Keluarga

Hukumnya Menikahi Perempuan yang Memiliki Anak Hasil Zina

Bacaan 11 Menit
Hukumnya Menikahi Perempuan yang Memiliki Anak Hasil Zina

Pertanyaan

Ada seorang perempuan sudah menikah menjadi TKI di luar negeri selama 4 tahun. Selama itu juga dia meninggalkan suaminya dengan maksud memang sudah tidak mau berhubungan dengan suaminya karena berbagai masalah. Setelah pulang ke Indonesia ternyata perempuan tersebut telah hamil 3 bulan dengan pacarnya sewaktu di luar negeri. Karena tidak berani pulang ke rumah, dia menuju rumah keluarga di Kalimantan sampai melahirkan. Setelah melahirkan hal tersebut terungkap dan keluarga perempuan tersebut mengetahuinya. Pada akhirnya dia pulang ke keluarganya membawa anak berumur 4 bulan, bersama itu pula suaminya menceraikanya. Dan sekarang perempuan tersebut menjadi janda dan mempunyai anak hasil zina. Yang ingin saya tanyakan, saya seorang lajang 27 tahun jika saya ingin menikahi janda tersebut apa saja yang hendaknya saya lakukan? Bagaimana status anak zinanya? Apakah anak tersebut bisa menjadi anak saya secara hukum? Bagaimana akta nya? Mohon pencerahannya.

Intisari Jawaban

circle with chevron up
?
Apabila Anda hendak menikahi janda tersebut, maka Anda harus menunggu sampai waktu tunggu wanita tersebut berakhir. Apabila waktu tunggu tersebut telah dilalui, maka tidak ada lagi larangan bagi Anda untuk menikahi janda tersebut.
?
Status anak yang dilahirkan oleh janda tersebut dengan pacarnya di luar negeri memang benar anak hasil zina/anak luar kawin. Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.
?
Jika Anda menikah dengan si janda tersebut, maka anak dari janda yang bersangkutan statusnya adalah anak tiri Anda. Dengan demikian, secara hukum Anda tidak dimungkinkan untuk mengakui anak tersebut sebagai anak Anda.
?
Soal akta kelahiran, nama Anda sebagai ayah tentu tidak dapat dicantumkan dalam akta kelahiran karena Anda bukanlah ayah kandung dan bahkan tidak ada pengakuan juga dari ayah kandungnya untuk mencantumkan namanya di akta kelahiran anak kandungnya. Di akta kelahiran, hanya bisa tercantum nama ibu kandungnya.
?
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.
?

Ulasan Lengkap

 
Tindak Pidana Perzinaan
Sebelumnya, dari penjelasan Anda dapat kami simpulkan bahwa hubungan antara perempuan tersebut dengan pacarnya di luar negeri merupakan suatu tindak pidana perzinaan sebagaimana diatur dalam Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”), karena hubungan tersebut dilakukan ketika perempuan tersebut terikat status pernikahan dengan pria lain.
 
Zina adalah termasuk delik aduan absolut, artinya perempuan itu dapat dituntut apabila ada pengaduan dari pihak suami yang dirugikan.[1] Pengaduan tersebut dapat dicabut selama perkara belum diperiksa di muka pengadilan.[2] Hal ini juga dijelaskan dalam artikel Bisakah Mengakui Anak Hasil Zina. Karena suaminya telah menceraikan perempuan tersebut, maka pada dasarnya sang suami dapat membuat pengaduan. Namun, karena dalam kasus ini suami dari perempuan tersebut tidak mengadukan perzinaan, maka perempuan tersebut tidak dapat dikenai pemidanaan atas dasar perzinaan.
 
R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal. 209), menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan istri atau suaminya. Supaya masuk pasal ini, maka persetubuhan itu harus dilakukan dengan suka sama suka, tidak boleh ada paksaan dari salah satu pihak. Penjelasan lebih lanjut mengenai perzinahan dapat Anda simak dalam artikel Persoalan Kawin Siri dan Perzinahan.
 
Aturan Menikahi Janda
Lebih lanjut, dari penjelasan Anda dapat diketahui bahwa telah terjadi perceraian antara perempuan tersebut dengan suaminya. Sehingga saat ini perempuan tersebut berstatus sebagai janda karena perceraian. Namun, sayangnya Anda tidak menjelaskan kapan tepatnya perceraian tersebut terjadi karena terhadap seorang wanita yang putus perkawinannya (cerai) berlaku waktu tunggu sebelum wanita tersebut dapat menikah lagi sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“UU Perkawinan”) dan lamanya waktu tunggu tersebut diatur dalam Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“PP 9/1975”), yakni:
 
  1. Waktu tunggu bagi seorang janda sebagai dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) Undang-undang[3] ditentukan sebagai berikut:
    1. Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari
    2. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak berdatang bulan ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;
    3. Apabila perkawinan putus sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
  2. Tidak ada waktu tunggu bagi janda yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin.
  3. Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.
 
Artinya berdasarkan pengaturan tersebut, maka apabila Anda hendak menikahi janda tersebut, Anda harus menunggu sampai waktu tunggu sebagaimana pengaturan Pasal 11 UU Perkawinan jo. Pasal 39 ayat (1) huruf b PP 9/1975 wanita tersebut berakhir. Apabila waktu tunggu tersebut telah dilalui, maka tidak ada lagi larangan bagi Anda untuk menikahi janda tersebut.
 
Satus Anak Hasil Zina
Pertama-tama perlu diketahui bahwa status anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut dengan pacarnya di luar negeri memang benar anak hasil zina/anak luar kawin.
 
Terkait anak luar kawin ini, Mahkamah Konstitusi (“MK”) melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 memutus bahwa Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 bila tidak dibaca:
 
Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.
 
Jadi, anak memiliki hubungan perdata dengan ayahnya juga jika dapat dibuktikan baik berdasarkan ilmu pengetahuan (hasil pemeriksaan medis misalnya) atau secara hukum, yakni dengan melalui penetapan pengadilan. Penjelasan selengkapnya simak artikel Pencantuman Nama Ayah dalam Akta Kelahiran Anak Luar Kawin.
 
Jika Anda menikah dengan si perempuan, maka anak dari perempuan yang bersangkutan statusnya adalah anak tiri Anda. Dengan demikian, secara hukum Anda tidak dimungkinkan untuk mengakui anak tersebut sebagai anak Anda. Selain itu, Anda bukanlah ayah kandung/biologis dari anak tersebut.
 
Kasus ini akan berbeda apabila Anda memang ayah kandung/biologis dari anak tersebut, apabila demikian Anda dapat menggunakan sarana pengakuan atau pengesahan anak untuk mengakui anak tersebut sebagai anak Anda melalui pengaturan Pasal 49 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (“UU Administrasi Kependudukan”) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (“UU 24/2013”).
 
Yang dimaksud dengan pengakuan anak merupakan pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama dan disetujui oleh ibu kandung anak tersebut.[4]
 
Sedangkan yang dimaksud dengan pengesahan anak merupakan pengesahan status seorang anak yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama, pada saat pencatatan perkawinan dari kedua orang tua anak tersebut telah sah menurut hukum negara.[5]
 
Namun karena Anda bukanlah ayah kandung dari sang anak, maka upaya pengakuan atau pengesahan anak tidak dapat Anda lakukan, karena syarat untuk melakukan pengakuan maupun pengesahan anak adalah anak tersebut lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama atau dengan kata lain, yang dimaksud adalah hanya ayah kandung/biologis dari anak tersebut.
 
Selain itu, apabila Anda tetap mengakui anak tersebut sebagai anak kandung, maka Anda dapat diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 278 KUHP mengenai pengakuan palsu anak, yang berbunyi:
 
Barangsiapa menurut Kitab Undang-Undang Hukum Sipil mengakui seorang anak sebagai anaknya sendiri, sedang diketahuinya bahwa ia bukan ayahnya anak itu, dihukum karena palsu mengaku anak, dengan hukuman penjara selama-lamanya tiga tahun.
 
Terkait pasal ini, R. Soesilo dalam buku yang sama (hal. 202) menjelaskan bahwa seorang laki-laki yang betul-betul mengetahui bahwa anak tersebut bukan berasal dari dia, namun mengakui bahwa anak itu adalah anaknya, diancam hukuman pasal ini.
 
Selengkapnya mengenai pengakuan dan pengesahan anak dapat disimak artikel Hukumnya Jika Mengakui Anak Orang Lain dalam Akta Kelahiran.
 
Akta Kelahiran Anak Luar Kawin
Sayangnya Anda tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai akta apa yang Anda maksud. Namun, apabila yang dimaksud adalah akta kelahiran anak dari janda tersebut, maka sesuai dengan pengaturan Pasal 55 ayat (1) UU Perkawinan bahwa:
 
Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang.
 
Maka, berdasarkan pasal tersebut akta kelahiran anak tersebut menjadi alat bukti untuk membuktikan siapa orang tuanya yang sah secara hukum.
 
Dengan tidak menikahnya ayah dan ibu kandung dari anak tersebut (janda dengan pacarnya di luar negeri), maka anak tersebut merupakan anak luar kawin.
 
Soal akta kelahiran, nama Anda sebagai ayah tentu tidak dapat dicantumkan dalam akta kelahiran karena Anda bukanlah ayah kandung dan bahkan tidak ada pengakuan juga dari ayah kandungnya untuk mencantumkan namanya di akta kelahiran anak kandungnya. Di akta kelahiran, hanya bisa tercantum nama ibu kandungnya. Selengkapnya silakan Anda simak Akta Kelahiran untuk Anak Luar Kawin.
 
Untuk mendapatkan akta kelahiran dapat dilakukan dengan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yaitu berupa:
  1. Surat kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran;
  2. nama dan identitas saksi kelahiran;
  3. Kartu Keluarga orang tua;
  4. Kartu Tanda Penduduk orang tua;
  5. Kutipan Akta Nikah/Akta Perkawinan orang tua.
 
Penting untuk diingat bahwa dalam hal pelaporan kelahiran tidak disertai kutipan akta nikah/akta perkawinan orang tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, pencatatan kelahiran tetap dilaksanakan.[6]
 
 
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
 
Dasar hukum:
 
Putusan:
 
Referensi:
R. Soesilo. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor: Politeia, 1991

[1] Pasal 284 ayat (2) KUHP
[2] Pasal 284 ayat (4) KUHP
[3] Undang-undang adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Pasal 1 huruf a PP 9/1975).
[4] Penjelasan Pasal 49 ayat (1) UU 24/2013
[5] Penjelasan Pasal 50 ayat (1) UU 24/2013
[6] Pasal 52 ayat (2) Perpres 25/2008
Tags: