Pidana

Hukumnya Jika Perusahaan Transaksi Pakai Data Pribadi Mantan Karyawan

Bacaan 6 Menit
Hukumnya Jika Perusahaan Transaksi Pakai Data Pribadi Mantan Karyawan

Pertanyaan

Perkenalkan saya Z dari perusahaan X. Di perusahaan tempat di mana saya bekerja, ketika perusahaan menjual aset (mobil truck/mesin) mereka menggunakan data diri (KTP) buruh pabrik yang sudah lama keluar (mereka tidak mengetahui bahwa menggunakan nama mereka). Saya menduga hal ini dilakukan untuk menghindari perpajakan pada orang yang membeli (agar pada saat lapor SPT tahunan pembeli tak perlu melaporkan asetnya tersebut). Nilai jual pun puluhan hingga ratusan juta. Sanksi yang akan diterima oleh perusahaan saya seperti apa ya dari segi mata hukum dan perpajakan? Cara mengadukannya bagaimana? Terima kasih

Intisari Jawaban

circle with chevron up

Tax avoidance atau penghindaran pajak merupakan salah satu skema transaksi yang ditunjukkan untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan berbagai aspek kelemahan-kelemahan yang ada dalam ketentuan perpajakan suatu negara. Pada dasarnya, tax avoidance memang tidak melanggar isi dari undang-undang perpajakan, tetapi tidak mendukung tujuan dibentuknya undang-undang perpajakan tersebut

Namun, tindakan penggunaan identitas orang lain yang dilakukan oleh perusahaan Anda dapat dijerat dengan ketentuan pidana pemalsuan surat. Selain itu, apabila surat palsu tersebut digunakan untuk keperluan perpajakan, tindakan perusahaan Anda juga berpotensi dijerat dengan ketentuan pidana perpajakan.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Ulasan Lengkap

Sebelum menjawab pokok pertanyaan Anda mengenai bagaimana pandangan hukum terhadap perusahaan yang menggunakan data diri orang lain tanpa izin untuk menghindari bayar pajak, ada baiknya kita pahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan penghindaran pajak.

Penghindaran Pajak

Terdapat beberapa istilah yang dikenal dalam perpajakan, salah satunya adalah tax avoidance (penghindaran pajak). Menurut Sri Hutami, tax avoidance atau penghindaran pajak merupakan salah satu skema transaksi yang ditunjukkan untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan berbagai aspek kelemahan-kelemahan yang ada dalam ketentuan perpajakan suatu negara.[1]

Ronen Palan mengungkapkan, tax avoidance terjadi jika:[2]

  1. Wajib pajak berusaha untuk membayar pajak lebih sedikit dari yang seharusnya terutang dengan memanfaatkan kewajaran interpretasi hukum pajak;
  2. Wajib pajak berusaha agar pajak dikenakan atas keuntungan yang dinyatakan dan bukan atas keuntungan yang sebenarnya diperoleh;
  3. Wajib Pajak (WP) mengusahakan penundaan pembayaran pajak.

Ciri khas penghindaran pajak adalah fraus legis atau yang dikenal dengan grey area, karena posisinya yang berada di antara tax compliance (ketaatan pajak) dan tax evasion (penggelapan pajak).[3]

Sehingga pada dasarnya, tax avoidance memang tidak melanggar isi dari undang-undang perpajakan, tetapi tidak mendukung tujuan dibentuknya undang-undang perpajakan tersebut.[4]

Hukumnya Menggunakan Identitas Orang Lain dalam Transaksi

Berdasarkan cerita yang Anda sampaikan, perusahaan Anda menggunakan data diri mantan buruh pabrik tanpa izin, yang diduga dilakukan untuk menghindari pembayaran pajak.

Disarikan dari Hukumnya Praktik Pinjam Nama (Nominee) untuk Menghindari Pajak, tindakan menggunakan data diri orang lain, atau yang dikenal dengan pinjam nama atau nominee sering terjadi dalam kasus perpajakan di Indonesia.

Sehubungan dengan tax avoidance, wajib pajak yang menjadi nominee harus menyertakan Surat Pernyataan untuk menunjukan status nominee yang diberikan kepadanya.

Hal ini agar saat pelaporan dan pembayaran pajak, ia tidak diasumsikan sebagai pihak yang terlibat dalam tax avoidance dan dapat memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Namun, terdapat perbedaan penting antara praktik nominee dengan kasus yang Anda sampaikan, di mana praktik nomineedilakukan dengan persetujuan pemilik nama dan identitas. Sedangkan pada kasus Anda, perusahaan menggunakan data diri mantan buruh pabrik tanpa sepengetahuan orang bersangkutan, atau secara sederhana tanpa izin.

Dalam hal ini tindakan perusahaan Anda memenuhi unsur-unsur pemalsuan surat sebagaimana diatur dalam Pasal 263 KUHP yang berbunyi:

Pasal 263 KUHP

  1. Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
  2. Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Terkait pasal tersebut, sebagaimana dijelaskan dalam Pidana Bagi Dokter yang Membuat Surat Keterangan Sakit Palsu, R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “membuat surat palsu” ialah membuat yang isinya bukan semestinya (tidak benar), atau membuat surat demikian rupa, sehingga menunjukkan asal surat itu yang tidak benar.

Dalam kasus Anda, unsur pemalsuan surat telah terpenuhi karena dalam surat yang berkaitan dengan jual beli aset perusahaan, nama dan identitas yang digunakan adalah nama dan identitas buruh pabrik yang sudah lama keluar, sehingga isi surat yang dibuat tersebut tidak benar. Jika, surat tersebut dibuat dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar, maka pihak pengusaha/perusahaan dapat dijerat dengan pasal tersebut.

Selain itu, apabila surat palsu tersebut digunakan untuk keperluan perpajakan tindakan perusahaan Anda juga berpotensi melanggar Pasal 39 ayat (1) huruf d dan f UU 28/2007 yang dalam konteks perpajakan melarang setiap orang menyampaikan surat pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, dan/atau memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar, atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Ancaman pidana dalam pasal tersebut adalah pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun dan denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Dalam hal ini, menurut hemat kami, jika perusahaan melanggar ketentuan yang terdapat dalam pasal di atas, maka tindakan perusahaan Anda tidak lagi bisa disebut sebagai penghindaran pajak, melainkan sudah menjadi tax evasion atau penggelapan pajak.

Langkah Hukum yang Dapat Diambil

Terhadap dugaan tindak pidana pemalsuan surat yang dilakukan oleh pihak perusahaan, baik pihak yang mengetahui adanya pencatutan nama dalam suatu dokumen (Anda) maupun pihak yang dirugikan (mantan buruh pabrik bersangkutan) dapat melaporkan tindakan perusahaan tersebut ke pihak kepolisian. Cara melapor selengkapnya dapat Anda simak dalam Cara Mau Melaporkan Tindak Pidana ke Polisi? Begini Prosedurnya.

Adapun laporan jika terdapat dugaan tindak pidana perpajakan dapat disampaikan kepada penyidik di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.[5]

Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

Demikian jawaban kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

  1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakansebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, kedua kalinya diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, ketiga kalinya diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dan terakhir kalinya diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983;
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
  4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Referensi:

  1. Muhammad Taufiq Budiarto, Sudut Pandang Perpajakan atas Pengalihan Hak Tanah dan Bangunan dengan Mekanisme Perjanjian Nominee, Simposium Nasional Keuangan Negara, 2018;
  2. Sri Hutami, Tax Planning (Tax Avoidance dan Tax Evasion)Dilihat dari Teori Etika, Jurnal Politeknosains Vol. IX No.2, 2010;
  3. Praktik Penghindaran Pajak di Indonesia, diakses pada 9 Maret 2022, pukul 10.45 WIB.

[1] Sri Hutami, Tax Planning (Tax Avoidance dan Tax Evasion)Dilihat dari Teori Etika, 2010, Jurnal Politeknosains Vol. IX No.2, hal. 58.

[2] Muhammad Taufiq Budiarto, Sudut Pandang Perpajakan atas Pengalihan Hak Tanah dan Bangunan dengan Mekanisme Perjanjian Nominee, Simposium Nasional Keuangan Negara, 2018, hal. 439

[3] Muhammad Taufiq Budiarto, Sudut Pandang Perpajakan atas Pengalihan Hak Tanah dan Bangunan dengan Mekanisme Perjanjian Nominee, Simposium Nasional Keuangan Negara, 2018, hal. 439

[4]Praktik Penghindaran Pajak di Indonesia, diakses pada 9 Maret 2022, pukul 10.45 WIB

[5] Pasal 2 angka 14 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang mengubah Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Tags: