Ilmu Hukum

Hukumnya Menaiki Skuter Listrik di Trotoar

Bacaan 6 Menit
Hukumnya Menaiki Skuter Listrik di Trotoar

Pertanyaan

Saat ini, masyarakat Jakarta sangat menggandrungi skuter listrik yang disewakan oleh suatu perusahaan swasta. Namun saya perhatikan, skuter tersebut digunakan di trotoar dan terkadang mengganggu kenyamanan pejalan kaki. Bagaimana hukum keberadaan skuter tersebut di trotoar?

Intisari Jawaban

circle with chevron up
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan telah ditegaskan bahwa trotoar hanya diperuntukkan bagi pejalan kaki. Sementara itu, berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, skuter listrik masuk ke dalam pengertian kendaraan bermotor. Maka dari itu, penggunaan skuter listrik tidak diperkenankan di atas trotoar.
 
Perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi fasilitas pejalan kaki seperti trotoar dapat dipidana. Apa pidananya? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Ulasan Lengkap

 
Fungsi dan Penyalahgunaan Trotoar
Penggunaan trotoar secara umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (“UU LLAJ”). Trotoar termasuk salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.[1] Pejalan kaki berhak atas ketersediaan fasilitas pendukung yang berupa trotoar, tempat penyeberangan, dan fasilitas lain.[2]
                                                                                                
Trotoar juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (“PP Jalan”). Pasal 34 ayat (4) PP Jalan menerangkan bahwa trotoar hanya diperuntukkan bagi lalu lintas pejalan kaki. Terdapat beberapa ketentuan pidana yang dapat dikenakan bagi mereka yang menyalahgunakan trotoar, yaitu:
 
Pasal 275 ayat (1) UU LLAJ
Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, fasilitas Pejalan Kaki, dan alat pengaman Pengguna Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 
Pasal 284 UU LLAJ
Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan tidak mengutamakan keselamatan Pejalan Kaki atau pesepeda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
 
Status Hukum Keberadaan Skuter di Masyarakat
Pertanyaan selanjutnya, apakah skuter yang Anda maksud dapat dikategorikan sebagai kendaraan bermotor? Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.[3] Sementara itu, kendaraan tidak bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.[4]
 
Secara khusus, kendaraan bertenaga listrik juga sudah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) untuk Transportasi Jalan (“Perpres 55/2019”). Motor listrik adalah peralatan elektromekanik yang mengonsumsi tenaga listrik untuk menghasilkan energi mekanik sebagai penggerak.[5] Kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (battery electric vehicle) (“KBL”) adalah kendaraan yang digerakan dengan motor listrik dan mendapatkan pasokan sumber daya tenaga listrik dari baterai secara langsung di kendaraan maupun dari luar.[6]
 
Berdasarkan keterangan Anda dan hasil penelusuran kami, skuter yang Anda maksud memang bertenaga listrik. Karena tidak digerakkan tenaga manusia dan memiliki mesin, maka skuter tersebut dapat dikategorikan sebagai kendaraan bermotor. Lebih spesifik lagi, skuter tersebut merupakan salah satu jenis KBL.
 
Berdasarkan uraian tersebut, jika masyarakat menggunakan skuter di atas trotoar, maka perbuatan tersebut melanggar ketentuan dalam UU LLAJ dan PP Jalan dan dapat dipidana. Skuter yang Anda maksud pada dasarnya tidak diperbolehkan beroperasi di atas trotoar.
 
Namun di sisi lain, berdasarkan hasil penelusuran kami, ketentuan mengenai penggunaan skuter di jalan umum masih belum diatur secara khusus. Hal ini dikarenakan, jika menganggap skuter sebagai kendaraan bermotor, maka harus diingat pula ketentuan dalam Pasal 64 ayat (1) UU LLAJ yang menyatakan bahwa setiap kendaraan bermotor wajib diregistrasikan. Registrasi salah satunya meliputi diterbitkannya Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK).[7]
 
Selanjutnya, karena skuter merupakan kendaraan bermotor, maka harus pula diingat ketentuan dalam Pasal 77 ayat (1) UU LLAJ yang menyatakan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan.
 
Selain itu, juga harus dipertimbangkan apakah skuter tersebut diklasifikasikan sebagai kendaraan bermotor atau kendaraan bermotor umum. Kendaraan bermotor umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.[8] Penggolongan tersebut berakibat pada persyaratan dan dokumen kelengkapan lain yang harus dimiliki untuk dikategorikan sebagai kendaraan bermotor umum.
                                                                                   
Patut diperhatikan pula bahwa penyelenggaraan di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan meliputi, salah satunya, persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor.[9] Ketentuan tersebut ditegaskan kembali dalam Pasal 48 ayat (1) UU LLAJ yang berbunyi:
 
Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
 
Secara khusus, setiap KBL yang diimpor, dibuat, dan/atau dirakit di dalam negeri yang akan dioperasikan di jalan wajib didaftarkan tipenya dan memenuhi ketentuan nomor identifikasi KBL.[10] Setiap KBL yang dioperasikan di jalan juga harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.[11]
 
Dapat kami simpulkan bahwa, meskipun tidak diatur secara khusus, namun jika skuter listrik memenuhi persyaratan, termasuk syarat teknis dan laik jalan, maka dapat dikategorikan sebagai kendaraan bermotor yang dapat digunakan di jalan bersama kendaraan bermotor lainnya. Namun demikian, penggunaannya tetap wajib memperhatikan hak pejalan kaki, dengan tidak melintas di atas trotoar.
 
Demikian jawaban kami, semoga bermanfaat.
 
Dasar Hukum:
 

[1] Pasal 45 ayat (1) huruf a UU LLAJ
[2] Pasal 131 ayat (1) UU LLAJ
[3] Pasal 1 angka 8 UU LLAJ
[4] Pasal 1 angka 9 UU LLAJ
[5] Pasal 1 angka 1 Perpres 55/2019
[6] Pasal 1 angka 3 Perpres 55/2019
[7] Pasal 65 ayat (1) huruf c UU LLAJ
[8] Pasal 1 angka 10 UU LLAJ
[9] Pasal 9 huruf c UU LLAJ
[10] Pasal 28 ayat (1) Perpres 55/2019
[11] Pasal 29 ayat (1) Perpres 55/2019