KlinikBeritaData PribadiJurnal
Personalisasi
Halo,
Anda,

Segera Upgrade paket berlangganan Anda.
Dapatkan fitur lebih lengkap
Profil
Ada pertanyaan? Hubungi Kami
Bahasa
id-flag
en-flag

Jika Ada Indikasi Pelanggaran Pajak Restoran, Lakukan Ini

Share
copy-paste Share Icon
Bisnis

Jika Ada Indikasi Pelanggaran Pajak Restoran, Lakukan Ini

Jika Ada Indikasi Pelanggaran Pajak Restoran, Lakukan Ini
Dian Dwi Jayanti, S.H.Si Pokrol
Si Pokrol
Bacaan 10 Menit
Jika Ada Indikasi Pelanggaran Pajak Restoran, Lakukan Ini

PERTANYAAN

Saya seorang manager bar & restaurant yang mana pemilik pertama (pihak pertama) adalah investor modal dengan 65% saham (WNA), pemilik kedua (pihak kedua) yaitu pemilik tanah dengan 25% saham (WNI), dan pemilik ketiga (pihak ketiga) adalah pengelola management yang mempekerjakan saya dengan 15% saham (WNI). Pembagian keuntungan sesuai persentase kepemilikan saham, namun saya menemukan kejanggalan, karna pengelola management (pihak ketiga) memotong 10% pajak dari gross revenue, tapi usaha ini tidak pernah membayar pajak, dan tidak merincikannya. Dia tidak menagih dalam bill belanja tamu, tapi dalam laporan keuangan kepada owner lain, dia memotong terlebih dahulu pajak, yang sebenarnya tidak ada pembayaran pajak. Artinya, dia memotong 10% itu masuk ke sakunya, namun tidak diketahui pihak pertama dan pihak kedua karena tidak dirincikan pada laporan. Sebagai manager apa yang bisa saya lakukan? Berhakkah saya menuntutnya karena tahu dia telah menipu? Atau yang berhak menuntut hanya pihak pertama dan kedua saja?

DAFTAR ISI

    INTISARI JAWABAN

    Kami mengasumsikan bahwa pemotongan 10% atas gross revenue pada restoran sebagaimana Anda maksud merupakan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (“PBJT”) atau yang biasa disebut dengan pajak restoran. Lantas, jika menemukan kejanggalan dalam pembayaran pajak restoran atau PBJT, hal apa yang bisa dilakukan oleh Anda selaku manajer bar dan restoran?

     

    Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

    ULASAN LENGKAP

    Terima kasih atas pertanyaan Anda.

     

    Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Yang Bisa Dilakukan Jika Ada Kejanggalan Pemotongan Pajak yang dibuat oleh Ikatan Kuasa Hukum dan Advokat Pajak Indonesia (IKHAPI) dan pertama kali dipublikasikan pada Rabu, 14 Juli 2021.

    KLINIK TERKAIT

    Syarat Warisan Bebas Pajak

    Syarat Warisan Bebas Pajak

     

    Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

    Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000

     

    PBJT untuk Restoran

    Sebelum menjawab pertanyaan Anda, terlebih dahulu kami menjelaskan pengertian restoran adalah fasilitas penyediaan layanan makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran.[1] Sementara makanan dan/atau minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.[2]

    Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu disebut dengan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (“PBJT”).[3] Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang salah satunya adalah makanan dan/atau minuman.[4]

    Penjualan dan/atau penyerahan makanan dan/atau minuman meliputi makanan dan/atau minuman yang disediakan oleh restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian makanan dan/atau minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum.[5]  

    Adapun wajib pajak PBJT adalah orang pribadi atau badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.[6]

    Tarif PBJT ditetapkan paling tinggi sebesar 10%, sedangkan khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan paling rendah 40% dan paling tinggi 75%.[7]

    Dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU 1/2022 mencontohkan toko roti dengan merek dagang B pada mal X di kota Z melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui toko roti B untuk dijual kepada konsumen. Untuk meningkatkan pelayanannya kepada konsumen, toko roti B menyediakan meja dan kursi kepada konsumen untuk menyantap di tempat. Oleh karena itu, toko roti dimaksud merupakan restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan terutang PBJT bukan objek pajak pertambahan nilai.

    Maka, kami mengasumsikan bahwa pemotongan 10% atas gross revenue sebagaimana Anda maksud merupakan PBJT atau yang lebih dikenal dengan pajak restoran, yaitu pajak atas orang pribadi atau badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang disediakan oleh restoran.

     

    Cara Menghitung PBJT

    Sebagai gambaran cara menghitung PBJT, berdasarkan artikel Cara Menghitung Pajak Restoran, disebutkan besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT dengan tarif PBJT.[8] 

    Besaran Pokok PBJT: Dasar pengenaan PBJT x Tarif PBJT

    Keterangan:

    1. Dasar pengenaan PJBT (nominal pembayaran yang diterima/dipungut sesuai dengan struk atau dokumen lainnya yang sejenis). Misalnya biaya makan di restoran sebesar Rp70 juta.
    2. Tarif PJBT sebesar 10%.

    Maka, hitungan PBJT atas makanan dan minuman di restoran atau yang dikenal dengan pajak restoran: Rp70 juta x 10% = Rp7 juta. Pajak restoran atau PBJT yang telah terhitung nantinya akan tercantum pada struk.

     

    Jika Ada Indikasi Pelanggaran Pajak

    Menjawab pertanyaan Anda, sebagai seorang manajer dalam hal menemukan kejanggalan pelanggaran pajak sebagaimana diceritakan, Anda dapat mengambil langkah-langkah berikut ini.

    1. Lakukan cek laporan keuangan perusahaan/gross revenue;
    2. Lihat laporan PBJT atas bar dan restoran yang Anda kelola;
    3. Apabila tidak ada pelaporan pajak, maka Anda bisa meminta bantuan Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) untuk mendapatkan informasi pelaporan pembayaran pajak. Sebab, PBJT merupakan jenis pajak kabupaten/kota;[9]
    4. Apabila ditemukan adanya penggelapan pajak, Anda bisa meminta bantuan pemegang saham untuk mendiskusikan masalah perpajakan;
    5. Anda dapat meminta dilakukan audit eksternal atas laporan keuangan.

    Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

     

    Dasar Hukum:

    Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.


    [1] Pasal 1 angka 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (“UU 1/2022”)

    [2] Pasal 1 angka 44 UU 1/2022

    [3] Pasal 1 angka 42 UU 1/2022

    [4] Pasal 50 UU 1/2022

    [5] Pasal 51 ayat (1) huruf a UU 1/2022

    [6] Pasal 56 ayat (2) UU 1/2022

    [7] Pasal 58 ayat (1) dan (2) UU 1/2022

    [8] Pasal 59 ayat (1) UU 1/2022

    [9] Pasal 4 ayat (2) huruf c UU 1/2022

    Tags

    hukum pajak
    pajak

    Punya Masalah Hukum yang sedang dihadapi?

    atauMulai dari Rp 30.000
    Baca DisclaimerPowered byempty result

    KLINIK TERBARU

    Lihat Selengkapnya

    TIPS HUKUM

    Cara Upload Terjemahan Novel Agar Tak Langgar Hak Cipta

    20 Okt 2022
    logo channelbox

    Dapatkan info berbagai lowongan kerja hukum terbaru di Indonesia!

    Kunjungi

    Butuh lebih banyak artikel?

    Pantau Kewajiban Hukum
    Perusahaan Anda Di Sini!