Teknologi

Hukumnya Komedi yang 'Menyinggung'

Hukumnya Komedi yang 'Menyinggung'

Pertanyaan

Fenomena komedi di suatu stand-up comedy yang menyinggung atau mengkritik sesuatu acap kali jadi bumerang bagi komedian tersebut. Bahkan pernah ada sekelompok pecinta binatang yang tersinggung karena komedi komedian ini melecehkan binatang tersebut. Adakah perlindungan hukum atau hukumnya terhadap komedi yang menyinggung sesuatu?

Intisari Jawaban

circle with chevron up

Di era saat ini, komedi tidak hanya berbicara menyampaikan lawakan semata melainkan sebagai wujud kebebasan berpendapat serta menjadi sarana kritik sosial di masyarakat.

Namun, perlu dipahami bahwa tidak semua komedi yang menyinggung dapat dikenakan pidana. Tetapi apabila materi komedi bertendensi menyinggung (melanggar hukum) tentang SARA atau penghinaan, terdapat beberapa pasal pidana yang berpotensi menjerat pelawak, komedian maupun komika.

Terlebih, jika komedi itu disiarkan atau diunggah melalui media elektronik, maka berlaku Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan perubahannya.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Ulasan Lengkap

 

Stand-up Comedy

Komedi merupakan salah satu bentuk seni hiburan, dan salah satu yang terkenal pada masa kini adalah stand-up comedy yang dilakukan oleh komika. Sepanjang penelusuran kami, stand-up comedy merupakan acara lawak atau pertunjukan komedi di mana seorang pelawak (komika) berdiri di atas panggung, dan menceritakan berbagai lelucon dengan tujuan untuk membuat penonton tertawa. Namun, lelucon ini tak jarang bernuansa kritik sosial, sindiran, maupun keresahan masyarakat hingga isu politik.

Sebelum menjawab pokok pertanyaan Anda terkait fenomena komedi yang menyinggung atau mengkritik, ada hal yang perlu Anda pahami. Tak semua komedi yang menyinggung atau mengkritik dapat dikenakan pidana. Misalnya, sebagaimana Anda sebutkan, komedi tentang hewan hingga menyinggung komunitas pecinta hewan, hingga saat ini tidak ada aturan yang mengatur mengenai ketentuan pidananya.

Tapi perlu digarisbawahi, apabila komedi yang menyinggung itu bertendensi SARA, penghinaan, atau pelecehan, ada beberapa pasal pidana terkait hal ini. Apalagi jika komedi itu disiarkan atau diunggah melalui media elektronik, maka berlaku Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”) dan perubahannya.

Di sisi lain, pelawak, komedian maupun komika yang terhimpun dalam suatu perkumpulan, misalnya Persatuan Seniman Komedi Indonesia memiliki etika tersendiri, misalnya materi komedi yang disampaikan tidak boleh menyinggung SARA.

 

Pasal-pasal yang Berpotensi Menjerat

Lebih lanjut, apabila ada dugaan komedi yang menyinggung bertendensi SARA maupun penghinaan, berikut ini beberapa pasal yang perlu Anda dicermati di antaranya:

  1. Penghinaan Kekuasaan di Negara Indonesia

Pasal 207 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) jo. Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP (“Perma 2/2012”) menyebutkan:

Barang siapa dengan sengaja di muka umum, dengan lisan atau tulisan menghina kekuasaan yang ada di Negara Indonesia atau sesuatu majelis umum yang ada di sana, dihukum penjara selama-lamanya 1 tahun 6 bulan atau pidana denda sebanyak-banyaknya Rp4,5 juta.

Selain itu, berkaitan dengan penghinaan yang ditujukan kepada pegawai negeri yang sedang menjalankan tugas yang sah berdasarkan Pasal 316 KUHP:

Hukuman yang ditentukan dalam segala pasal yang diatas dari BAB ini dapat ditambah dengan sepertiganya, kalau penghinaan itu dilakukan terhadap seorang pegawai negeri pada waktu atau sebab menjalankan pekerjaannya dengan sah.

Selain itu, terdapat pula bunyi Pasal 208 KUHP jo. Pasal 3 Perma 2/2012 yaitu:

Barang siapa menyiapkan, mempertontonkan atau menempelkan tulisan atau gambar yang isinya penghinaan bagi sesuatu kekuasaan yang ada di Negara Indonesia atau bagi sesuatu majelis umum yang ada di sana, dengan niat supaya isi yang menghina itu diketahui oleh orang banyak atau lebih diketahui oleh orang banyak, dihukum penjara paling lama 4 bulan atau denda sebanyak Rp4,5 juta.

  1. Penistaan

Kemudian, terkait perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, menurut Pasal 310 ayat (1) KUHP jo. Pasal 3 Perma 2/2012:

Barangsiapa sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dihukum karena menista, dengan hukuman penjara selama-lamanya 9 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp4,5 juta.

  1. Fitnah

Serta, apabila ia tidak dapat membuktikan bahwa tuduhan itu benar (fitnah), berdasarkan Pasal 311 ayat (1) KUHP:

Barangsiapa melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan, dalam hal ia diizinkan untuk membuktikan tuduhannya itu, jika ia tidak dapat membuktikan dan jika tuduhan itu dilakukannya sedang diketahuinya tidak benar, dihukum karena salah memfitnah dengan hukum penjara selama-lamanya 4 tahun.

Dalam buku R. Soesilo yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal menyatakan kejahatan pada pasal ini dinamakan memfitnah.[1] Untuk dikatakan sebagai menista, penghinaan itu harus dilakukan dengan cara “menuduh seseorang telah melakukan perbuatan yang tertentu” dengan maksud tuduhan itu akan tersiar (diketahui orang banyak).[2] Penghinaan ini hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari orang yang menderita (delik aduan). Orang yang menuduh tanpa alat bukti (bukan fakta yang sesungguhnya), dapat dikenai sanksi pada Pasal 311 ayat (1) KUHP, karena telah melakukan fitnah.

  1. Penghinaan Ringan
Penghinaan ringan ini diatur dalam Pasal 315 KUHP jo. Pasal 3 Perma 2/2012 yang berbunyi:
 
Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama 4 bulan 2 minggu atau pidana denda paling
banyak Rp4,5 juta.
 
Penghinaan ringan dilakukan di tempat umum yang berupa kata-kata makian yang sifatnya menghina. R. Soesilo, dalam penjelasan Pasal 315 KUHP, menyatakan bahwa jika penghinaan itu dilakukan dengan jalan lain selain “menuduh suatu perbuatan”, misalnya dengan mengatakan “anjing”, “asu”, “sundel”, “bajingan” dan sebagainya, masuk Pasal 315 KUHP dan dinamakan “penghinaan ringan”.

 

Baca juga: Perbuatan-perbuatan yang Termasuk Pencemaran Nama Baik

 

Komedi yang Menyinggung

Menjawab pertanyaan Anda, berkaitan dengan komedi yang menyinggung atau menghina, salah satu kasus yang sering terjadi yaitu dugaan pencemaran nama baik yang terbungkus melalui materi komedi yang menyerang fisik, penampilan atau keadaan seseorang. Komedi yang menyinggung dan diunggah ke media sosial misalnya, tentu dapat dilihat oleh banyak pengguna media sosial dan ini berkaitan dengan Pasal 27 ayat (3) UU ITE jo. Pasal 45 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU 19/2016”).

Pasal tersebut kurang lebihnya mengatur tentang larangan mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Pasal ini mengacu pada ketentuan penghinaan atau pencemaran nama baik yang diatur Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP dan merupakan delik aduan, sehingga perlu adanya aduan dari yang mengalami penghinaan untuk dapat ditindak.

Kasus lain, misalnya dugaan menyinggung SARA. Pelawak, komedian maupun komika yang menyampaikan materi komedi yang menyinggung dengan tujuan menimbulkan rasa kebencian terhadap suatu suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) dan lalu diunggah ke media elektronik dapat dijerat Pasal 28 ayat (2) UU ITE jo. Pasal 45A ayat (2) UU 19/2016.

Tak hanya UU ITE, terkait penodaan agama di Indonesia juga diatur dalam Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama yang kemudian dimasukkan ke dalam Pasal 156a KUHP.

Adapun kriteria suatu komedi yang diduga mengandung unsur penghinaan agama yaitu meliputi adanya unsur mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan, dan penodaan agama, dengan sengaja menyebarkan informasi untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan, serta melakukan perbuatan memperolok, merendahkan, melecehkan dan mengabaikan nilai-nilai agama. Berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana atas hal ini, pihak yang dapat dipertanggungjawabkan yaitu meliputi:[3]

  1. Komika atau pelawak;
  2. Penanggungjawab Program Acara;
  3. Lembaga Penyiaran.

Jadi, di era saat ini komedi tidak hanya menyampaikan lawakan semata melainkan sebagai wujud kebebasan berpendapat serta menjadi sarana kritik sosial di masyarakat. Sejak grup pelawak legendaris Warkop DKI, kritik sosial telah tercermin dalam beberapa komedi yang ditampilkan, hingga sekarang banyak komedian yang membawakan materinya tentang keresahan-keresahan publik.

Namun selama tidak ada tendensi komedi yang menyinggung (melanggar hukum) seperti SARA atau penghinaan, materi komedi adalah kebebasan berpendapat sebagai wujud negara demokrasi.

Sebagai warga negara Indonesia dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, hendaknya kita menghindari hal-hal yang dapat mengarah pada timbulnya kebencian dan permusuhan. Komedi adalah sarana hiburan sekaligus kritik sosial (secara implisit) harus disampaikan dengan baik agar terhindar dari masalah hukum dan tercipta kehidupan yang harmonis.

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 

Dasar Hukum:

  1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
  2. Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama;
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

 

Referensi:

  1. R. Soesilo. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Politeia: Bogor, 1991;
  2. Levi Syndi Ningtyas, Yuliati, dan Alfons Zakaria. Pertanggungjawaban Pidana Terkait Program Stand Up Comedy Melalui Media Elektronik yang Diduga Mengandung Unsur Penghinaan Agama. Jurnal Hukum Universitas Brawijaya, 2018;
  3. Komika, diakses pada 29 Desember 2021, pukul 16.00 WIB;
  4. Persatuan Seniman Komedi Indonesia, diakses pada 29 Desember 2021, pukul 14.00 WIB.

[1] R. Soesilo. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Politeia: Bogor, 1991, hal. 227

[2] R. Soesilo. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Politeia: Bogor, 1991, hal. 225-226

[3] Levi Syndi Ningtyas, Yuliati, dan Alfons Zakaria. Pertanggungjawaban Pidana Terkait Program Stand Up Comedy Melalui Media Elektronik yang Diduga Mengandung Unsur Penghinaan Agama. Jurnal Hukum Universitas Brawijaya, 2018

Tags: