Kekayaan Intelektual

Kapan Waktunya Mengurus Lisensi Paten untuk Usaha?

Kapan Waktunya Mengurus Lisensi Paten untuk Usaha?

Pertanyaan

Saya hendak mendirikan usaha yang sepertinya harus menggunakan paten milik perusahaan lain. Apakah pengurusan lisensi paten harus dilakukan sebelum mendirikan usaha? Atau dapat dilaksanakan bersamaan dengan pendirian usaha?

Intisari Jawaban

circle with chevron up
Pengurusan lisensi paten dapat dilakukan sebelum mendirikan usaha maupun bersamaan dengan pendirian usaha.
 
Jika pegurusan lisensi paten dilakukan sebelum mendirikan usaha, maka yang menerima lisensinya adalah pemilik usaha secara perorangan. Namun jika dilaksanakan bersamaan dengan pendirian usaha berbentuk badan hukum, maka yang menerima lisensinya adalah badan hukum tersebut, dengan memerhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
 
Penjelasan selengkapnya dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Ulasan Lengkap

 
Paten
Sebelum menjawab pertanyaan Anda, perlu kita ketahui terlebih dahulu pengertian paten menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (“UU Paten”) berikut:
 
Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.
 
Perlindungan paten meliputi paten dan paten sederhana.[1] Paten diberikan untuk invensi yang baru, mengandung langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam industri.[2]
 
Sedangkan paten sederhana diberikan untuk setiap invensi baru, pengembangan dari produk atau proses yang telah ada, dan dapat diterapkan dalam industri.[3]
 
Berdasarkan lama perlindungannya, paten diberikan untuk jangka waktu 20 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan.[4] Sedangkan paten sederhana diberikan untuk jangka waktu 10 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan.[5]
 
Dalam pertanyaan, Anda hendak mendirikan perusahaan yang sepertinya harus menggunakan paten milik perusahaan lain. Kami asumsikan bahwa paten yang Anda maksud adalah paten, bukan paten sederhana.
 
Anda perlu melihat apakah paten yang hendak dimintakan lisensinya tersebut adalah paten-produk, paten-proses, atau paten-produk dan paten-proses sekaligus.
 
Pemegang paten memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan paten yang dimilikinya dan untuk melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya:[6]
  1. dalam hal paten-produk, untuk membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi paten;
  2. dalam hal paten-proses, untuk menggunakan proses produksi yang diberi paten untuk membuat barang atau tindakan lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas.
 
 
Lisensi Paten
Untuk dapat menggunakan paten milik perusahaan lain, maka diperlukan adanya izin dari pemegang paten kepada Anda atau perusahaan Anda. Izin tersebut dinamakan dengan lisensi.
 
Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang paten, baik yang bersifat eksklusif maupun non-eksklusif, kepada penerima lisensi berdasarkan perjanjian tertulis untuk menggunakan paten yang masih dilindungi dalam jangka waktu dan syarat tertentu.[7]
 
Suatu perjanjian lisensi ekslusif merupakan perjanjian yang hanya diberikan kepada satu penerima lisensi dan/atau dalam wilayah tertentu. Sedangkan yang dimaksud dengan perjanjian lisensi non-eksklusif merupakan perjanjian yang dapat diberikan kepada beberapa penerima lisensi dan/atau dalam beberapa wilayah.[8]
 
Pada prinsipnya, lisensi melalui suatu perjanjian hanya bersifat pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari paten dalam jangka waktu dan syarat tertentu.[9]
 
 
Pemberi Lisensi tidak dapat memberikan Lisensi kepada penerima Lisensi jika hak kekayaan intelektual yang dilisensikan:
  1. berakhir masa perlindungannya; atau
  2. telah dihapuskan.
 
Oleh karena itu, sangat penting bagi Anda untuk memastikan apakah paten yang akan Anda mintakan lisensinya tersebut masih dalam masa perlindungan dan patennya tidak dihapuskan.
 
Lisensi juga harus dibuat dalam bentuk tertulis antara pemberi lisensi dan penerima lisensi. Apabila perjanjian lisensi dibuat dalam bahasa asing wajib diterjemahkan dalam bahasa Indonesia.[10]
 
Selanjutnya, perjanjian lisensi dilarang memuat ketentuan yang dapat:[11]
  1. merugikan perekonomian Indonesia dan kepentingan nasional Indonesia;
  2. memuat pembatasan yang menghambat kemampuan bangsa Indonesia dalam melakukan pengalihan, penguasaan, dan pengembangan teknologi;
  3. mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat; dan/atau
  4. bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, nilai-nilai agama, kesusilaan, dan ketertiban umum.
 
Permohonan pencatatan perjanjian lisensi kemudian diatur di dalam Pasal 7 PP 36/2018 sebagai berikut:
 
  1. Perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) wajib dilakukan pencatatan oleh Menteri.
  2. Perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
    1. tanggal, bulan, tahun, dan tempat perjanjian Lisensi ditandatangani;
    2. nama dan alamat pemberi Lisensi dan penerima Lisensi;
    3. objek perjanjian Lisensi;
    4. ketentuan mengenai Lisensi bersifat eksklusif atau noneksklusif, termasuk sublisensi;
    5. jangka waktu perjanjian Lisensi;
    6. wilayah berlakunya perjanjian Lisensi; dan
    7. pihak yang melakukan pembayaran biaya tahunan untuk paten.
 
 
Pengurusan Lisensi Paten
Selanjutnya Anda menanyakan mengenai apakah pengurusan lisensi paten harus dilakukan sebelum mendirikan usaha atau dapat dilaksanakan bersamaan dengan pendirian usaha.
 
Lisensi sendiri dapat diberikan oleh pemegang paten kepada perorangan atau kepada badan hukum. Hal ini sebagaimana tergambar pada Pasal 76 ayat (1) jo. Alinea Kelima Penjelasan Pasal 19 ayat (1) UU Paten.
 
Oleh karena itu, menurut hemat kami, pengurusan lisensi paten dapat dilakukan sebelum mendirikan usaha maupun bersamaan dengan pendirian usaha.
 
Jika pegurusan lisensi paten dilakukan sebelum mendirikan usaha, maka yang menerima lisensinya adalah Anda sebagai perorangan. Namun jika dilaksanakan bersamaan dengan pendirian usaha berbentuk badan hukum, maka yang menerima lisensinya adalah badan hukum tersebut.
 
Namun demikian, Anda perlu memerhatikan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU PT”) berikut:
 
Perbuatan hukum yang dilakukan calon pendiri untuk kepentingan Perseroan yang belum didirikan, mengikat Perseroan setelah Perseroan menjadi badan hukum apabila RUPS pertama Perseroan secara tegas menyatakan menerima atau mengambil alih semua hak dan kewajiban yang timbul dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh calon pendiri atau kuasanya.
 
Selain itu, Pasal 14 UU PT mengatur bahwa:
 
  1. Perbuatan hukum atas nama Perseroan yang belum memperoleh status badan hukum, hanya boleh dilakukan oleh semua anggota Direksi bersama-sama semua pendiri serta semua anggota Dewan Komisaris Perseroan dan mereka semua bertanggung jawab secara tanggung renteng atas perbuatan hukum tersebut.
  2. Dalam hal perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendiri atas nama Perseroan yang belum memperoleh status badan hukum, perbuatan hukum tersebut menjadi tanggung jawab pendiri yang bersangkutan dan tidak mengikat Perseroan.
  3. Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), karena hukum menjadi tanggung jawab Perseroan setelah Perseroan menjadi badan hukum.
  4. Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya mengikat dan menjadi tanggung jawab Perseroan setelah perbuatan hukum tersebut disetujui oleh semua pemegang saham dalam RUPS yang dihadiri oleh semua pemegang saham Perseroan.
  5. RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah RUPS pertama yang harus diselenggarakan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah Perseroan memperoleh status badan hukum.
 
Demikian jawaban kami, semoga bermanfaat.
 
Dasar Hukum:
 

[1] Pasal 2 UU Paten
[2] Pasal 3 ayat (1) UU Paten
[3] Pasal 3 ayat (2) UU Paten
[4] Pasal 22 Ayat (1) UU Paten
[5] Pasal 23 Ayat (1) UU Paten
[6] Pasal 19 UU Paten
[7] Pasal 1 Angka 11 UU Paten
[8] Penjelasan Pasal 76 ayat (1) UU Paten
[9] Penjelasan Pasal 76 ayat (1) UU Paten
[10] Pasal 5 PP 36/2018
[11] Pasal 6 PP 36/2018
Tags: