KlinikBerita
New
Hukumonline Stream
Data PribadiJurnal
Personalisasi
Halo,
Anda,

Segera Upgrade paket berlangganan Anda.
Dapatkan fitur lebih lengkap
Profil
Ada pertanyaan? Hubungi Kami
Bahasa
id-flag
en-flag

Kedudukan Fatwa DSN-MUI dan KHES dalam Mengatur Gadai Syariah

Share
Perdata

Kedudukan Fatwa DSN-MUI dan KHES dalam Mengatur Gadai Syariah

Kedudukan Fatwa DSN-MUI dan KHES dalam Mengatur Gadai Syariah
Alya Syafira, S.H.Lembaga Kajian Islam dan Hukum Islam Fakultas Hukum Universitas Indonesia (LKIHI FHUI)

Bacaan 10 Menit

Kedudukan Fatwa DSN-MUI dan KHES dalam Mengatur Gadai Syariah

PERTANYAAN

Mengingat belum ada undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai gadai syariah, bagaimana kedudukan Fatwa DSN MUI dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang mengatur mengenai gadai syariah (rahn)? Dan bagaimana pelaksanaan gadai syariah itu? Apakah PT. Pegadaian (Persero) yang menjalankan gadai syariah harus tunduk terhadap hukum tertulis tersebut? Mengingat tidak ada perintah dari UU yang mengharuskan pegadaian untuk tunduk.

DAFTAR ISI

    INTISARI JAWABAN

    Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 Tahun 2016 tentang Usaha Pergadaian, kegiatan usaha pergadaian syariah tidak boleh bertentangan dengan fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).
     
    Selain itu, keberadaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah didasarkan pada kewenangan Mahkamah Agung untuk membentuk peraturan dalam penyelenggaraan peradilan, dan oleh karena itu dalam konteks tersebut diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat.
     
    Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

    ULASAN LENGKAP

    Ulasan:
     
    Terima kasih atas pertanyaan Anda.
     
    Kedudukan Fatwa DSN-MUI dan PERMA 2/2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
    Sebagaimana yang telah dikutip dalam artikel Kedudukan Fatwa MUI Dalam Hukum Indonesia, fatwa adalah keputusan atau pendapat yang diberikan oleh mufti tentang suatu masalah.
     
    Adapun Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), berdasarkan informasi dari laman DSN-MUI, adalah lembaga yang dibentuk oleh Mejelis Ulama Indonesia (MUI) yang salah satu tugasnya adalah menetapkan fatwa atas sistem, kegiatan, produk, dan jasa lembaga keuangan syariah.
     
    Sementara itu, kedudukan fatwa DSN-MUI berkaitan dengan gadai syariah sebagaimana yang Anda tanyakan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 Tahun 2016 tentang Usaha Pergadaian (“POJK 31/2016”) menegaskan bahwa pelaksanaan kegiatan usaha pergadaian berdasarkan prinsip syariah wajib menggunakan akad yang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum Islam berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah dari DSN-MUI.[1]
     
    Sedangkan mengenai kedudukan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (“KHES”) sebagaimana yang telah dijelaskan dalam artikel Kekuatan Hukum Produk-produk Hukum MA (Perma, SEMA, Fatwa, SK KMA), merupakan peraturan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.[2]
     
    Peraturan Mahkamah Agung (Perma) dibentuk berdasarkan kewenangan Mahkamah Agung (MA) dalam Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Mahkamah Agung. Akan tetapi, pasal tersebut juga membatasi bahwa peraturan yang dibuat oleh MA adalah mengenai hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan.
     
    Sejalan dengan ketentuan tersebut, Pratiwi dan Ahmad Rifai dalam artikel Urgensi Pembentukan Kitab Undang-Undang Hukum Ekonomi Syariah Indonesia yang dimuat dalam Jurnal Syariah 4 (Juli 2016) menyatakan bahwa KHES hanya berfungsi sebagai pedoman
    Hakim Pengadilan Agama dalam memutus perkara ekonomi syariah. KHES tidak memiliki kekuatan mengikat keluar serta tidak dapat memberikan sanksi atas suatu pelanggaran terhadap ketentuan yang terdapat di dalamnya. (Hal. 95)
     
    Pelaksanaan Gadai Syariah
    Menjawab pertanyaan Anda, berdasarkan penjelasan di atas, maka PT. Pegadaian (Persero) dalam melaksanakan usaha perdadaian syariah juga wajib tunduk kepada ketentuan fatwa DSN-MUI mengenai gadai syariah.
     
    Di antara fatwa dari DSN-MUI mengenai pelaksanaan gadai syariah adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas.
     
    Selain fatwa DSN-MUI, lembaga keuangan yang melaksanakan usaha gadai syariah juga sebaiknya mematuhi ketentuan dalam KHES, mengingat apabila nantinya terjadi sengketa di pengadilan, Hakim akan merujuk kepada KHES.
     
    Berdasarkan KHES gadai syariah atau rahn adalah penguasaan barang milik peminjam oleh pemberi pinjaman sebagai jaminan.[3] Rahn atau gadai syariah diatur dalam Buku II Bab XIV KHES mulai dari Pasal 373 sampai dengan Pasal 413.
     
    Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
     
    Dasar Hukum:
    1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Mahkamah Agung sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan diubah untuk kedua kalinya oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
    2. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah;
    3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 Tahun 2016 tentang Usaha Pergadaian sebagaimana telah dicabut sebagian oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2020 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.05/2014 tentang Pemeriksaan Langsung Lembaga Jasa Keuangan Nonbank;
    4. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn;
    5. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas.
     
    Referensi:
    1. Pratiwi, Ahmad Rifai. Urgensi Pembentukan Kitab Undang-Undang Hukum Ekonomi Syariah Indonesia. Jurnal Syariah 4 (Juli 2016);
    2. Laman DSN-MUI, diakses pada 24 September 2020 pada pukul 17.33 WIB.
     

    [1] Pasal 13 ayat (1), (3), dan (4) huruf c POJK 31/206
    [2] Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
    [3] Pasal 20 angka 14 KHES

    Tags

    jasa keuangan

    Punya Masalah Hukum yang sedang dihadapi?

    atauMulai dari Rp 30.000
    Powered byempty result

    KLINIK TERBARU

    Lihat Selengkapnya

    TIPS HUKUM

    4 Cara Mencairkan BPJS Ketenagakerjaan Online

    15 Mei 2024
    logo channelbox

    Dapatkan info berbagai lowongan kerja hukum terbaru di Indonesia!

    Kunjungi

    Butuh lebih banyak artikel?

    dot
    Pantau Kewajiban Hukum
    Perusahaan Anda di sini!