Pertanahan & Properti

Jika Ada Pungutan Liar di Lingkungan RT

Bacaan 6 Menit
Jika Ada Pungutan Liar di Lingkungan RT

Pertanyaan

Orang tua saya baru saja membeli sebidang tanah dan kini sedang dalam tahapan pembangunan rumah. Pembangunan rumah sudah berjalan 1 bulan, tetapi tiba-tiba mandor kami memberitahu bahwa pembangunan berhenti karena pihak RT maupun warga yang memintanya. Hal ini dikarenakan orang tua saya belum membayar uang jalan sebesar Rp.5 juta, jumlah yang sangat besar bagi kami. Padahal dari segi letak, jalan daerah itu termasuk pinggiran Yogyakarta, jalannya juga hanya di-paving block. Apakah benar ada peraturan yang mengharuskan calon warga untuk membayar uang jalan? Padahal pembangunan rumah baru saja berjalan 5% dan bahkan kami belum menempatinya.

Intisari Jawaban

circle with chevron up

Tindakan pemungutan “uang jalan” sebagaimana yang keluarga Anda alami merupakan praktik pungutan liar (“pungli”). Hal ini dikarenakan tidak ada ketentuan atau dasar hukum yang memberikan kewenangan kepada RT maupun warga setempat untuk memungut “uang jalan” atas pembangunan rumah di atas tanah milik Anda sendiri.

Apa yang dapat Anda lakukan jika terjadi pungli?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Ulasan Lengkap

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul sama yang pertama kali dipublikasikan pada Jumat, 4 Oktober 2019.

Mendirikan Bangunan

Pembangunan rumah tempat tinggal termasuk ke dalam bangunan gedung yang wajib memiliki perizinan berupa Persetujuan Bangunan Gedung (“PBG”). Tidak hanya untuk membangun baru, jika Anda hendak mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat rumah misalnya renovasi, maka Anda tetap memerlukan PBG.[1]

Baca juga: Catat! Ini 3 Dokumen Penting Terkait Bangunan Gedung

Kemudian, kami mengasumsikan bahwa hak atas tanah yang Anda miliki adalah hak milik, karena orangtua Anda membeli tanah tersebut, sehingga berlaku pula Pasal 20 ayat (1) UU Agraria yang menerangkan bahwa:

Hak milik adalah hak turun-menurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6.

Sementara itu, Penjelasan Pasal 20 UU Agraria menerangkan bahwa sifat-sifat daripada hak milik yang membedakannya dengan hak-hak lainnya. Hak milik adalah hak yang "terkuat dan terpenuh" yang dapat dipunyai orang atas tanah. Pemberian sifat ini tidak berarti, bahwa hak itu merupakan hak yang mutlak, tak terbatas dan tidak dapat diganggu-gugat.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka jika Anda memiliki hak milik dan telah memiliki PBG, maka Anda mempunyai hak untuk membangun rumah di atas tanah Anda tanpa interupsi atau gangguan.

Kedudukan dan Tugas RT

Sepanjang penelusuran kami, memang banyak praktik di tengah masyarakat yang memungut biaya kepada warga yang sedang membangun rumah. Tak jarang aksi pungutan tersebut juga melibatkan Ketua maupun Pengurus Rukun Tetangga (RT) dan warga setempat.

Oleh karena itu, pungutan biaya tersebut dapat dikategorikan sebagai pungli. Hal ini dikarenakan pembangunan rumah di atas sebidang tanah miliknya pada dasarnya tidak ada ketentuan yang mengatur pemilik tanah/rumah yang bersangkutan untuk membayarkan uang kepada RT maupun warga setempat dengan alasan apapun termasuk biaya ‘uang jalan’ sebagaimana Anda maksud.

Perlu diketahui dalam artikel Dasar Hukum Iuran Rukun Tetangga menjelaskan bahwa RT merupakan salah satu jenis Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang definisinya dapat kita temukan dalam Pasal 1 angka 2 Permendagri 18/2018:

Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.

Tugas RT adalah:[2]

  1. membantu Kepala Desa dalam bidang pelayanan pemerintahan;
  2. membantu Kepala Desa dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan; dan
  3. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

Patut dicatat pula bahwa keberadaan RT tidak terbatas pada desa atau kabupaten, namun juga di kota, misalnya sebagaimana diatur dalam Perwali Yogyakarta 57/2014.

Pungli oleh Ketua RT

Selanjutnya, definisi pungutan liar (“pungli”) menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pengenaan biaya yang dikenakan pada tempat yang seharusnya tidak dikenakan biaya. Di samping itu, berdasarkan penelusuran kami, sumber dana yang sah di lingkungan RT antara lain berasal dari iuran RT yang ditetapkan sebelumnya dalam musyawarah RT. Penjelasan selengkapnya dapat Anda simak Dasar Hukum Iuran Rukun Tetangga.

Dalam rangka memberantas praktik pungli di masyarakat, pemerintah telah mengeluarkan Perpres 87/2016. Atas dikeluarkannya Perpres 87/2016, maka dibentuk Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.[3]

Lebih lanjut, dalam Pasal 2 Perpres 87/2016 disebutkan bahwa Satgas Saber Pungli bertugas melaksanakan pemberantasan pungli secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana prasarana, baik yang berada di kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah. Dalam melaksanaan tugas tersebut, Satgas Saber Pungli juga menyelenggarakan fungsi intelijen, pencegahan, penindakan, dan yustisi.[4]

Kewenangan Satgas Saber Pungli yaitu:[5]

  1. membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungli;
  2. melakukan pengumpulan data dan informasi dari kementerian/lembaga dan pihak lain yang terkait dengan menggunakan teknologi informasi;
  3. mengoordinasikan, merencanakan, dan melaksanakan operasi pemberantasan pungli;
  4. melakukan operasi tangkap tangan;
  5. memberikan rekomendasi kepada pimpinan kementerian/lembaga serta kepala pemerintah daerah untuk memberikan sanksi kepada pelaku pungli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  6. memberikan rekomendasi pembentukan dan pelaksanaan tugas unit Saber Pungli di setiap instansi penyelenggara pelayanan publik kepada pimpinan kementerian/lembaga dan kepala pemerintah daerah; dan
  7. melaksanakan evaluasi kegiatan pemberantasan pungli.

Jika Anda berdomisili di Yogyakarta, maka berdasarkan Kepwali 511/2016 yang pada pokoknya berisi pembentukan Satgas Saber Pungli di Kota Yogyakarta, maka ketentuan Pasal 4 Perpres 87/2016 telah diselenggarakan oleh pemerintah Yogyakarta.

Baca juga: Lakukan Pungli di Kawasan Wisata Pelabuhan Ratu, 8 Petugas Parkir Diringkus Polisi

Langkah Hukum

Dengan demikian, kami menyarankan kepada Anda selaku korban pungli untuk melaporkan hal tersebut ke Satgas Saber Pungli Yogyakarta secara langsung. Informasi selengkapnya dapat diakses dalam Satgas Saber Pungli DIY.

Menurut hemat kami, pungli yang dilakukan oleh pengurus RT maupun warga sekitar tersebut juga dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pemerasan apabila dilakukan dengan pemaksaan yang melibatkan kekerasan atau ancaman kekerasan. Tindak pidana pemerasan ini diatur dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP yang selengkapnya berbunyi:

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Baca juga: Mau Melaporkan Tindak Pidana ke Polisi? Begini Prosedurnya

Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

Demikian jawaban dari kami pungutan liar di lingkungan RT, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

  1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
  4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
  6. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pembentukan dan Pembinaan Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
  7. Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 511 Tahun 2016 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar di Kota Yogyakarta.

Referensi:

  1. Satgas Saber Pungli DIY, yang diakses pada 2 Juni 2022, pukul 16.00 WIB;
  2. Lakukan Pungli di Kawasan Wisata Pelabuhan Ratu, 8 Petugas Parkir Diringkus Polisi, yang diakses pada 2 Juni 2022, pukul 16.05 WIB.

[1] Pasal 1 angka 17 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

[2] Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa

[3] Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (“Perpres 87/2016”)

[4] Pasal 3 Perpres 87/2016

[5] Pasal 4 Perpres 87/2016

Tags: