Workmen’s Compensation Act

 

Sebagaimana informasi yang kami akses dari laman International Labour Organization (ILO) mengenai The Workmen's Compensation Act, pada bagian kedua (Part II) mengenai Compensation, dijelaskan mengenai tanggung jawab pemberi kerja (employer) untuk memberikan kompensasi, sebagaimana dijelaskan berikut:

 

 

Jika diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia antara lain adalah jika dalam suatu pekerjaan seorang pekerja menderita cedera karena kecelakaan yang timbul dari dan selama masa kerja tersebut, pemberi kerja akan bertanggung jawab untuk membayar kompensasi.

 

Sepanjang penelusuran kami, tidak ada aturan khusus mengenai Workmen’s Compensation Act (“WCA”) di Indonesia. Tetapi mengenai kompensasi yang diberikan kepada pekerja jika terjadi kecelakaan kerja, kita dapat merujuk pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (“UU BPJS”).

 

Selain itu, aturan lebih rinci mengenai jaminan sosial tenaga kerja terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (“PP 84/2013”) dan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian (“PP 44/2015”), dimana jaminan kecelakaan kerja merupakan salah satu program dari jaminan sosial tenaga kerja.

 

Program jaminan sosial tenaga kerja (social security) tersebut terdiri atas:[1]

 

Pada dasarnya, setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, wajib menjadi peserta program Jaminan Sosial.[2]

 

Menjawab pertanyaan Anda, pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (“BPJS”), sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti dan pekerja (pekerja asing) berhak untuk mendaftarkan diri sebagai peserta program jaminan sosial atas tanggungan pemberi kerja apabila pemberi kerja telah nyata-nyata tidak mendaftarkan pekerjanya pada BPJS.[3]

 

Hal yang sama juga diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing (“Permenaker 10/2018”) setiap Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing (“TKA”) yang mempekerjakan TKA wajib mengikutsertakan TKA dalam program Jaminan Sosial Nasional yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan.[4]

 

Dengan demikian, kewajiban pengusaha dalam memenuhi jaminan sosial pekerja di Indonesia, pada dasarnya hanya program jaminan sosial tenaga kerja yang diselenggarakan oleh BPJS. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan pengusaha memberikan jaminan perlindungan tambahan (double protection atau multi-protection) bilamana disepakati di antara para pihak (antara employee dengan employer) berdasarkan asas kebebasan berkontrak (pacta sunt servanda).

 

Terkait dengan penyediaan asuransi WCA bagi para expatriate atau TKA yang bekerja di industri minyak dan gas (“migas”), sepengetahuan kami, tidak ada ketentuan yang mewajibkannya.

 

Namun, menurut hemat kami, kemungkinan itu adalah kesepakatan tersendiri di antara para pihak di sektor migas berdasarkan asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, atau mungkin juga tanggungan dari asuransi WCA dimaksud sudah merupakan program jaminan sosial bagi expatriate yang bersangkutan di negaranya yang sudah dipersyaratkan dan harus tercantum di kontrak antara Kartu Perlindungan Sosial (“KPS”) dan kontraktor. Walaupun tentunya tidak bisa digeneralisir untuk semua TKA di Indonesia atau sekurang-kurangnya, di industri migas.

 

Besaran dari nilai pertanggungan WCA dimaksud, tentunya tidak boleh kurang dari nilai (hak) yang seharusnya diperoleh jika expatriate/TKA yang bersangkutan diikutkan dalam kepesertaan BPJS.

 

Untuk diketahui, Jaminan Kecelakaan kerja dan perincian besarnya iuran ditentukan berdasarkan kelompok jenis usahanya atau tingkat risiko lingkungan kerja.[5]

 

Bidang usaha minyak dan gas bumi masuk pada kelompok V yaitu tingkat resiko sangat tinggi.[6] Mengenai besaran penetapan manfaat jaminan kecelakaan kerja tergantung dari jumlah upah/penghasilan yang didapat oleh pekerja tersebut. Silakan Anda lihat rinciannya pada tabel penghasilan dan iuran program jaminan kecelakaan kerja dalam Lampiran II PP 44/2015.

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 

Dasar hukum:

 

Putusan: