Kenegaraan

Hukuman Bagi PNS yang Nekat Mudik Saat Wabah COVID-19

Bacaan 7 Menit
Hukuman Bagi PNS yang Nekat Mudik Saat Wabah COVID-19

Pertanyaan

Apa hukuman yang diberikan kepada PNS yang nekat mudik atau pergi ke luar kota? Lalu jika ada anggota keluarga PNS yang meninggal, apakah tidak boleh mengambil cuti?

Intisari Jawaban

circle with chevron up
 
Namun, Pegawai Negeri Sipil (“PNS”) masih dapat mengajukan cuti melahirkan dan/atau cuti sakit dan/atau cuti karena, salah satu anggota keluarga inti (ibu, bapak, istri atau suami, anak, adik, kakak, mertua, atau menantu) dari PNS yang bersangkutan sakit keras atau meninggal dunia (cuti karena alasan penting).
 
Bagi PNS yang melanggar larangan tersebut akan dikenai hukuman disiplin dari ringan hingga berat sesuai kategori pelanggaran yang diatur.
 
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Ulasan Lengkap

 
Larangan Mudik dan Pembatasan Cuti
Sebelumnya, perlu Anda ketahui bahwa pegawai Aparatur Sipil Negara (“ASN”) terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (“PNS”) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (“P3K”) sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
 
 
 
Guna mencegah dan meminimalisir penyebaran serta mengurangi risiko COVID-19, ASN dan keluarganya dilarang melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau kegiatan mudik lainnya selama berlaku penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat COVID-19.[2]
 
Apabila ASN dalam keadaan terpaksa perlu melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah, ia harus terlebih dahulu mendapat izin dari pejabat berwenang atas delegasi dari pejabat pembina kepegawaian.[3]
 
Selain itu, ASN tidak mengajukan cuti selama berlakunya penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat COVID-19, sehingga pejabat pembina kepegawaian pun juga tidak memberikan izin cuti bagi ASN.[4]
 
Akan tetapi, pembatasan cuti dapat dikecualikan untuk:[5]
  1. cuti melahirkan dan/atau cuti sakit dan/atau cuti karena alasan penting bagi PNS; dan
  2. cuti melahirkan dan/atau cuti sakit bagi P3K.
 
Menjawab pertanyaan Anda, cuti karena alasan penting hanya diberikan terbatas pada alasan bahwa salah satu anggota keluarga inti (ibu, bapak, istri atau suami, anak, adik, kakak, mertua, atau menantu) dari PNS yang bersangkutan sakit keras atau meninggal dunia.[6]
 
Pemberian cuti bagi PNS di atas dilakukan secara akuntabel sesuai persyaratan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan perubahannya.[7]
 
SE MENPANRB 46/2020 mulai berlaku sejak 9 April 2020 sampai dengan ditetapkannya kebijakan lebih lanjut.[8]
 
Namun, patut diperhatikan melalui Surat Edaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kriteria Pembatasan Perjalanan Orang Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), perjalanan orang pada lembaga pemerintah, seperti ASN, yang menyelenggarakan kegiatan pada bidang tertentu masih diperbolehkan sepanjang memenuhi persyaratan, salah satunya, surat tugas bagi ASN, yang ditandatangani oleh minimal pejabat setingkat eselon 2.
 
Hukuman Disiplin
Bila PNS tetap mudik tanpa menaati ketentuan sebagaimana dijelaskan di atas, maka yang bersangkutan diberikan hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (“PP 53/2010”).[9]
 
Pelanggaran disiplin berupa kegiatan bepergian dan/atau kegiatan mudik bagi ASN dikategorikan sebagai berikut:[10]
  1. Kategori I, yaitu ASN yang bepergian ke luar daerah dan/atau mudik terhitung sejak 30 Maret 2020 atau pada saat diterbitkannya SE MENPANRB 36/2020.
  2. Kategori II, yaitu ASN yang bepergian ke luar daerah dan/atau mudik terhitung sejak 6 April 2020 atau pada saat diterbitkannya SE MENPANRB 41/2020.
  3. Kategori III, yaitu ASN yang bepergian ke luar daerah dan/atau mudik terhitung sejak 9 April 2020 atau pada saat diterbitkannya SE MENPANRB 46/2020.
 
Dalam hal pelanggaran disiplin ASN tersebut dilakukan pada saat telah disampaikannya imbauan agar tidak mudik menurut SE MENPANRB 36/2020, maka dapat dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan.[11]
 
Sedangkan pelanggaran disiplin ASN yang dilakukan pada saat telah ditetapkannya larangan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau mudik menurut SE MENPANRB 41/2020 dan SE MENPANRB 46/2020, maka dapat dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat.[12]
 
Adapun jenis hukuman disiplin ringan terdiri dari:[13]
  1. teguran lisan;
  2. teguran tertulis; dan
  3. pernyataan tidak puas secara tertulis.
 
Jenis hukuman disiplin sedang terdiri dari:[14]
  1. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun;
  2. penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun; dan
  3. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun.
 
Sedangkan jenis hukuman disiplin berat terdiri dari:[15]
  1. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun;
  2. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
  3. pembebasan dari jabatan;
  4. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan
  5. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS
 
Sebagai informasi, kami telah mengkompilasi berbagai topik hukum yang sering ditanyakan mengenai dampak wabah COVID-19 terhadap kehidupan sehari-hari mulai dari kesehatan, bisnis, ketenagakerjaan, profesi, pelayanan publik, dan lain-lain. Informasi ini dapat Anda dapatkan di tautan berikut covid19.hukumonline.com.
 
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
 
Dasar Hukum:
 

[1] Alinea Pertama SE MENPANRB 46/2020
[2] Angka 1 huruf a SE MENPANRB 46/2020
[3] Angka 1 huruf b SE MENPANRB 46/2020
[4] Angka 2 huruf a dan b SE MENPANRB 46/2020
[5] Angka 2 huruf c SE MENPANRB 46/2020
[6] Angka 2 huruf d SE MENPANRB 46/2020
[7] Angka 2 huruf e SE MENPANRB 46/2020
[8] Angka 6 SE MENPANRB 46/2020
[9] Angka 3 huruf b SE MENPANRB 46/2020
[11] Angka 5 huruf b Poin 3a SE BKN 11/2020
[12] Angka 5 huruf b Poin 3b SE BKN 11/2020
[13] Pasal 7 ayat (2) PP 53/2010
[14] Pasal 7 ayat (3) PP 53/2010
[15] Pasal 7 ayat (4) PP 53/2010
Tags: