Perdata

Jika Ada Klausula Domisili Hukum dan Klausula Arbitrase Dalam Satu Akta

Bacaan 15 Menit
Jika Ada Klausula Domisili Hukum dan Klausula Arbitrase Dalam Satu Akta

Pertanyaan

Apakah diperbolehkan suatu akta mengatur penyelesaian perselisihan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), namun pada pasal selanjutnya diatur bahwa "Segala akibat yang terjadi dari pelaksanaan perjanjian kontrak kerja ini, PARA PIHAK memilih domisili hukum yang tetap dan umum di Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat”? Terima kasih.

Intisari Jawaban

circle with chevron up

Ulasan Lengkap

Intisari:

 

 

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa sudah memberikan pembatasan yang tegas dan jelas mengenai kompetensi absolut dari forum Arbitrase, misalnya BANI, untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian tersebut, sehingga meniadakan kewenangan dari pengadilan negeri untuk mencampurinya.

 

Penjelasan lebih lanjut, silakan baca ulasan di bawah ini.

 

 

 

Ulasan:

 

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

 

Pertama-tama perlu saya sampaikan bahwa pengaturan klausula mengenai forum penyelesaian perselisihan dalam suatu perjanjian oleh para pihak yang terikat di dalamnya adalah tunduk pada asas kebebasan berkontrak (asas pacta sun servanda) yang bersifat universal dan konsensual (kesepakatan para pihak). Di Indonesia, asas ini menjelma dalam ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUH Perdata”) tentang kebebasan berkontrak.

 

Sebagai gambaran untuk Anda, dalam ketentuan Pasal 118 ayat (4) Het Indische Reglement (HIR) sebagai salah satu sumber Hukum Acara Perdata Indonesia, telah diatur mengenai kompetensi relatif dari pengadilan tertentu berdasarkan pemilihan domisili yang ditentukan bersama/disepakati oleh para pihak.

 

Menurut Yahya Harahap, dalam bukunya Hukum Acara Perdata, terbitan Sinar Grafika (2005), (hal. 200), para pihak dalam perjanjian dapat menyepakati domisili (pengadilan) pilihan yang berisi klausul sepakat memilih pengadilan negeri tertentu yang akan berwenang menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian. Pencantuman klausula tersebut harus berbentuk akta tertulis yang dicantumkan dalam perjanjian pokok atau dalam akta tersendiri/terpisah dari perjanjian pokok.

 

Sebaliknya, jika pilihan penyelesaian sengketanya adalah melalui forum arbitrase, maka sesuai ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (“UU Arbitrase dan APS”), yang dimaksud dengan arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

 

Adapun kewenangan arbitrase adalah untuk menyelesaikan sengketa perdagangan[1], hal mana jika klausula penyelesaian sengketa dengan cara arbitrase telah disepakati para pihak dalam suatu perjanjian, maka Pengadilan Negeri tidak berwenang lagi untuk memeriksa sengketa tersebut[2].

 

Menjawab pertanyaan pokok Anda, yang menanyakan apakah dalam suatu akta atau perjanjian dapat diatur dua forum penyelesaian yang berbeda yaitu Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) untuk penyelesaian perselisihan, dan Pengadilan Negeri untuk akibat hukum dari pelaksanaan perjanjian tersebut, maka menurut hemat kami akta tersebut mengandung suatu yang obscuur (kabur/tidak jelas), sehingga sangat mungkin ditafsirkan berbeda oleh masing-masing pihak yang bersengketa.

 

Sebagai referensi tambahan untuk Anda, menurut ketentuan Pasal 1342 KUH Perdata tentang penafsiran diatur bahwa jika kata-kata suatu perjanjian jelas, tidaklah diperkenankan untuk menyimpang daripadanya dengan jalan melakukan penafsiran. Dengan adanya dua forum penyelesaian sengketa dalam perjanjian tersebut menyebabkan klausula penyelesaian sengketa yang disepakati oleh para pihak dalam perjanjian tersebut menjadi tidak jelas dan dapat merugikan pihak yang mencari keadilan.

 

Akan tetapi, menurut pendapat kami, Pasal 3 UU Arbitrase dan APS sudah memberikan pembatasan yang tegas dan jelas mengenai kompetensi absolut dari forum Arbitrase, misalnya BANI untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian tersebut, sehingga meniadakan kewenangan dari pengadilan negeri untuk mencampurinya.

 

Namun demikian, perlu kami informasikan juga kepada Anda bahwa Klausula Arbitrase yang bersifat absolut (mengesampingkan kewenangan pengadilan negeri) sekali-kali tidak dapat mengesampingkan kewenangan Pengadilan Niaga, apabila ternyata yang dituntut adalah soal kepailitan dari seorang debitur. Hal ini dapat dilihat di  Putusan Mahkamah Agung RI No. 019 K/N/1999 tanggal 9 Agustus 1999 jo. Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 32/Pailit/1999/PN Niaga/Jkt.Pst tanggal 17 Juni 1999, yang pada intinya mempunyai kaidah hukum sebagai berikut:

 

Klausula Arbitrase hanya merupakan suatu kesepakatan para pihak tentang tata cara penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase yang diinginkannya. Namun berbeda dengan Pengadilan Niaga, maka “Legal Effect Arbitrase” tidak dapat menyingkirkan kedudukan dan kewenangan Pengadilan Niaga yang bersifat “Extraordinary Court“ yang khusus untuk menyelesaikan perkara kepailitan berdasarkan undang-undang, meskipun perkara kepailitan tersebut lahir dari perjanjian yang mengandung clausula arbitrase.”

 

Demikian jawaban dari saya. Semoga bermanfaat dan memberikan pencerahan untuk Anda.

 

Dasar hukum:

1.    Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

2.    Het Indische Reglement;

3.    Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

 



[1] Pasal 5 UU Arbitrase dan APS

[2] Pasal 3 UU Arbitrase dan APS