KlinikBerita
New
Hukumonline Stream
Data PribadiJurnal
Personalisasi
Halo,
Anda,

Segera Upgrade paket berlangganan Anda.
Dapatkan fitur lebih lengkap
Profil
Ada pertanyaan? Hubungi Kami
Bahasa
id-flag
en-flag

Hal yang Harus Diperhatikan Saat Penyusunan Struktur dan Skala Upah

Share
Ketenagakerjaan

Hal yang Harus Diperhatikan Saat Penyusunan Struktur dan Skala Upah

Hal yang Harus Diperhatikan Saat Penyusunan Struktur dan Skala Upah
Haris Satiadi, S.H.Haris Satiadi & Partners

Bacaan 10 Menit

Hal yang Harus Diperhatikan Saat Penyusunan Struktur dan Skala Upah

PERTANYAAN

Saya menggunakan ijazah S1 sewaktu mendaftar kerja namun oleh perusahaan diterima sebagai karyawan dengan lulusan D3. Saya sudah kerja 12 tahun tapi tidak pernah mendapat kenaikan jabtan maupun upah. Karyawan baru juga diperlakukan sama, lulusan S1 tapi gaji setara D3. Adakah hukumnya terkait ini dan apa yang bisa kami lakukan?

DAFTAR ISI

    INTISARI JAWABAN

    Pada dasarnya perusahaan harus membuat struktur dan skala upah dengan memperhatikan jabatan yang dikompensasikan antara lain pendidikan, keterampilan, dan pengalaman yang dipersyaratkan oleh jabatan.

    Tak hanya struktur dan skala upah, ada pula ketentuan perihal peninjauan upah secara berkala yang dilakukan perusahaan. Lalu, langkah hukum apa yang dapat Anda lakukan untuk memperoleh kenaikan upah?

     

    Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

    ULASAN LENGKAP

    Terima kasih atas pertanyaan Anda.

     

    Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul S1 diakui D3 yang dibuat oleh Imam Hadi Wibowo, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada Kamis, 28 Januari 2010.

    KLINIK TERKAIT

    Aturan Potong Gaji Karyawan dalam Peraturan Ketenagakerjaan

    Aturan Potong Gaji Karyawan dalam Peraturan Ketenagakerjaan

     

    Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

    Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000

     

    Penyusunan Skala Upah

    Pengusaha wajib menyusun dan menerapkan struktur dan skala upah di perusahaan dengan mempertimbangkan kemampuan perusahaan dan produktivitas.[1] Faktor yang digunakan/dipilih untuk menilai atau membobot jabatan yang dapat dikompensasikan (compensable factor) dalam penyusunan struktur dan skala upah antara lain pendidikan, keterampilan, dan pengalaman yang dipersyaratkan oleh jabatan.[2]

    Penyusunan struktur dan skala upah dimaksudkan sebagai pedoman penetapan upah sehingga terdapat kepastian upah tiap pekerja serta mengurangi kesenjangan antara upah terendah dan tertinggi di perusahaan yang bersangkutan.[3]

    Struktur dan skala pengupahan tersebut wajib diberitahukan kepada seluruh pekerja secara perseorangan.[4]

    Selain itu, Anda perlu mengetahui adanya ketentuan perihal peninjauan upah yang dilakukan secara berkala dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas. Peninjauan ini dilakukan untuk penyesuaian harga kebutuhan hidup, prestasi kerja, perkembangan, dan kemampuan perusahaan.[5]

    Baca juga: Aturan Kenaikan Gaji Menurut UU Cipta Kerja

     

    Lulusan S1 Diaku sebagai Lulusan D3

    Kemudian terkait Anda yang berijazah S1 namun diterima sebagai karyawan dengan lulusan D3, maka perlu dicermati kembali perjanjian kerja antara Anda dengan perusahaan. Sebab, mengingat bunyi Pasal 32 ayat (1) UU Ketenagakerjaan bahwa penempatan tenaga kerja dilaksanakan berdasarkan asas terbuka, bebas, objektif, serta adil, dan setara tanpa diskriminasi.

    Adapun yang dimaksud dengan terbuka adalah pemberian informasi kepada pencari kerja secara jelas antara lain jenis pekerjaan, besarnya upah, dan jam kerja. Hal ini diperlukan untuk melindungi pekerja serta untuk menghindari terjadinya perselisihan setelah tenaga kerja ditempatkan.[6]

    Selanjutnya yang dimaksud dengan bebas adalah pencari kerja bebas memilih jenis pekerjaan dan pemberi kerja bebas memilih tenaga kerja, sehingga tidak dibenarkan pencari kerja dipaksa untuk menerima suatu pekerjaan dan pemberi kerja tidak dibenarkan dipaksa untuk menerima tenaga kerja yang ditawarkan. [7]

    Sedangkan objektif adalah pemberi kerja agar menawarkan pekerjaan yang cocok kepada pencari kerja sesuai dengan kemampuannya dan persyaratan jabatan yang dibutuhkan, serta harus memperhatikan kepentingan umum dengan tidak memihak kepada kepentingan pihak tertentu.[8]

    Lebih lanjut yang dimaksud dengan adil dan setara adalah penempatan tenaga kerja dilakukan berdasarkan kemampuan tenaga kerja dan tidak didasarkan atas ras, jenis kelamin, warna kulit, agama, dan aliran politik.[9]

    Penempatan tenaga kerja diarahkan untuk menempatkan tenaga kerja pada jabatan yang tepat sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan kemampuan dengan memperhatikan harkat, martabat, hak asasi, dan perlindungan hukum.[10]

    Dengan demikian, sedari awal Anda berhak untuk menolak apabila jabatan atau pekerjaan maupun upah yang diterima tidak sesuai dengan tingkat pendidikan S1 yang Anda ajukan saat melamar pekerjaan.

     

    Langkah Hukum

    Pengusaha yang melanggar ketentuan kewajiban menyusun dan menerapkan struktur dan skala upah sebagaimana disebutkan di atas dikenai sanksi administratif yang berupa teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi, dan pembekuan kegiatan usaha.[11]

    Mengenai pengawasan permasalahan pengupahan dilaksanakan oleh pengawas ketenagakerjaan pada kementerian ketenagakerjaan dan/atau dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan provinsi[12] berdasarkan pengaduan dan/atau tindak lanjut hasil pengawasan ketenagakerjaan.[13]

    Kembali kepada pertanyaan Anda, seharusnya sejak awal Anda meminta kepada perusahaan mengenai struktur dan skala upah dan memastikan Anda sebagai lulusan dengan ijazah S1 diposisikan dalam struktur dan skala upah yang tepat.

    Namun demikian, karena Anda sudah bekerja selama 12 tahun dan baru saat ini mempertanyakan atau mempermasalahkannya, kami berpendapat sebaiknya Anda bersama karyawan lain yang mengalami hal serupa bersama-sama  melakukan pengaduan kepada pengawas ketenagakerjaan.

    Dalam hal Anda berniat menempuh upaya hukum melalui penyelesaian perselisihan hak di Pengadilan Hubungan Industrial, langkah demi langkah yang harus Anda tempuh telah kami rangkum dalam artikel Hukumnya Jika Jabatan Dinaikkan Tapi Gaji Tetap.

     

    Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

     

    Dasar Hukum:

    1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
    2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
    3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

    [1] Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (“PP 36/2021”)

    [2] Penjelasan Pasal 21 ayat (1) PP 36/2021

    [3] Penjelasan Pasal 92 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”)

    [4] Pasal 21 ayat (2) PP 36/2021

    [5] Pasal 81 angka 31 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah Pasal 92A UU Ketenagakerjaan dan penjelasannya

    [6] Penjelasan Pasal 32 ayat (1) UU Ketenagakerjaan

    [7] Penjelasan Pasal 32 ayat (1) UU Ketenagakerjaan

    [8] Penjelasan Pasal 32 ayat (1) UU Ketenagakerjaan

    [9] Penjelasan Pasal 32 ayat (1) UU Ketenagakerjaan

    [10] Pasal 32 ayat (2) UU Ketenagakerjaan

    [11] Pasal 79 ayat (1) PP 36/2021

    [12] Pasal 78 PP 36/2021

    [13] Pasal 80 ayat (2) PP 36/2021

    Tags

    hukum ketenagakerjaan
    pengupahan

    Punya Masalah Hukum yang sedang dihadapi?

    atauMulai dari Rp 30.000
    Powered byempty result

    KLINIK TERBARU

    Lihat Selengkapnya

    TIPS HUKUM

    Cara Mengurus Akta Cerai yang Hilang

    19 Mei 2023
    logo channelbox

    Dapatkan info berbagai lowongan kerja hukum terbaru di Indonesia!

    Kunjungi

    Butuh lebih banyak artikel?

    dot
    Pantau Kewajiban Hukum
    Perusahaan Anda di sini!