Perlindungan Konsumen

Jika Apoteker Lalai Memberi Obat kepada Pasien

Bacaan 6 Menit
Jika Apoteker Lalai Memberi Obat kepada Pasien

Pertanyaan

Ada kasus apoteker yang melakukan kelalaian dalam memberikan obat. Yang ingin saya tanyakan bagaimana perlindungan hukum bagi pasien apabila terjadi kelalaian yang dilakukan apoteker dan bagaimana upaya hukum yang dapat ditempuh pasien apabila terjadi kerugian? Terima kasih.

Intisari Jawaban

circle with chevron up

Apoteker dapat mendirikan apotek dengan modal sendiri dan/atau modal dari pemilik modal baik perorangan maupun perusahaan. Ini menunjukkan bahwa apoteker bertindak juga sebagai pelaku usaha dan pasien bertindak sebagai konsumen, yakni pemakai jasa layanan kesehatan.

Sebagai pelaku usaha, apoteker salah satunya dilarang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jika pelaku usaha melanggar kewajiban standar ini, maka ia dapat dipidana maupun diberikan sanksi etik.

Lalu, apa upaya hukum yang bisa dilakukan pasien?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Ulasan Lengkap

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul sama yang dipublikasikan pertama kali pada 2 Juli 2015.

Apoteker

Kami simpulkan apoteker yang Anda maksud di sini adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (“PP 51/2009”).[1]

Sedangkan yang dimaksud dengan apotek adalah sarana dan salah satu fasilitas pelayanan kefarmasian, yakni sarana yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kefarmasian di antara fasilitas–fasilitas lainnya seperti instalasi farmasi rumah sakit, puskesmas, klinik, toko obat, atau praktek bersama.[2]

Standar Pelayanan Kefarmasian

Pada prinsipnya, dalam menjalankan praktek kefarmasian pada fasilitas pelayanan kefarmasian, apoteker harus menerapkan standar pelayanan kefarmasian. Di samping itu, penyerahan dan pelayanan obat berdasarkan resep dokter dilaksanakan oleh apoteker.[3]

Jadi, terkait pertanyaan Anda soal pemberian obat dari apoteker kepada pasien, ada standar pelayanan yang wajib dipatuhi oleh apoteker yang bersangkutan. Standar pelayanan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek (“Permenkes 73/2016”). Standar Pelayanan Kefarmasian adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian.[4]

Pelayanan kefarmasian di apotek meliputi 2 kegiatan, yaitu:[5]

  1. pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai; dan
  2. pelayanan farmasi klinik.

Apoteker sebagai Pelaku Usaha

Apoteker dapat mendirikan apotek dengan modal sendiri dan/atau modal dari pemilik modal baik perorangan maupun perusahaan.[6] Ini menunjukkan bahwa apoteker bertindak juga sebagai pelaku usaha dan pasien bertindak sebagai konsumen, yakni pemakai jasa layanan kesehatan. Oleh karena itu, hubungan hukum yang terjadi di antara keduanya adalah hubungan pelaku usaha dan konsumen yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (“UU Perlindungan Konsumen”).

Terkait pertanyaan Anda soal kelalaian dalam memberikan obat, sebagai pelaku usaha, apoteker salah satunya dilarang untuk tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.[7] Jika pelaku usaha melanggar kewajiban ini, maka ia dapat dipidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp2 miliar.[8]

Pemberian Obat oleh Apoteker

Standar yang dipersyaratkan ini menjadi tolak ukur untuk menilai kelalaian apoteker dalam memberikan obat. Secara umum, standar-standar pelayanan kefarmasian itu antara lain adalah:[9]

  1. Peran apoteker dituntut untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku agar dapat melaksanakan interaksi langsung dengan pasien. Bentuk interaksi tersebut antara lain adalah pemberian informasi obat dan konseling kepada pasien yang membutuhkan.
  2. Apoteker harus memahami dan menyadari kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan (medication error) dalam proses pelayanan dan mengidentifikasi, mencegah, serta mengatasi masalah terkait Obat (drug related problems), masalah farmakoekonomi, dan farmasi sosial (sociopharmacoeconomy).

Sedangkan secara khusus, terkait pemberian obat, standar pelayanan kefarmasian atau yang khususnya dikenal sebagai pelayanan farmasi klinik yang wajib dipatuhi apoteker adalah mencakup:[10]

  1. pengkajian dan pelayanan resep;
  2. dispensing
  3. Pelayanan Informasi Obat (PIO);
  4. konseling;
  5. Pelayanan kefarmasian di rumah (home pharmacy care);
  6. Pemantauan Terapi Obat (PTO); dan
  7. Monitoring Efek Samping Obat (MESO).

Dari sejumlah pelayanan farmasi klinik di atas, terkait pertanyaan Anda, kami akan berfokus pada poin kedua soal penyerahan obat. Inilah hal-hal yang wajib dilakukan apoteker setelah penyiapan obat dan menyerahkan obat kepada pasien:[11]

  1. Sebelum obat diserahkan kepada pasien harus dilakukan pemeriksaan kembali mengenai penulisan nama pasien pada etiket, cara penggunaan serta jenis dan jumlah obat (kesesuaian antara penulisan etiket dengan resep);
  2. Memanggil nama dan nomor tunggu pasien;
  3. Memeriksa ulang identitas dan alamat pasien;
  4. Menyerahkan obat yang disertai pemberian informasi obat;
  5. Memberikan informasi cara penggunaan obat dan hal-hal yang terkait dengan obat antara lain manfaat obat, makanan dan minuman yang harus dihindari, kemungkinan efek samping, cara penyimpanan obat dan lain-lain;
  6. Penyerahan obat kepada pasien hendaklah dilakukan dengan cara yang baik, mengingat pasien dalam kondisi tidak sehat mungkin emosinya tidak stabil;
  7. Memastikan bahwa yang menerima obat adalah pasien atau keluarganya;
  8. Membuat salinan resep sesuai dengan resep asli dan diparaf oleh apoteker (apabila diperlukan);
  9. Menyimpan resep pada tempatnya;
  10. Apoteker membuat catatan pengobatan pasien.

Hal-hal di atas dapat dijadikan ukuran untuk menilai apakah apoteker tersebut benar-benar melalaikan kewajibannya dalam pemberian obat kepada pasien atau tidak.

Di samping itu, praktik profesi apoteker juga mengacu pada Kode Etik Apoteker Indonesia dan apabila apoteker lalai dalam melaksanakan kewajiban dan tugasnya, ia dapat dikenakan sanksi. Adapun Pasal 9 Kode Etik Apoteker Indonesia berbunyi:

Seorang Apoteker dalam melakukan pekerjaan kefarmasian harus mengutamakan kepentingan masyarakat dan menghormati hak asazi penderita dan melindungi makhluk hidup insani.

Apabila apoteker dengan sengaja atau tidak sengaja melakukan pelanggaran kode etik ini, maka apoteker tersebut wajib mengakui dan menerima sanksi dari pemerintah, ikatan/organisasi profesi farmasi yang menanganinya yaitu ISFI dan mempertanggungjawabkannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.[12]

Langkah Hukum Jika Pasien Dirugikan atas Apoteker yang Lalai

Pasien yang dirugikan dapat melaporkan apoteker yang bersangkutan kepada pihak berwajib untuk diproses secara pidana atau melakukan gugatan pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (“BPSK”), yakni badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen,[13] yang tugas dan wewenangnya antara lain:[14]

  1. melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara konsiliasi, mediasi atau arbitrase;
  2. menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen.

Penjelasan lebih lanjut soal BPSK dapat Anda simak dalam artikel Menggugat Restoran ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwi bahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

  1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian;
  3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek.

Referensi:

Kode Etik Apoteker Indonesia, diakses pada 21 September 2021 pukul 18.00 WIB.

[1] Pasal 1 angka 5 PP 51/2009

[2] Pasal 1 angka 11 dan angka 13 PP 51/2009

[3] Pasal 21 ayat (1) dan (2) PP 51/2009

[4] Pasal 1 angka 2 Permenkes 73/2016

[5] Pasal 3 ayat (1) Permenkes 73/2016

[6] Pasal 25 ayat (1) PP 51/2009

[7] Pasal 8 ayat (1) huruf a UU Perlindungan Konsumen

[8] Pasal 62 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen

[9] Lampiran Permenkes 73/2016, hal. 10 – 11

[10] Bab III Lampiran Permenkes 73/2016, hal. 15

[11] Lampiran Permenkes 73/2016, hal. 16

[12] Pasal 15 Kode Etik Apoteker Indonesia

[13] Pasal 1 angka 11 UU Perlindungan Konsumen 

[14] Pasal 52 huruf a dan e UU Perlindungan Konsumen 

Tags: