Hak Asasi Manusia

Ini 2 Pelanggaran HAM Berat yang Diatur di Indonesia

Bacaan 6 Menit
Ini 2 Pelanggaran HAM Berat yang Diatur di Indonesia

Pertanyaan

Mengapa Indonesia mengatur jenis pelanggaran berat HAM hanya dua jenis, yaitu kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan genosida dalam UU 26/2000 (Pengadilan HAM)? Sedangkan dalam Statuta Roma ada 4 macam.

Intisari Jawaban

circle with chevron up

Pada dasarnya Indonesia meletakkan pelanggaran Hak Asasi Manusia (“HAM”) berat dalam kebijakan serta aturan hukum domestik. Niat Indonesia untuk mengatur sendiri permasalahan konflik bersenjata internal, dapat dilihat dari tidak dimasukkannya “war crimes” dan “aggression” dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (“UU 26/2000”), padahal apabila dilihat tekstual legalnya merupakan ratifikasi dari Statuta Roma.

UU 26/2000 hanya mengadopsi 2 dari 4 kejahatan internasional yang diatur dalam Statuta Roma, yakni kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan, dan tidak memasukkan “Kejahatan Perang” dan “Kejahatan Agresi”.

Tidak dimasukkannya substansi “Kejahatan Perang” serta “Kejahatan Agresi” menjadi permasalahan tersendiri, terutama jika ditemukan pelanggaran berat HAM perihal “Kejahatan Perang” dan “Kejahatan Agresi” di kemudian hari, konsekuensinya adalah kejahatan tersebut tidak dapat dituntut dan diadili berdasarkan UU 26/2000.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Ulasan Lengkap

 

Pengertian HAM

Menurut The United Nations Centre for Human Rights, Hak Asasi Manusia (“HAM”) adalah “Human Rights as those rights which are in our nature and without which we can not live as human beings”.[1]

Soedjono Dirdjosisworo mendefinisikan bahwa HAM merupakan hak-hak yang melekat pada setiap manusia sejak lahir, tidak dapat dibatasi, dikurangi atau diingkari oleh siapapun juga, karena merupakan nilai-nilai dan martabat kemanusiaan setiap individu.[2]

Sedangkan secara yuridis berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (“UU 26/2000”) menyebutkan:

Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

 

Bentuk-bentuk Pelanggaran HAM Berat

Dalam UU 26/2000 diatur pelanggaran HAM yang berat yaitu berdasarkan Pasal 7 UU 26/2000 meliputi:

  1. kejahatan genosida;
  2. kejahatan terhadap kemanusiaan.

Kejahatan genosida di atas adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara:[3]

  1. membunuh anggota kelompok;
  2. mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok;
  3. menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya;
  4. memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok; atau
  5. memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.

Sedangkan, kejahatan terhadap kemanusiaan adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan itu ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa:[4]

  1. pembunuhan;
  2. pemusnahan;
  3. perbudakan;
  4. pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa;
  5. perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional;
  6. penyiksaan;
  7. perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara;
  8. penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional;
  9. penghilangan orang secara paksa; atau
  10. kejahatan apartheid.

Sementara itu, Romli Atmasasmita, berpendapat bahwa pelanggaran HAM berat merupakan tindakan yang bersifat sistematis dan meluas. Kedua kata tersebut merupakan kata kunci yang bersifat melekat dan mutlak dan harus ada pada setiap tindakan pelanggaran HAM berat, khusus kaitannya dengan kejahatan terhadap kemanusiaan. Serta, kedua unsur tersebut merupakan faktor penting dan signifikan yang membedakan antara pelanggaran HAM berat dengan tindak pidana biasa menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau perundang-undangan pidana lainnya.[5] Atau yang dalam Statuta Roma disebut Widespread and Sistematic Attack, di mana serangan tersebut ditujukan langsung pada penduduk sipil.

 

Mengapa Indonesia Hanya Mengatur 2 Kategori Pelanggaran HAM Berat?

Kemudian menjawab pertanyaan Anda, mengapa Indonesia hanya mengatur 2 kategori pelanggaran HAM berat? Padahal menurut Statuta Roma, ada 4 jenis pelanggaran HAM berat:[6]

  1.  
  2. Kejahatan genosida (The crime of genocide);
  3. Kejahatan terhadap kemanusiaan (Crimes against humanity);
  4. Kejahatan perang (War crimes);
  5. Kejahatan agresi (The crime of aggression).

Pada dasarnya Indonesia meletakkan pelanggaran HAM berat dalam kebijakan serta aturan hukum domestik. Niat Indonesia untuk mengatur sendiri permasalahan konflik bersenjata internal, dapat dilihat dari tidak dimasukkannya “war crimes” dan “aggression” dalam UU 26/2000, padahal UU tersebut apabila dilihat tekstual legalnya merupakan ratifikasi dari Statuta Roma. UU 26/2000 hanya mengadopsi 2 dari 4 kejahatan internasional yang diatur dalam Statuta Roma, yakni kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan, dan tidak memasukkan perihal “Kejahatan Perang” dan “Kejahatan Agresi”.[7]  

Secara eksplisit, UU 26/2000 menghormati kaidah hukum internasional dalam pengklasifikasian tindak pidana atas kemerdekaan dan kebebasan seseorang. Tidak dimasukannya substansi perihal “Kejahatan Perang” dan “Kejahatan Agresi” menjadi permasalahan tersendiri dalam UU 26/2000, terutama apabila ditemukan pelanggaran HAM berat perihal terkait di kemudian hari, konsekuensinya adalah kejahatan itu tidak dapat dituntut dan diadili berdasarkan UU 26/2000.

Di luar hal tersebut, kemauan politik atau political will pemerintah juga sangat menentukan dan besar pengaruhnya.[8] Menurut Frank E Hagan,[9] kejahatan terhadap kemanusiaan dimaksudkan untuk maksud-maksud dan tujuan-tujuan politik, sehingga secara kriminologis kejahatan ini dapat diklasifikasikan sebagai “political crime”. Dengan demikian, bahwa setiap pelanggaran HAM berat yang terjadi di negara mana pun akan selalu sarat dengan muatan politik, dan semata-mata tidak hanya bermuatan dari aspek hukum saja.[10]

Belum adanya political will mengenai hal ini mengartikan belum jelasnya sikap Indonesia terhadap posisi hukum domestik dan internasional khususnya terkait pengaturan kejahatan perang dan agresi.

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 

Dasar Hukum:

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

 

Referensi:

  1. Soedjono Dirdjosisworo. HAM, Demokrasi dan Tegaknya Hukum dalam Konteks Ketahanan Nasional Indonesia. Makalah pada Penataran dan Lokakarya Dosen Kewarganegaraan Se-Jawa Barat Angkatan XVI Tahun Akademik 2003/2004. Kerjasama KODAM III Siliwangi-STHB. Bandung 5 - 6 Mei 2004;
  2. Sylvester Kanisius Laku. Pelanggaran HAM Berat dan Hukumannya Menurut Statuta Roma. Bandung, 2005;
  3. Romli Atmasasmita. Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Penegakkannya di Indonesia. Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan HAM RI, 2002;
  4. Widiada Gunakaya. Hukum Hak Asasi Manusia. Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2017;
  5. Rome Statute of The International Criminal Court, diakses pada 23 Agustus 2021 pukul 15.00 WIB.

[1] Widiada Gunakaya. Hukum Hak Asasi Manusia. Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2017, hal. 56

[2] Soedjono Dirdjosisworo. HAM, Demokrasi dan Tegaknya Hukum dalam Konteks Ketahanan Nasional Indonesia. Makalah pada Penataran dan Lokakarya Dosen Kewarganegaraan Se-Jawa Barat Angkatan XVI Tahun Akademik 2003/2004. Kerjasama KODAM III Siliwangi-STHB. Bandung 5 - 6 Mei 2004, hal. 2

[3] Pasal 8 UU 26/2000

[4] Pasal 9 UU 26/2000

[5] Romli Atmasasmita. Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Penegakkannya di Indonesia. Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan HAM RI, 2002, hal. 2

[7] Sylvester Kanisius Laku. Pelanggaran HAM Berat dan Hukumannya Menurut Statuta Roma. Bandung, 2005, hal. 23

[8] Widiada Gunakaya. Hukum Hak Asasi Manusia. Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2017, hal. 212

[9] Widiada Gunakaya. Hukum Hak Asasi Manusia. Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2017, hal. 218

[10] Romli Atmasasmita. Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Penegakkannya di Indonesia. Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan HAM RI, 2002, hal. 7