenarnya yang disebut hak prerogatif menurut hukum? Siapa saja yang memiliki hak tersebut? 2. Apakah seorang Kepala Desa berhak memecat bawahannya dengan beralasan hak prerogatif tersebut? Karena Kepala Desa yang mengeluarkan SK pengangkatan aparatur desa di bawahnya.

Intisari Jawaban

circle with chevron up

Hak prerogatif adalah hak istimewa yang dimiliki kepala negara mengenai hukum dan undang-undang di luar kekuasaan badan-badan perwakilan. Merujuk definisi tersebut, yang memiliki hak prerogatif hanyalah seorang kepala negara atau presiden.

Kepala daerah baik bupati, gubernur, dan pemimpin daerah otonom lainnya tidak memiliki hak prerogatif, namun dibekali oleh sejumlah kewenangan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Ulasan Lengkap

 

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel berjudul Hak Prerogatif yang dipublikasikan pertama kali pada Selasa, 16 Juli 2013.

Untuk menjawab pertanyaan Anda, kami akan merujuk pada tulisan Ananda B. Kusuma, yang berjudul UUD 1945 Mengenal Hak Prerogatif. Dalam artikel tersebut, pengajar Hukum Tata Negara di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, menjelaskan bahwa menurut Thomas Jefferson, hak prerogatif diartikan sebagai kekuasaan yang langsung diberikan oleh konstitusi (power granted him directly by constitution).

Sebagai informasi tambahan, Thomas Jefferson adalah tokoh yang menulis Declaration of Independence dan ikut menyusun Konstitusi Amerika Serikat.

 

Hak Presiden dalam UUD 1945

Bila merujuk pengertian hak prerogatif tersebut, hak prerogatif adalah hak yang dimiliki oleh presiden dan tercantum dalam beberapa pasal dalam UUD 1945. Hak yang dimaksud, antara lain:

  1. Pasal 10 UUD 1945: Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara;
  2. Pasal 11 ayat (1) UUD 1945: Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (“DPR”) menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain;
  3. Pasal 12 UUD 1945: Presiden menyatakan keadaan bahaya;
  4. Pasal 13 UUD 1945: Presiden mengangkat duta dan konsul;
  5. Pasal 14 UUD 1945: Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung (“MA”); Presiden juga memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR;
  6. Pasal 15 UUD 1945: Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur UU; dan
  7. Pasal 17 UUD 1945: Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara yang diangkat dan diberhentikan oleh presiden.

 

Hak Prerogatif Presiden: Grasi, Rehabilitasi, Amnesti, dan Abolisi

Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, Pasal 14 UUD 945 menerangkan bahwa presiden memiliki hak untuk memberikan grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan MA; serta amnesti dan abolisi dengan pertimbangan DPR. Sehubungan dengan ini, mari simak contoh hak prerogatif yang dimaksud.

 

Grasi dan Rehabilitasi

Ketentuan grasi diatur dalam UU Grasi sebagaimana diubah dengan UU 5/2010. Grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh presiden.[1]

Terkait grasi, Penjelasan Umum UU Grasi menegaskan bahwa pemberian grasi bukanlah campur tangan presiden dalam bidang yudikatif, melainkan hak prerogatif untuk memberikan ampunan. Kemudian, meski pemberiannya dapat mengubah, meringankan, mengurangi, atau menghapuskan kewajiban menjalani pidana, grasi tidak berarti menghilangkan kesalahan dan bukan merupakan rehabilitasi terhadap terpidana.

Penting untuk diketahui bahwa grasi hanya dapat diajukan satu kali.[2] Setelah diajukan oleh terpidana, presiden memiliki berhak mengabulkan atau menolak permohonan grasi setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Agung.[3] Bentuk yang diberikan dapat berupa keringanan atau perubahan jenis pidana, pengurangan jumlah pidana, atau penghapusan pelaksanaan pidana.

Sementara itu, perihal rehabilitasi diatur dalam Pasal 1 angka 23 KUHAP yang berbunyi:

Rehabilitasi adalah hak seseorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

 

Amnesti dan Abolisi

Hak prerogatif presiden lainnya, adalah amnesti dan abolisi diatur dalam UU Darurat 11/1945. Berdasarkan Kamus Hukum yang dibuat oleh M. Marwan dan Jimmy P, amnesti adalah pernyataan umum yang diterbitkan melalui undang-undang tentang pencabutan semua akibat dari pemidanaan suatu perbuatan pidana tertentu atau satu kelompok perbuatan pidana (hal. 14).

Kemudian, abolisi berarti suatu hak untuk menghapuskan seluruh akibat dari penjatuhan putusan pengadilan atau menghapuskan tuntutan pidana kepada seorang terpidana, serta melakukan penghentian apabila putusan tersebut telah dijalankan (hal. 10).

Terkait pemberian amnesti dan abolisi, Pasal 4 UU Darurat 11/1945 menerangkan bahwa pemberian amnesti membuat hukuman pidana akan seseorang dihapuskan. Lalu, untuk pemberian abolisi, penuntutan terhadap orang-orang yang diberikan abolisi ditiadakan.

 

Hak Prerogatif Kepala Desa

Menjawab pertanyaan Anda perihal dikeluarkannya SK (Surat Keputusan) oleh seorang kepala desa dengan alasan hak prerogatif untuk memecat aparatur desa atau bawahannya, penting untuk diketahui bahwa hal tersebut kurang tepat.

Sebelum membahasnya, kami asumsikan apa yang dimaksud aparatur desa sebagai bawahan seorang kepala desa adalah perangkat desa. Tugas dari perangkat desa adalah untuk membantu kepala desa dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintah desa.

PP 43/2014 dan perubahannya memang menyebutkan bahwa seorang perangkat desa dapat diberhentikan dari jabatannya. Namun, pemberhentian yang dimaksud harus dilakukan dengan mekanisme khusus:[4]

  1. kepala desa melakukan konsultasi dengan camat mengenai pemberhentian perangkat desa;
  2. camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat pemberhentian perangkat desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala desa; dan
  3. rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh kepala desa dalam pemberhentian perangkat desa dengan keputusan kepala desa.

Menurut hemat kami, istilah memecat perangkat desa tidak tepat disebut sebagai hak prerogatif. Pengangkatan dan pemecatan seorang perangkat desa adalah wewenang dari kepala desa. Perlu kami tekankan sekali lagi, wewenang dan hak prerogatif adalah kedua hal yang berbeda.

Hak prerogatif sebagaimana didefinisikan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hak istimewa yang dimiliki kepala negara mengenai hukum dan undang-undang di luar kekuasaan badan-badan perwakilan. Merujuk definisi tersebut, yang memiliki hak prerogatif hanyalah seorang kepala negara atau presiden.

Kepala daerah, baik bupati, gubernur, dan pemimpin daerah otonom lainnya tidak memiliki hak prerogatif, namun dibekali oleh sejumlah kewenangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hak prerogatif kepala desa dan hak prerogatif bupati adalah tidak ada.

Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 

Dasar Hukum:

  1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
  2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
  3. Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi;
  4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan terakhir kalinya diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

 

Referensi:

  1. M. Marwan dan Jimmy P. Kamus Hukum. Surabaya: Reality Publisher, 2009;
  2. Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses pada 27 Januari 2022, pukul 16.00 WIB.

[1] Pasal 1 angka 1 UU Grasi

[3] Pasal 4 UU Grasi

[4] Pasal 69 PP 43/2014

Tags: