Ketenagakerjaan

Isi Perjanjian Kerja yang Harus Diperhatikan Sebelum Tanda Tangan

Bacaan 6 Menit
Isi Perjanjian Kerja yang Harus Diperhatikan Sebelum Tanda Tangan

Pertanyaan

Saya baru diterima bekerja di salah satu perusahaan swasta. Setelah lebaran nanti, saya disuruh datang ke kantor untuk tanda tangan kontrak kerja. Karena ini pengalaman pertama saya, saya kuatir ada hal-hal yang merugikan saya di kemudian hari. Apa saja yang harus diperhatikan dalam kontrak kerja itu agar saya tidak dirugikan sepihak oleh perusahaan? Mohon pencerahannya. Terima kasih.

Intisari Jawaban

circle with chevron up

Sebelum menandatangani perjanjian kerja, sebaiknya karyawan terlebih dahulu memahami betul isi perjanjian kerja agar terhindar dari ketentuan yang merugikan karyawan. Secara garis besar, isi perjanjian kerja memuat syarat-syarat kerja, hak karyawan dan pengusaha, serta kewajiban karyawan dan pengusaha.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Ulasan Lengkap

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Hal-Hal Penting yang Harus Diperhatikan Dalam Perjanjian Kerja yang pertama kali dipublikasikan pada Selasa, 21 Juni 2016.

Isi Perjanjian Kerja

Sebagian besar calon karyawan sebelum memasuki dunia kerja dan menandatangani perjanjian kerja, mereka mencari tahu terlebih dahulu di internet tentang contoh perjanjian kerja untuk melihat isi perjanjian kerja agar terhindar dari ketentuan yang merugikan karyawan. Adapun definisi dari perjanjian kerja adalah perjanjian antara karyawan dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.[1]

Perjanjian kerja dibuat untuk waktu tertentu atau waktu tidak tertentu.[2] Khusus untuk perjanjian kerja untuk waktu tertentu (“PKWT”) atau yang pekerjanya dikenal dengan sebutan karyawan kontrak didasarkan atas:[3]

  1. jangka waktu; atau
  2. selesainya suatu pekerjaan tertentu.

Sayangnya, karena Anda tidak menjelaskan kontrak kerja yang dimaksud adalah PKWT atau perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu (“PKWTT”). Oleh karena itu kami akan menjelaskan isi perjanjian kerja secara umum.

Layaknya isi perjanjian pada umumnya, ada syarat yang harus dipenuhi agar isi perjanjian kerja ini sah dan mengikat pengusaha dan pekerja, yaitu:[4]

  1. kesepakatan kedua belah pihak;
  2. kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum;
  3. adanya pekerjaan yang diperjanjikan; dan
  4. pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jika perjanjian kerja tersebut tidak memenuhi syarat dalam huruf a dan b, maka perjanjian kerja tersebut dapat dibatalkan. Sedangkan jika bertentangan dengan ketentuan dalam huruf c dan d, maka perjanjian kerja menjadi batal demi hukum.[5]

Mengenai apa saja yang harus diperhatikan dari isi perjanjian kerja yang akan Anda tanda tangani, tentunya Anda harus membaca dengan baik isi perjanjian kerja tersebut. Apa saja isi dari perjanjian kerja? Sebagaimana diuraikan dalam definisi perjanjian kerja di atas, dapat dilihat bahwa isi perjanjian kerja adalah:

  1. syarat-syarat kerja;
  2. hak karyawan dan pengusaha; dan
  3. kewajiban karyawan dan pengusaha.

Dalam Pasal 54 ayat (1) UU Ketenagakerjaan diuraikan lebih rinci mengenai hal-hal apa saja yang sekurang-kurangnya harus ada dalam perjanjian kerja tertulis, yaitu:

  1. nama, alamat perusahaan, dan jenis usaha;
  2. nama, jenis kelamin, umur, dan alamat karyawan;
  3. jabatan atau jenis pekerjaan;
  4. tempat pekerjaan;
  5. besarnya upah dan cara pembayarannya;
  6. syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan karyawan;
  7. mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja;
  8. tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat; dan
  9. tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja.

Khusus ketentuan mengenai upah dan syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban para pihak, ketentuan ini tidak boleh bertentangan dengan peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[6]

Seperti misalnya terkait besaran upah dan cara pembayarannya, Anda harus memastikan bahwa upah Anda tidak melanggar ketentuan upah minimum dan perlu diperhatikan juga tanggal berapa seharusnya upah Anda dibayar, karena jika pengusaha terlambat pembayaran upah, pengusaha tersebut akan dikenakan denda.

Baca juga: Langkah Hukum Jika Gaji Tak Dibayar Pengusaha dan Jika Upah Pokok di Bawah Upah Minimum

Perjanjian Kerja untuk Karyawan Kontrak

Kami mencontohkan, jika Anda dipekerjakan secara kontrak atau PKWT, Anda harus melihat juga apakah diperjanjikan adanya masa percobaan. Ini karena PKWT tidak dapat mensyaratkan adanya masa percobaan kerja.[7] Jika dalam PKWT disyaratkan masa percobaan kerja, masa percobaan kerja yang disyaratkan batal demi hukum dan masa kerja tetap dihitung.[8] Jadi, ketentuan masa percobaan bagi karyawan kontrak adalah contoh perjanjian kerja yang melanggar hukum dan merugikan karyawan.

Berbeda dengan PKWT, PKWTT atau perjanjian kerja untuk karyawan tetap dapat mensyaratkan masa percobaan kerja. Tetapi perlu diketahui juga bahwa masa percobaan tersebut paling lama 3 bulan.[9] Dan dalam masa percobaan tersebut, pengusaha dilarang membayar upah di bawah upah minimum yang berlaku.[10]

Perlu diketahui juga, jika Anda bekerja sebagai karyawan kontrak, jika ada salah satu pihak yang mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu kontrak, maka pihak yang mengakhiri tersebut wajib membayar ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar upah karyawan sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja,[11] kecuali perjanjian tersebut berakhir karena:[12]

  1. karyawan meninggal dunia;
  2. berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja;
  3. selesainya suatu pekerja tertentu;
  4. adanya putusan pengadilan dan/atau putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
  5. adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama yang dapat menyebabkan berakhirnya hubungan kerja.

Selain itu, karyawan kontrak yang mengundurkan diri sebelum habis masa kontrak tetap berhak menerima uang kompensasi, apabila memenuhi syarat. Hal ini dapat Anda baca ulasannya dalam Karyawan Kontrak Resign, Berhak Dapat Uang Kompensasi?

Kemudian, hal lain yang harus dicermati adalah perjanjian kerja karyawan kontrak harus dibuat secara tertulis, menggunakan Bahasa Indonesia dan huruf latin.[13] Serta, status karyawan kontrak hanya diperuntukkan bagi pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, bukan untuk pekerjaan bersifat tetap.[14]

Baca juga: Pengaturan Pekerja Kontrak Pasca UU Cipta Kerja

Salinan dan Biaya Perjanjian Kerja

Perlu diperhatikan juga, perjanjian kerja tertulis harus dibuat sekurang-kurangnya rangkap 2, yang mempunyai kekuatan hukum yang sama. Karyawan dan pengusaha masing-masing mendapat 1 perjanjian kerja.[15]

Hal terakhir yang perlu Anda tahu adalah segala hal dan/atau biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan pembuatan perjanjian kerja dilaksanakan oleh dan menjadi tanggung jawab pengusaha.[16]

Dengan demikian, kami menyarankan, sebelum Anda menandatangani perjanjian kerja dengan perusahaan, sebaiknya Anda terlebih dahulu memahami isi perjanjian kerja termasuk yang mengatur mengenai syarat kerja, hak, dan kewajiban masing-masing pihak, agar tidak menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari.

Anda juga dapat membaca penjelasan-penjelasan dan solusi permasalahan hukum seputar ketenagakerjaan di sini.

Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

  1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

[1] Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”)

[2] Pasal 81 angka 12 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UU Cipta Kerja”) yang mengubah Pasal 56 ayat (1) UU Ketenagakerjaan

[3] Pasal 81 angka 12 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 56 ayat (2) UU Ketenagakerjaan

[4] Pasal 52 ayat (1) UU Ketenagakerjaan

[5] Pasal 52 ayat (2) dan (3) UU Ketenagakerjaan

[6] Pasal 54 ayat (2) UU Ketenagakerjaan

[7] Pasal 81 angka 14 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 58 ayat (1) UU Ketenagakerjaan

[8] Pasal 81 angka 14 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 58 ayat (2) UU Ketenagakerjaan

[9] Pasal 60 ayat (1) UU Ketenagakerjaan

[10] Pasal 60 ayat (2) UU Ketenagakerjaan

[11] Pasal 62 UU Ketenagakerjaan

[12] Pasal 62 jo. Pasal 81 angka 16 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 61 ayat (1) UU Ketenagakerjaan

[13] Pasal 81 angka 13 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 57 ayat (1) UU Ketenagakerjaan

[14] Pasal 81 angka 15 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 59 ayat (1) dan (2) UU Ketenagakerjaan

[15] Pasal 54 ayat (3) UU Ketenagakerjaan

[16] Pasal 53 UU Ketenagakerjaan

Tags: