Kenegaraan

Ini Beda Kewenangan BI dan OJK Terkait Perbankan

Ini Beda Kewenangan BI dan OJK Terkait Perbankan

Pertanyaan

Apakah sebenarnya perbedaan kewenangan antara OJK dan BI? Setahu saya OJK lah yang berwenang mengawasi dan mengatur kegiatan bank, tapi saya lihat di peraturan BI ada juga peraturan tentang kegiatan bank. Bukankah di sini terjadi tumpang tindih?

Intisari Jawaban

circle with chevron up

Bank Indonesia (“BI”) dan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) merupakan lembaga negara yang mempunyai peran yang sangat penting dalam mengatur stabilitas perekonomian negara, khususnya dalam sektor perbankan.

Pada mulanya, BI memang mempunyai wewenang dalam pengawasan bank. Namun berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, fungsi pengawasan bank dari BI akan dialihkan kepada lembaga pengawasan sektor jasa keuangan, dalam hal ini yaitu OJK. Akan tetapi, meski wewenangnya terpangkas, BI tetap dilibatkan dalam beberapa hal.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Ulasan Lengkap

Bank Indonesia (“BI”) dan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) merupakan lembaga negara yang mempunyai peran yang sangat penting dalam mengatur stabilitas perekonomian negara, khususnya dalam sektor perbankan. Namun, perlu diketahui bahwa kedua lembaga tersebut masing-masing memiliki kewenangan yang berbeda untuk mengatur dan mengawasi perekonomian negara. Adapun perbedaan kewenangannya akan kami jelaskan sebagai berikut:

Tugas dan Kewenangan BI

Kedudukan BI adalah sebagai bank sentral negara Republik Indonesia,[1] yang dalam menjalankan tugas dan wewenangnya bersifat independen, sehingga tidak bisa diintervensi oleh pihak manapun termasuk pemerintah, kecuali dalam hal-hal tertentu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (“UU BI”) dan perubahannya.[2]

Berkaitan dengan tujuan dan tugas BI, Pasal 7 ayat (1) UU 3/2004 dan Pasal 8 UU BI menyatakan:

Pasal 7 ayat (1)

Tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah.

Pasal 8

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Bank Indonesia mempunyai tugas sebagai berikut:

  1. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter;
  2. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran;
  3. Mengatur dan mengawasi Bank.

 

Berdasarkan kententuan di atas, maka dapat dipahami bahwa BI mempunyai peran yang sangat penting dalam menjaga stabilitas perekonomian wilayah Indonesia dan tujuan utamanya adalah untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, salah satunya dengan cara mengatur dan mengawasi perbankan di seluruh indonesia.

Namun, perlu diperhatikan, terkait tugas tersebut, Pasal 34 UU 3/2004 menegaskan bahwa tugas mengawasi bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang

independen, dan dibentuk dengan undang-undang, yang pembentukannya akan dilaksanakan

selambat-lambatnya 31 Desember 2010. Pengalihan fungsi pengawasan bank dari BI kepada lembaga pengawasan sektor jasa keuangan dilakukan secara bertahap setelah dipenuhinya syarat-syarat yang meliputi infrastruktur, anggaran, personalia, struktur organisasi, sistem informasi, sistem dokumentasi, dan berbagai peraturan pelaksanaan berupa perangkat hukum serta dilaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.[3] Lembaga yang dimaksud dalam hal ini adalah OJK.

Tugas dan Kewenangan OJK

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan ( “UU OJK”) menyatakan:

Otoritas Jasa Keuangan, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Berdasarkan pasal di atas, OJK merupakan lembaga negara yang mempunyai fungsi regulasi (pengaturan) dan supervisi (pengawasan) terhadap seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.

Sama halnya dengan BI, OJK merupakan lembaga negara yang bersifat independen, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UU OJK, yang menyebutkan bahwa:

OJK adalah lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang
secara tegas diatur dalam Undang-Undang ini.

OJK dalam menjalankan tugasnya khususnya di sektor perbannkan diberikan beberapa wewenang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7UU OJK, yaitu:

  1. pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi:
    1. perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank; dan
    2. kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa;
  2. pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi:
    1. likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan bank;
    2. laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank;
    3. sistem informasi debitur;
    4. pengujian kredit (credit testing); dan
    5. standar akuntansi bank;
  3. pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi:
    1. manajemen risiko;
    2. tata kelola bank;
    3. prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang; dan
    4. pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan; dan
  4. pemeriksaan bank.

Berdasarkan penjelasan di atas, dengan dibentuknya OJK, sebagian kewenangan BI beralih ke OJK. Adapun lingkup pengaturan dan pengawasan yang dialihkan kepada OJK meliputi: kelembagaan bank, termasuk terkait dengan perizinan dan kegiatan usaha bank, kesehatan bank, aspek kehati-hatian dan pemeriksaan bank.

Selain itu, dalam artikel OJK Reduksi Kewenangan Bank Indonesia (hal. 1) juga ditegaskan bahwa meski wewenangnya terpangkas, BI tetap dilibatkan dalam beberapa hal. Pasal 40 UU OJK menyebutkan, dalam hal BI untuk melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya memerlukan pemeriksaan khusus terhadap bank tertentu, BI dapat melakukan pemeriksaan langsung terhadap bank tersebut dengan menyampaikan terlebih dahulu secara tertulis kepada OJK.

Berdasarkan penjelasan di atas, menurut hemat kami, dapat diambil kesimpulan bahwa tugas dan wewenang OJK adalah pengaturan dan pengawasan secara microprudential, yang merupakan pengaturan dan pengawasan detail mengenai kelembagaan, kesehatan, aspek kehati-hatian dan pemeriksaan bank, sedangkan wewenang BI merupakan pengaturan dan pengawasan secara macroprudential, yakni pengaturan dan pengawasan pada sistem perbankan yang digunakan. Hal ini digunakan BI untuk mengambil kebijikan moneter.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar hukum:

  1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dan diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia;
  2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

[1] Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (“UU 3/2004”)

[2] Pasal 4 ayat (2) UU 3/2004

[3] Penjelasan Pasal 34 ayat (2) UU 3/2004