Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Dalam praktik, berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu (“PKWT”) sering kali memicu perselisihan mengenai nominal hak keuangan yang diterima oleh pekerja, salah satunya berkenaan dengan pemberian uang kompensasi.
Pekerja PKWT sering disebut sebagai karyawan kontrak. PKWT sendiri merupakan perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu.[1]
Sementara itu, uang kompensasi dapat dikatakan sebagai wujud penghargaan perusahaan kepada karyawannya dalam bentuk imbalan finansial saat berakhirnya PKWT. Secara hukum, uang kompensasi wajib diberikan kepada pekerja/karyawan kontrak pada saat PKWT berakhir dan mempunyai masa kerja paling sedikit 1 bulan secara terus menerus. Hal ini diatur dalam Pasal 81 angka 17 angka Perppu Cipta Kerja yang memuat baru Pasal 61A UU Ketenagakerjaan jo. Pasal 15 PP 35/2021.
Terkait dengan cara menghitung uang kompensasi karyawan kontrak yang telah bekerja selama 4 tahun dan mengalami putus kontrak, kami akan mengacu pada ketentuan dalam PP 35/2021.
Pasal 16 ayat (1) PP 35/2021 mengatur besaran uang kompensasi berdasarkan masa kerja karyawan selama di perusahaan. Berikut ketentuannya.
- PKWT selama 12 bulan secara terus menerus, diberikan sebesar 1 bulan upah;
- PKWT selama 1 bulan atau lebih tetapi kurang dari 12 bulan, dihitung secara proporsional dengan perhitungan masa kerja : 12 x 1 bulan upah.
- PKWT selama lebih dari 12 bulan, dihitung secara proporsional dengan perhitungan masa kerja : 12 x 1 bulan upah.
Anda sudah bekerja sebagai karyawan kontrak selama 4 tahun dan putus kontrak pada tanggal 3 Februari 2026. Maka, perhitungan uang kompensasi yang harus diberikan kepada Anda adalah 48 bulan: 12x 1 bulan upah = 4 bulan upah.
Namun demikian, penting untuk diperhatikan ketentuan dalam Pasal 15 ayat (4) PP 35/2021, yang berbunyi:
Apabila PKWT diperpanjang, uang kompensasi diberikan saat selesainya jangka waktu PKWT sebelum perpanjangan dan terhadap jangka waktu perpanjangan PKWT, uang kompensasi berikutnya diberikan setelah perpanjangan jangka waktu PKWT berakhir atau selesai.
Jika dalam rentang 4 tahun tersebut perusahaan telah memberikan uang kompensasi di setiap akhir periode kontrak atau di setiap perpanjangan kontrak, misalnya setiap tahun sudah diberikan uang kompensasi sebesar 1 bulan gaji, maka pemberian 1 bulan gaji pada tanggal 3 Februari 2026 adalah pelunasan tahun ke-4.
Sedangkan, jika selama 4 tahun berturut-turut perusahaan tidak pernah memberikan uang kompensasi di setiap akhir masa kontrak/perpanjangan, maka perusahaan wajib memberikan akumulasi 4 bulan gaji pada saat kontrak berakhir di tanggal 3 Februari 2026.
Dengan demikian, dapat kami simpulkan bahwa uang kompensasi adalah hak mutlak karyawan kontrak yang dilindungi hukum, bukan sekadar pesangon sukarela dari perusahaan. Pembayaran 1 bulan gaji untuk masa kerja 4 tahun yang tidak pernah diberikan sebelumnya, merupakan pelanggaran terhadap peraturan ketenagakerjaan. Pekerja memiliki dasar hukum yang kuat untuk menuntut pelunasan uang kompensasi sebesar 4 bulan gaji.
Apabila perusahaan menolak untuk membayar uang kompensasi sesuai aturan, maka Anda dapat melakukan langkah-langkah penyelesaian perselisihan hubungan industrial berdasarkan UU PPHI sebagai berikut.
- Perundingan Bipartit (Musyawarah Internal)
Langkah pertama yang dapat dilakukan adalah mengajukan permohonan perundingan bipartit secara tertulis kepada manajemen/HRD perusahaan. Jika perundingan berhasil, akan dibuat perjanjian bersama dan harus dilaksanakan oleh para pihak.[2]
Apabila perundingan bipartit gagal atau tidak ditanggapi dalam waktu 30 hari kerja, maka perundingan bipartit dianggap gagal.[3] Karyawan dapat mencatatkan perselisihan hak ke Dinas Ketenagakerjaan Setempat (“Disnaker”) setempat.[4]
- Upaya Tripartit Melalui Disnaker
Dalam hal upaya bipartit gagal atau tidak mencapai kesepakatan, Disnaker setempat akan menawarkan kepada para pihak untuk menyelesaikannya melalui konsiliasi (untuk perselisihan PHK).[5] Jika para pihak tidak memilih penyelesaian melalui konsiliasi, maka Dinasker akan melimpahkan kepada mediator.[6]
Jika mediasi berhasil, akan dibuat perjanjian bersama dan didaftarkan di pengadilan hubungan industrial (“PHI”) untuk mendapatkan bukti pendaftaran.[7]
- Gugatan ke PHI
Dalam kondisi mediasi tidak membuahkan hasil, maka Anda dapat mengajukan gugatan ke PHI yang berwenang untuk memeriksa dan memutus di tingkat pertama untuk perselisihan PHI.[8]
- Sanksi Administratif bagi Perusahaan
Perusahaan yang melanggar kewajiban pembayaran uang kompensasi sesuai aturan kepada karyawan kontrak atau PKWT, dapat dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi, hingga pembekuan kegiatan usaha.[9]
Sanksi ini diberikan oleh Menteri Ketenagakerjaan atau menteri terkait, gubernur, bupati/walikota, atau pejabat yang ditunjuk sesuai kewenangannya, berdasarkan aduan atau tindak lanjut pengawasan oleh Pengawas Ketenagakerjaan.[10]
Baca juga:Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
- Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutus Hubungan Kerja.
[1] Pasal 1 angka 10 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutus Hubungan Kerja (“PP 35/2021”).
[2] Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (“UU PPHI”).
[3] Pasal 3 ayat (3) UU PPHI.
[4] Pasal 4 ayat (1) UU PPHI.
[5] Pasal 4 ayat (3) jo. ayat (5) PPHI.
[6] Pasal 4 ayat (4) UU PPHI.
[7] Pasal 13 ayat (1) UU PPHI.
[8] Penjelasan Umum angka 7 jo. Pasal 56 UU PPHI.
[9] Pasal 61 ayat (1) PP 35/2021.
[10] Pasal 62 ayat (1) s.d. (3) PP 35/2021.