Pidana

Jerat Hukum Pengguna Jasa Prostitusi Anak

Jerat Hukum Pengguna Jasa Prostitusi Anak

Pertanyaan

Apakah ada hukuman yang berlaku untuk pengguna jasa prostitusi anak? Karena jika dalam prostitusi dewasa jeratan hukum hanya ada pada Perda bukan undang-undang. Bagaimana jika pada anak, apakah dapat di jerat UU Perlindungan Anak, dan dapat dipidana, mengingat UU Perlindungan Anak masuk dalam kategori pidana khusus?

Intisari Jawaban

circle with chevron up

Larangan terhadap prostitusi anak telah diatur secara umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, namun ketentuan yang lebih khusus (lex specialis) juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan aturan perubahannya.

Pihak-pihak yang merupakan penyelenggara, perantara maupun pengguna prostitusi anak, yang merupakan bentuk eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, dapat dijerat pidana berdasarkan undang-undang tersebut.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Ulasan Lengkap

Terimakasih atas pertanyaan Anda.

Prostitusi

Prostitusi di Indonesia dianggap sebagai kejahatan terhadap kesusilaan serta bersifat ilegal dan bertentangan dengan hak asasi manusia. Praktek prostitusi adalah sebuah kegiatan yang patut dihentikan atau dilarang karena dianggap bertentangan dengan nilai agama dan kesusilaan. Disamping itu, prostitusi juga bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan dalam hubungannya dengan etika dan moral.

Hariana Eka Dewi dalam bukunya Memahami Perkembangan Fisik Remaja (hal. 81) mendefinisikan prostitusi sebagai melakukan hubungan seksual dengan berganti-ganti pasangan yang bukan istri atau suaminya, yang dilakukan di tempat-tempat tertentu (lokalisasi, hotel, tempat rekreasi dan lain-lain), yang pada umumnya mereka mendapatkan uang setelah melakukan hubungan badan. Kemudian, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (“KBBI”), prostitusi adalah pertukaran hubungan seksual dengan uang atau hadiah sebagai suatu transaksi perdagangan; pelacuran.

Larangan Prostitusi Anak

Indonesia saat ini bukan hanya menghadapi bahaya prostitusi yang dilakukan oleh orang dewasa, tapi juga prostitusi anak. Praktik prostitusi anak di bawah umur sudah sangat memprihatinkan, terutama dengan banyaknya kasus eksploitasi anak, baik atas kemauannya sendiri maupun atas paksaan dari oknum-oknum tertentu.

Adapun yang dimaksud dengan anak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak(“UU 35/2014”) adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak dikenal istilah prostitusi, melainkan yang dikenal adalah istilah “eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual” yang maksudnya termuat dalam PenjelasanPasal 66 UU 35/2014, yang menyatakan:

Yang dimaksud dengan “dieksploitasi secara ekonomi” adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan Anak yang menjadi korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan Anak oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan materiil.

Yang dimaksud dengan “dieksploitasi secara seksual” adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari Anak untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kegiatan prostitusi merupakan bentuk eksploitasi secara ekonomi maupun seksual yang terlarang bagi anak.

Ancaman Pidana

Ketentuan mengenai larangan ekploitasi anak secara seksual, dalam hal ini yaitu melibatkannya dalam prostitusi anak, sebelumnya telah diatur dalam ketentuan yang umum dalam Pasal 290 angka 2 dan 3, 293 ayat (1), Pasal 295 ayat (1), dan Pasal 297 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(“KUHP”). Namun, telah ada ketentuan yang lebih khusus (lex specialis) yang mengatur mengenai larangan adanya praktek prostitusi anak, dimuat dalam Pasal 76I jo. Pasal 88 UU 35/2014, yang mengatur sebagai berikut:

Pasal 76I

Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak.

Pasal 88

Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah).

Dari ketentuan di atas, dapat diartikan bahwa pihak-pihak yang terlibat sebagai penyelenggara, perantara maupun pengguna kegiatan prostitusi anak, yang merupakan bentuk eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, dapat dijerat dengan pasal a quo dan ditindak melalui proses hukum acara pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana(“KUHAP”) jika dilakukan oleh orang dewasa. Namun apabila pelaku pengguna prostitusi anak tersebut adalah seorang anak juga, maka pelaku tersebut ditindak dalam proses hukum acara pidana yang khusus sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak(“UU SPPA”).

Di sisi lain, kekhususan dalam UU 35/2014 juga memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang terjerat dalam kegiatan prostitusi, sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat (1) dan (2) huruf d UU 35/2014, yang berbunyi:

(1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak.

(2) Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:

d. Anak yang di eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual.

Penjelasan lebih lanjut mengenai perlindungan khusus terhadap anak dari adanya kegiatan prostitusi, dapat Anda simak dalam artikelLangkah Pemerintah Menanggulangi Prostitusi Anak.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

  1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
  4. Undang-UndangNomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Referensi:

  1. Heriana Eka Dewi. Memahami Perkembangan Fisik Remaja.(Yogyakarta: Gosyen Publishing). 2012;
  2. Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses pada 22 Juli 2021, pukul 16.55.
Tags: