Ketenagakerjaan

Hukumnya Larang Karyawan Nikah Selama Masa Kontrak

Bacaan 4 Menit
Hukumnya Larang Karyawan Nikah Selama Masa Kontrak

Pertanyaan

Ada karyawan baru yang dilarang menikah dan hamil selama masa kontrak kerja dengan membuat surat pernyataan bermeterai padahal aturan tersebut menyalahi/bertentangan dengan HAM. Apakah aturan tersebut dibenarkan secara hukum?

Intisari Jawaban

circle with chevron up

Antara karyawan dan perusahaan terjadi hubungan kerja karena adanya perjanjian kerja di antara mereka.  Dalam suatu perjanjian kerja secara tertulis, syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban tidak boleh bertentangan dengan peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apakah syarat kerja yang melarang karyawan menikah dan hamil selama masa kontrak dibenarkan oleh hukum? Bagaimana dengan perspektif dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Ulasan Lengkap

 

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Dilarang Menikah Selama Masa Kontrak Kerja yang dibuat oleh Imam Hadi Wibowo, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada Senin, 06 September 2010.

Antara karyawan dan perusahaan terjadi hubungan kerja karena adanya perjanjian kerja di antara mereka.[1] Dikarenakan Anda menyebutkan karyawan itu bekerja secara kontrak, maka harus dibuatkan perjanjian kerja untuk waktu tertentu secara tertulis.[2]

Ketentuan syarat-syarat kerja dalam perjanjian kerja tertulis yang memuat hak dan kewajiban tidak boleh bertentangan dengan peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[3]

Untuk menentukan apakah aturan larangan karyawan menikah dan hamil selama masa kontrak kerja yang dibuat perusahaan bertentangan dengan hukum atau tidak, kita harus memperhatikan UU Ketenagakerjaan yang beberapa ketentuannya telah diubah, dihapus, atau dimuat pengaturan baru oleh UU Cipta Kerja.

Larangan Karyawan Menikah dan Hamil menurut UU Ketenagakerjaan

Perlu diketahui, baik UU Ketenagakerjaan maupun UU Cipta Kerja tidak memberi kewenangan bagi perusahaan untuk membuat perjanjian kerja yang memuat larangan karyawan menikah dan hamil selama masa kontrak.

Tapi, Pasal 81 angka 40 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 153 ayat (1) huruf d dan e UU Ketenagakerjaan tegas menyatakan:

Pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja (“PHK”) kepada pekerja/buruh dengan alasan menikah, hamil, melahirkan, gugur kandungan atau menyusui bayinya.

Lebih lanjut, PHK yang dilakukan karena alasan karyawan menikah atau hamil batal demi hukum dan pengusaha wajib mempekerjakan kembali karyawan tersebut.[4]

Dari ketentuan di atas, pernikahan maupun kehamilan bukanlah alasan yang sah berdasarkan hukum untuk digunakan sebagai alasan memberhentikan karyawan. Jadi, larangan menikah dan hamil selama masa kontrak kerja bagi karyawan juga tak beralasan hukum.

 

Larangan Karyawan Menikah dan Hamil menurut UU HAM

Menyambung pertanyaan, Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (“UU HAM”) menyatakan:

Setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang disukainya dan berhak pula atas syarat-syarat ketenegakerjaan yang adil.

Jika dihubungkan dengan UU Ketenagakerjaan sebagaimana telah diterangkan sebelumnya, karyawan berhak atas syarat ketenagakerjaan yang adil, dalam hal ini untuk tidak dilarang menikah dan hamil, serta tidak di-PHK atas alasan tersebut.

Bahkan lebih lanjut, UU HAM juga memberikan perlindungan khusus kepada karyawan perempuan dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan atau kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksinya.[5]

Jadi menjawab pertanyaan Anda, aturan larangan menikah dan hamil bagi karyawan adalah bertentangan dengan hukum.

Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 

Dasar Hukum:

  1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

[2] Pasal 81 angka 13 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UU Cipta Kerja”) yang mengubah Pasal 57 ayat (1) UU Ketenagakerjaan

[3] Pasal 54 ayat (1) huruf f dan ayat (2) UU Ketenagakerjaan

[4] Pasal 81 angka 40 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 153 ayat (2) UU Ketenagakerjaan

[5] Pasal 49 ayat (2) UU HAM

Tags: