Hak Asasi Manusia

Jerat Hukum Guru yang Mendiskriminasi Murid

Bacaan 5 Menit
Jerat Hukum Guru yang Mendiskriminasi Murid

Pertanyaan

Saya berusia 17 tahun dan masih berstatus murid di salah satu SMA di Semarang. Saya mendapat diskriminasi dari sebagian guru berupa pembatasan interaksi dengan orang lain dan saya dikeluarkan dari projek dokumentasi sekolah tanpa alasan yang jelas. Saya punya bukti-bukti jika dibutuhkan. Apakah kasus saya ini dapat ditangani secara hukum? Sebab saya merasa jadi trauma untuk ke sekolah lagi. Terima kasih.

Intisari Jawaban

circle with chevron up
Pendidikan di Indonesia diselenggarakan atas prinsip demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Guru mempunyai kewajiban untuk tidak berlaku diskriminatif, dan setiap anak diberi perlindungan dari perlakuan diskriminasi.
 
Anda dapat melaporkan diskriminasi yang dilakukan oleh oknum guru ini kepada kepala sekolah, yayasan yang menaungi sekolah Anda (jika sekolah swasta), dan/atau dinas pendidikan setempat.
 
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Ulasan Lengkap

 
Pelaksanaan Pendidikan oleh Guru
Pada dasarnya, sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (“UU 20/2003”), pendidikan di Indonesia diselenggarakan dengan prinsip demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.
 
Pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban, salah satunya, untuk menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis.[1]
 
Selain itu, dalam Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (“UU 14/2005”), ditegaskan bahwa guru berkewajiban untuk:
 
bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran
 
Perlindungan Hak Anak
Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (“UU 35/2014”), anak didefinisikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
 
Karena Anda masih berusia 17 tahun, Anda masih dikategorikan sebagai anak yang hak-haknya dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (“UU 23/2002”) dan perubahannya.
 
Pasal 4 UU 23/2002 menegaskan bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
 
Lebih lanjut, Pasal 76A huruf a UU 35/2014 melarang setiap orang:
 
memperlakukan Anak secara diskriminatif yang mengakibatkan Anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya
 
Perlakuan diskriminasi, misalnya, perlakuan yang membeda-bedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental.[2]
 
Sehingga, apabila perlakuan guru-guru Anda disebabkan karena alasan-alasan di atas, maka hal tersebut dapat disebut sebagai bentuk diskriminasi yang dilarang dalam UU 23/2002 dan perubahannya.
 
Dengan demikian, perlakuan guru-guru tersebut berpotensi melanggar ketentuan UU 20/2003, UU 14/2005, dan UU 23/2002 dan perubahannya.
 
Langkah Hukum
Anda dapat melaporkan hal ini kepada kepala sekolah, yayasan yang menaungi sekolah Anda (jika sekolah swasta), dan/atau dinas pendidikan setempat.
 
Kami menyarankan permasalahan ini diselesaikan terlebih dahulu secara kekeluargaan dengan pendampingan oleh orang tua atau wali Anda.
 
Namun patut diperhatikan bahwa berdasarkan Pasal 77 ayat (1) dan (2) UU 14/2005, guru yang diangkat oleh pemerintah atau pemerintah daerah yang tidak menjalankan kewajibannya dikenai sanksi berupa:
  1. teguran;
  2. peringatan tertulis;
  3. penundaan pemberian hak guru;
  4. penurunan pangkat;
  5. pemberhentian dengan hormat; atau
  6. pemberhentian tidak dengan hormat.
 
Jika guru tersebut berstatus ikatan dinas dan melanggar ketentuan perjanjian kerja, maka akan diberi sanksi sesuai dengan perjanjian ikatan dinas.[3]
 
Jika guru tersebut diangkat oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, maka akan dikenai sanksi sesuai dengan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama jika melanggar kewajibannya dalam Pasal 20 UU 14/2005 di atas.[4]
 
Selain itu, khusus untuk pelanggaran terhadap Pasal 76A UU 35/2014, pelakunya diancam dengan pidana sesuai Pasal 77 UU 35/2014, yaitu dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp100 juta.
 
Dikarenakan Anda mengalami trauma, hal tersebut dapat dikatakan sebagai kerugian moril sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 76A UU 35/2014, dan oleh karenanya, para pelaku dapat dilaporkan atas dugaan pelanggaran Pasal 76A UU 35/2014.
 
Untuk prosedur pelaporan dugaan tindak pidana, dapat Anda simak di artikel Prosedur Melaporkan Peristiwa Pidana ke Kantor Polisi.
 
Di samping itu, Anda dapat mengajukan gugatan terhadap oknum guru yang melakukan tindakan diskriminasi atas dasar perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUH Perdata”) yang berbunyi:
 
Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.
 
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
 
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
 
Dasar Hukum:
 

[1] Pasal 40 ayat (2) huruf a UU 20/2003
[2] Penjelasan Pasal 13 ayat (1) huruf a UU 23/2002
[3] Pasal 77 ayat (3) UU 14/2005
[4] Pasal 77 ayat (4) UU 14/2005
Tags: